Pembiayaan Usaha Agar UMKM Berkembang

Pembiayaan Usaha Agar UMKM Berkembang-PADA 2016 kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh 8,47 persen menjadi Rp802,11 triliun. Tinggi atau rendah pertumbuhan tersebut bisa dibilang relatif. Dibilang tinggi karena pertumbuhan total kredit perbankan lebih rendah atau sebesar 7,85 persen. Dibilang rendah mengingat banyak pelaku UMKM yang semestinya bisa lebih berkembang, tapi belum mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Penyebabnya ada dua. Satu, keterbatasan akses ke perbankan. Dua, pelaku usaha mikro dan kecil umumnya enggan mengambil kredit perbankan dan memilih mengembangkan usahanya secara tradisional.

Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menyebutkan, sekitar 70 persen usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak tertarik menambah modal lewat pembiayaan bank atau kredit usaha. Alasannya beragam, mulai dari masalah prosedur kredit yang rumit, beranggapan sulit mendapatkan persetujuan dari bank, produk kredit dari bank tidak semuanya matching dengan profil UMKM, hingga alasan ketiadaan jaminan (collateral) yang memadai.

Dalam melakukan pembiayaan, perusahaan mikro dan kecil berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar yang melakukan praktik pembiayaan perusahaan (corporate finance) melalui perbankan maupun pasar modal. Utang menjadi bagian dari strategi penting dunia korporasi untuk meningkatkan skala usahanya.

Jarang perusahaan besar yang berorientasi pada profit Aplikasi UMKM dan Sarana Pendamping UMKM Konektifa selalu menggunakan modal sendiri. Meskipun pemilik perusahaan memiliki dana, mereka mendorong manajemen yang diisi profesional untuk mencari modal dari perbankan dan pasar modal. Dengan mengambil utang, manajemen dipacu untuk menghasilkan penjualan dan return yang maksimal sehingga nilai perusahaan (value of the firm) akan meningkat.

Perusahaan mikro dan kecil mayoritas memilih membiayai usahanya dari sumber-sumber tradisional, seperti suntikan modal dari keluarga, kerabat, atau lembaga informal, saat kepepet. Itulah ciri khas mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil yang sangat hati-hati, tapi di lain sisi memiliki kendala untuk berkembang atau meningkatkan skala usahanya lebih cepat. Apabila problematika yang dihadapi UMKM 60 persennya adalah faktor permodalan, maka menihilkan peranan pembiayaan dari perbankan akan memperlambat perkembangan UMKM.

Karena faktor tersebut, pemerintah dan regulator telah mendorong lembaga keuangan dan perbankan agar memperluas aksesnya, terutama untuk mengucurkan pembiayaan ke sektor UMKM. Bank Indonesia (BI) sudah mewajibkan bank umum untuk mengalokasikan kredit UMKM secara bertahap hingga minimum 20 persen pada 2018.

Begitu juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Usaha Kecil Menengah yang Menjanjikan yang telah membuka keran bagi perusahaan pembiayaan untuk bisa memberikan pembiayaan langsung kepada pelaku UMKM. Pemerintah pun terus melanjutkan program kredit agar pelaku UMKM mudah mendapatkan akses pembiayaan. Misalnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan sejak 2007 dengan skema penjaminan kredit dari perusahaan penjaminan kepada bank-bank yang menyalurkan KUR.

Ke depan kredit perbankan yang terus tumbuh tentunya akan menambah kucuran kredit ke UMKM. Karena ini menjadi tantangan bagi bank-bank yang tidak semuanya mengetahui pasar di segmen UMKM, maka skema penjaminan kredit dan pemeringkatan UMKM yang dilakukan Perum Jamkrindo sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) menjadi suplemen untuk pengembangan UMKM di Indonesia.

Sejak awal 2016, Jamkrindo telah mengembangkan divisi pemeringkatan UMKM dan konsultasi manajemen untuk mendata seluruh UMKM, kemudian melakukan pemeringkatan serta memberi layanan konsultasi manajemen. Selain telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan updating database, Jamkrindo ingin mengajak perbankan, badan usaha milik daerah (BUMD), maupun pemerintah daerah untuk bisa mengidentifikasi pelaku-pelaku usaha yang potensial di daerah kabupaten untuk dikembangkan.

Apabila dari sisi suplai pengertian umkm pembiayaan sudah tersedia dari perbankan, tantangannya adalah bagaimana mengubah pola pikir dan meningkatkan capacity building para pelaku UMKM sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan basis usahanya dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan. Para pelaku UMKM juga harus mendapatkan pendampingan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), kemampuan manajemen keuangan, inovasi, serta akses pasar.

Dengan memahami praktik-praktik pembiayaan perusahaan, para pelaku UMKM yang ingin naik kelas tidak perlu khawatir untuk mengambil kredit sepanjang return yang dihasilkan lebih besar daripada suku bunga kredit. Apalagi, pemerintah telah mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya, dan sejak 2016 sudah menurunkan suku bunga KUR menjadi 9 persen. Karena biaya dananya (cost of money) menjadi rendah, para pelaku UMKM yang mengambil KUR memiliki kesempatan untuk membesarkan marginnya sekaligus menaikkan basis usahanya. (*) Penulis adalah Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
https://trello.com/aplikasiumkm1
https://web.facebook.com/wibialwi.suryakuncoro/posts/1418278081566535
https://plus.google.com/u/0/110086925550199555644/posts/882Jx7g5j2o
https://twitter.com/WibiAlwiSuryaK/status/871656383770484736
https://youtu.be/nAQZ63EyrSI
http://seosimpel.blogspot.com/2017/06/mengenal-umkm-usaha-mikro-kecil-dan.html