Kolom‎ > ‎

Nurcholish Madjid

Investasi Etika dan Moral

posted 12 Apr 2011, 12:29 by PPME Netherlands   [ updated 12 Apr 2011, 12:35 ]

Posted on : 12 April 2011

Kolom Nurcholish Madjid

Sabtu, 17 Mei 2003

Investasi Etika dan Moral

KEARIFAN Prancis menyatakan ”sejarah mengulangi dirinya sendiri” (histotre se-repete). Dan, kearifan selanjutnya menyatakan sejarah yang buruk akan tercegah dari kemungkinan berulang, jika orang mau mengambil pelajaran dari deretan pengalaman masa lampau itu, khususnya pengalaman masyarakat dan bangsanya sendiri.

Sebab, sejarah harus selalu dipandang sebagai pertanda, the signs, ayat dari Yang Maha Kuasa, merupakan tamsil ibarat bagi suatu hukum umum yang berlaku universal, objektif dan tidak dapat diubah (immutable), tidak dapat ditawar-tawar. Karena itu, terdapat ungkapan tentang berjalannya sebuah ”hukum besi sejarah” dalam kehidupan sosial manusia.

Dari urutan perkembangan konsep kebangsaan dan kenegaraan Indonesia seperti coba jabaran singkat di atas, dapat dimengerti bahwa fase perkembangan konsep itu yang kini sedang kita saksikan dan alami adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Terdapat urutan logis dalam semua itu, yang membuatnya harus diterima dan dihadapi dengan realisme yang semestinya, tapi juga dengan proyeksi tentang apa yang dapat dilakukan untuk perkembangan lebih lanjut menuju ke yang lebih baik.

Tidak seperti hukum-hukum yang menguasai dunia kebendaan (material, fisik) yang bersifat eksakta karena melibatkan variabel yang terbatas dalam rentang garis linier yang pendek, hukum-hukum sejarah melibatkan variabel yang hampir tidak terbatas dalam rentang yang tidak linier tetapi bercabang-cabang secara hampir tidak terhitung, dengan titik-titik buta (blind spots) di semua arah. Karena itu tidak mungkin, atau sulit sekali, mengetahui dan menguasai semua variabel masalah budaya, politik, sosial dan ekonomi, sehingga pengetahuan tentang masalah-masalah itu tidak mungkin bersifat eksakta sepenuhnya, sehingga daya ramal dan antisipasinya juga relatif rendah dan jauh dari pasti.

Berdasarkan itu semua, usaha memahami persoalan yang nonfisik material dan usaha mengatasi permasalahan yang timbul di dalamnya memerlukan suatu kearifan, wisdom, hikmah kebijaksanaan. Pangkal kearifan itu, menurut pandangan Nabi Saw adalah musyawarah (Ra’s-u ‘l-hikmat-i al-masyurah–”pangkal hikmat-kebijaksanaan adalah musyawarah”). Karena itu, wacana umum atau public discourse harus selalu dikembangkan.

Dalam wacana umum itu semua orang dituntut untuk menunjukkan sikap terbuka dan lapang dada, dan dengan rendah hati bersedia mendengarkan pendapat orang lain untuk mengikuti mana yang terbaik. Sikap menutup diri sehingga dadanya menjadi sempit dan sesak bagaikan orang yang naik ke langit dan kekurangan oksigen adalah berlawanan dengan kemestian sebuah wacana umum dan hikmah kebijaksanaan musyawarah.

Karena prinsip-prinsip tersebut, persoalan yang menyangkut hidup orang banyak, khususnya persoalan kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan atau pelaksanaan kekuasaan, samasekali tidak dapat diserahkan dan dipertaruhkan kepada kemauan pribadi, betapapun baik kemauan itu, dan bagaimanapun unggul pribadinya.

Setiap pribadi yang berada dalam posisi menentukan harus berpegang teguh dan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua proses pengambilan keputusan pada dasarnya harus dilakukan secara terbuka sehingga diketahui dan dapat diawasi oleh umum, demi jaminan bahwa proses-proses itu tidak menyimpang dari tujuan hidup bernegara, yaitu maslahat umum, kesejahteraan bersama. Demikian pula hasil proses pengambilan keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, semua warga negara, dan seluruh penduduk negeri, baik melalui jalur resmi dan dalam forum resmi maupun melalui jalur komunikasi publik sebagai unsur penampilan kepemimpinan.

Dalam sistem politik dan pemerintahan modern, mengikuti kerangka Trias Politica, kelompok pemegang peran pengambilan keputusan itu adalah lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu, adanya transparansi dan akuntabilitas merupakan keharusan mutlak pada semua lembaga itu dan tiap-tiap pribadi anggotanya.

Tambahan lagi dengan dunia pers yang dalam dinamika perkembangan politik modern diakui sebagai lembaga keempat (fourth estate) setelah yang tiga dalam Trias Politica tersebut, mengingat peranan pers yang luar biasa penting dan efektif dalam menjalankan tugas pengawasan sosial. Dengan demikian, dunia pers pun secara mutlak terkenai hukum wajib berpegang dan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan kegiatannya tidak dapat dipertaruhkan atau diklaim keabsahannya hanya kepada adanya kemauan baik pribadi bersangkutan semata.

Manusia adalah manusia, makhluk yang lemah, yang selalu terancam oleh godaan sehingga membuat kesalahan (erare humanum est atau to err is human). Karena itu, setiap orang pun tetap perlu diawasi dan antarsesama manusia harus selalu ada ruang untuk saling mengingatkan tentang yang benar dan baik secara tabah dan tidak mudah menyerah. Dari sudut pandang semua itulah dapat dimengerti makna fundamental prinsip kebebasan asasi, yaitu kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat yang berlaku untuk semua warga tanpa kecuali.

Dalam realisasi, semua itu memerlukan landasan wawasan etika dan moral pribadi dan kemasyarakatan yang harus dipegang teguh bersama dan dikomunikasikan secara efektif dan autentik oleh para pemimpin. Berkenaan dengan ini, ada baiknya kita mulai dengan hal-hal elementer tentang pengertian mengenai beberapa tindakan yang melawan etika dan moral sosial, atau sekurang-kurangnya menyimpang dari ukuran etika dan moral sosial itu.

Sebab, agenda reformasi yang ditekankan kepada pemberantasan KKN harus dipandang sebagai unsur paling mendesak dalam usaha pembangunan bangsa dari segi kemanusiaannya. Dan, kemacetan usaha pemberantasan KKN itu, seperti yang saat-saat ini banyak dengan amat lantang disinyalir berbagai kalangan, antara lain karena adanya kesenjangan dalam ukuran nilai (value judgment) antara berbagai pribadi dan kelompok masyarakat kita.

Kesenjangan ukuran nilai itu sebagian jelas sekali disebabkan oleh adanya kesenjangan antara persepsi modern dan persepsi tradisional yang paternalistis dan feodalistis tentang etika dan moral sosial. Karena itu, sering kita dapatkan adanya gejala penyimpangan atau anomali tapi tidak disadari oleh yang bersangkutan, karena sesuatu yang dalam wawasan modern nation state adalah pelanggaran etika dan moral tapi berdasarkan persepsi paternalistis dan feodalistis orang bersangkutan adalah sesuatu yang wajar belaka.

Dalam persepsi moral dan etika paternalistis tidak dikenal adanya perbedaan yang jelas antara urusan pribadi dan urusan umum. Sebab, paternalisme berarti kebijakan atau tindakan memperlakukan atau memimpin orang banyak dalam gaya kebapakan terutama dengan menyediakan semua kebutuhan mereka tapi tanpa memberi mereka hak dan tanggung jawab.

Sebagaimana dikemukakan pada awal renungan ini, para pelopor kebangsaan dan kenegaraan kita merancang Indonesia sebagai sebuah negara dengan aspirasi dan wawasan modern nation state. Aspirasi dan wawasan itu tidak dikemukakan secara arbitrer, tetapi mengikuti keharusan dan tuntutan zaman modern, demi tetap bertahannya sebuah kesatuan politik berbentuk negara.

Karena itu, suatu modern nation state seperti Republik Indonesia, jika diselenggarakan dengan kerangka wawasan etika dan moral tradisional yang parternalistis dan feodalistis tidak mungkin akan bertahan lama. Itulah yang sebagian terbuktikan di negara kita ini secara drastis dan katastrofis oleh gaya kepemimpinan Pak Harto.

Figur sentral Orde Baru itu jelas terbukti berpegang kepada wawasan etika dan moral sosial tradisional yang paternalistis, sehingga tidak melihat tindakannya memberi keistimewaan kepada putra-putri dan kerabatnya sebagai tindakan yang sangat menyimpang dari ukuran etika dan moral sosial modern nation state. Padahal dalam ukuran etika dan moral sosial negara modern, tindakan itu jelas mengakibatkan adanya konflik kepentingan (conflict of interests) dan pelanggaran kepadanya termasuk dalam pengertian korupsi.

Paternalisme dengan mudah sekali berkembang ke arah otoritarianisme, kemudian ke arah tirani. Sebab sebagai kelanjutan paternalisme, otoritarianisme adalah gaya kepemimpinan yang menuntut kepatuhan mutlak kepada yang berwenang tanpa ruang bagi kebebasan pribadi. Dan, tirani merupakan wujud jabatan, wewenang, atau jurisdiksi seorang penguasa mutlak. Semua itu bertentangan dengan ide masyarakat yang demokratis dan terbuka, sehingga Thomas Jefferson bersumpah untuk secara abadi melawan semua bentuk tirani terhadap jiwa manusia (”I have sworn … eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man”).

Karena itu, demokrasi tidak mungkin ditegakkan bila masyarakat masih didominasi oleh pola kepatuhan mutlak kepada pemimpin karismatis. Demokrasi dapat ditegakkan hanya dalam masyarakat yang mampu mengembangkan pola kepatuhan terbuka, rasional, dan kalkulatif, hampir-hampir kontraktual kepada pemimpin.

Dalam demokrasi, seorang pemimpin hanya ”orang pertama dari yang sama” (primus inter pares), bukan seorang pribadi dominan yang karismatis dan bertindak sebagai bapak kepada rakyatnya. Seorang pemimpin dalam masyarakat demokratis harus seorang tokoh yang tampil dengan kesadaran kenisbian dan keterbatasan dirinya secara wajar, sehingga memiliki sikap terbuka, komunikatif, memahami orang lain, dan tenggang rasa (understanding and considerate), transparan dan berakuntabilitas (accountable).

Alternatif dari itu semua adalah gaya kepemimpinan tertutup yang karena tidak memiliki kualitas-kualitas tersebut akan memberi peluang besar bagi berkembang biaknya praktik-praktik KKN. Tanpa keterbukaan yang memberi kemungkinan bagi adanya pengawasan dan pengendalian umum, praktik-praktik tidak bermoral, curang, dan tidak jujur akan berjalan dengan bebas tanpa dapat dicegah.

Perkataan ”korupsi” mengandung makna dasar ”rusak total dalam karakter dan kualitas”, dan kata sifat ”korup” (Inggris, ”corrupt”) menunjuk kepada tindakan yang bercirikan tidak bermoral, curang, jahat dan tidak jujur (immoral, perverse, venal, dishonest). Adapun kolusi adalah kesepakatan rahasia antardua pihak atau lebih untuk maksud curang, haram, dan menipu (a secret agreement between two or more parties for a fraudulent, illegal, or deceitful purpose). Dan, nepotisme diartikan sebagai favoritisme dan patronase yang diberikan kepada keluarga (favoritism shown or patronage granted to relatives).

Dalam banyak bidang kegiatan manusia, favoritisme dan patronase keluarga adalah wajar saja. Namun bila dilakukan dalam hubungannya dengan pemerintahan dan kekuasaan yang dengan sendirinya menyangkut kepentingan umum, favoritisme dan patronase keluarga akan menjadi sumber konflik kepentingan dan memberi peluang bagi kecurangan dan ketidakjujuran.

Dalam perkembangannya yang paling berbahaya, praktik-praktik tidak bermoral itu dapat menjadi kebiasaan dan dianggap wajar saja, sehingga berubah hakikat menjadi watak, ciri wanci yang bakal dibawa mati. Sebab, seperti dalam ungkapan Inggris, habit is second nature. Kebangkrutan etika dan moral serupa itu sesuai dengan hukum besi sejarah atau Sunnat-u ‘l-Lah (”Sunnatullah”, Hukum Tuhan), pasti akan membawa kepada kehancuran bangsa dan keruntuhan negara. Karena itu, pertaruhan kelangsungan hidup bangsa dan negara terletak pada seberapa jauh terdapat kesungguhan pada warganya untuk memberantas semua tindakan tidak bermoral itu, dan menegakkan etika dan moral sosial yang setinggi-tingginya.

Mungkin dengan sedikit mengubah ungkapan sumpah Jefferson di atas, kita harus mengajak semua rakyat dan para pemimpin untuk menyatakan permusuhan abadi terhadap segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (We all swear… eternal hostility against every form of corruption, collusion, and nepotism). Hanya dengan jalan itu reformasi dapat diluruskan, hanya dengan itu keindonesiaan dapat terus dibangun dengan makna yang utuh dan integral, dan hanya dengan itu kelangsungan hidup bangsa dan negara dapat dipertaruhkan. Bangsa kita saat ini memiliki peluang emas untuk mewujudkan semua pikiran dan visi yang terbaik mengenai bangsa dan negara sebagaimana dengan bijak bestari diletakkan dasar-dasarnya oleh para pelopor dan perintis kebangsaan serta kenegaraan kita. Peluang emas itu tidak boleh terlewat dengan sia-sia.

Kelalaian dari kewajiban menjaga momentum ini akan merupakan investasi buruk bagi bangsa kita yang akan membawa malapetaka besar, amat besar pada masa mendatang, paling tidak dalam jangka waktu satu generasi. Dan, sikap sengaja melewatkan peluang emas ini dan menghalangi pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia dalam segi moral dan etika sosial akan merupakan padanan moral (moral equivalent) bagi tindakan pengkhianatan kepada bangsa dan negara.

Kita harus lanjutkan pembangunan bangsa yang tertunda sekian lama ini, dan kita harus mulai dengan sungguh-sungguh berinvestasi etika dan moral kebangsaan dan kenegaraan yang teguh sebagai wujud kesetiaan kita kepada raison d’etre, negara kebangsaan modern Indonesia, yang didirikan dengan tujuan maslahat umum, tegaknya keadilan sosial bagi semua rakyat.

Semua bentuk investasi termasuk investasi pranata politik dan pemerintahan yang meliputi lembaga kepresidenan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seterusnya akan gagal dan menemui kehancuran kecuali bila investasi etika dan moral tidak dapat ditegakkan. Untuk cita-cita luhur itu semua, dengan keyakinan penuh akan taufik dan hidayat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kita pertaruhkan hidup kita, harta kekayaan kita, serta harkat dan martabat kemanusiaan kita. Wallahualam. (16j)

– Prof Dr Nurcholish Madjid, Rektor Universitas Paramadina Jakarta.

Artikel diatas diambil dari :http://jarikjogja.wordpress.com/

1-1 of 1