Struktur Organisasi‎ > ‎BKAD‎ > ‎

Selayang Pandang 2

Desa sbg Satuan Wilayah Pemerintahan

  1. Desa adat/desa genologist
  2. Desa baru/teritorial, menggunakan norma hukum positif
  3. Pengaturan mengenai Desa di dalam peraturan perundang-undangan harus merupakan perpaduan antara “pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai adat dan ketentuan hukum positif yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan”

Peraturan Perundangan Desa

  1. Otonomi desa
  2. Nilai adat dalam sistem pemerintahan desa
  3. Kelembagaan (pemerintahan maupun kemasyarakatan)
  4. Kewenangan desa
  5. Keuangan desa
  6. Pengembangan nilai demokrasi desa
  7. Pengembangan perekonomian desa
  8. Pemberdayaan desa
  9. Kerjasama antar desa

BKAD dalam PNPM Mandiri Perdesaan

  1. Perlindungan dan Pelestarian Hasil-Hasil PPK
  2. Pengembangan UPK
  3. Revitalisasi kawasan perdesaan

Tugas BKAD: Perlindungan dan Pelestarian Hasil Program

  1. Menerima mandat kepemilikan asset produktif dari masyarakat kecamatan
  2. Memiliki kewenangan berdasarkan mandat dari masyarakat desa yang membentuk BKAD sesuai keputusan kepala desa dan BPD
  3. Pelaksana organisasi kerja yang mengorganisir pelestarian dan perlindungan hasil-hasil program

Tugas BKAD: Pengembangan UPK

  1. Merumuskan dan menyusun renstra UPK dalam kaitan sebagai lembaga mikro finance (bukan hanya mikro kredit), serta renstra lembaga pendukung UPK
  2. Mengadakan proses rekruitmen, seleksi, dan penetapan pengurus UPK dan lembaga pendukung UPK sesuai aturan yang berlaku
  3. Menindaklanjuti hasil temuan BP-UPK
  4. Melakukan musyawarah LPJ UPK dan lembaga pendukung UPK
  5. Menyusun agenda dalam rangka peningkatan kapasitas UPK dan lembaga pendukung UPK



<< .......PREV                              NEXT......>>

Comments