Anggaran Dasar

PKPC Riau

Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat - Riau, INDONESIA 


Kesetaraan dan Kesejahteraan Penyandang Cacat

BAB I

 NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Perkumpulan ini bernama:

PERKUMPULAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG CACAT (PKPC) selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut dengan Perkumpulan

 

Pasal 2

WAKTU

Perkumpulan ini didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal penanda-tanganan akta ini

 

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Perkumpulan ini berkedudukan di Pekanbaru, dan dapat membuka kantor /perwakilan di tempat lain yang di pandang perlu

 

BAB II

AZAZ DAN LANDASAN

 Pasal 4

Perkumpulan ini berazazkan Pancasila

 

Pasal 5

LANDASAN

Landasan Perkumpulan ini secara konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

 

BAB III

 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud dan tujuan Perkumpulan ini adalah:

Mewujudkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban serta peran penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang cacat

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perkumpulan berusaha untuk:

  • Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran tentang kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban serta peran penyandang cacat

  • Meningkatkan pendidikan penyandang cacat

  • Membina jaringan dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan individu serta kelompok-kelompok yang peduli terhadap penyandang cacat

 

BAB IV

BENTUK, STATUS, DAN SIFAT

Pasal 7

Perkumpulan ini berbentuk independent, dalam arti kata berwenang untuk membuat peraturan-peraturan rumah tangga untuk mengatur segala sesuatu yang oleh perkumpulan dianggap perlu dan berguna, agar perkumpulan dapat berjalan dan diurus sebaik-baiknya.

 

Pasal 8

STATUS

Perkumpulan ini dalam melakukan kegiatan-kegiatn dan usaha-usahanya bertindak sebagaimana layaknya sebuah perkumpulan

 

Pasal 9

SIFAT

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari perkumpulan tersebut, perkumpulan ini dalam berkiprah melakukan segala kegiatan adalah bersifat sosial, kekeluargaan dan sukarela

 

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Adapun criteria yang dapat menjadi anggota perkumpulan ini adalah:

  • Setiap penyandang cacat ataupun insan/perkumpulan dari berbagai multi disiplin ilmu

  • Sedangkan keanggotaan untuk menjadi anggota perkumpulan ini adalah bersifat sukarela, adapun syarat-syarat menjadi anggota akan diatur secara tersendiri

 

BAB VI

KEKAYAAN

Pasal 11

Keuangan dan harta kekayaan perkumpulan ini mempunyai kekayaaan yang terpisah dengan kekayaan pengurus dan anggota lainnya. Kekayaaan perkumpulan ini diperoleh dari:

  • Uang pangkal dan uang iuran anggota

  • Sumbangan dari donatur atau perkumpulan lainnya yang tidak mengikat

  • Penghasilan lain, usaha dari perkumpulan dan pendapatan lain yang sah dan halal

 

BAB VII

BADAN PENGURUS

Pasal 12

Perkumpulan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan pengurus yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dan dapat ditambah sesuai usulan Badan Pengurus

Anggota atau Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus, diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dan dapat diangkat kembali

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:

  • Masa jabatan berakhir

  • Meninggal dunia

  • Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan rapat Badan Pengurus, karena perbuatan yang merugikan harta/nama baik perkumpulan

Mereka yang diberhentikan berdasarkan keputusan Badan Pengurus tersebut diberi kesempatan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung semenjak keputusan untuk mengajukan pembelaan diri di dalam rapat Badan Pengurus

 

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS

KEWAJIBAN

Pasal 13

Badan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan menjalankan peraturan –peraturan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga perkumpulan serta melakukan segala daya upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan.

Badan Pengurus mengatur seperlunya Anggaran Rumah Tangga perkumpulan serta peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna bagi perkumpulan, namun dengan ketentuan semuanya itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perkumpulan dan baru dianggap sah saetelah memperoleh persetujuan dari semua Badan Pengurus

 

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Pasal 14

Badan Pengurus perkumpulan ini diwakili oleh Ketua, atau dalam hal ia berhalangan maka dapat digantikan oleh Wakil Ketua, untuk mewakili perkumpulan ini di dalam maupun diluar Pengadilan, dengan hak melakukan segala tindakan, baik tindakan pengurus maupun tindakan pemilikan, coordinator bidang atas izin dari ketua dapat melakukan negosiasi dalam mendukung program, akan tetapi untuk:

  • Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan

  • Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan dari perkumpulan

  • Mengagunkan dan atau menjaminkan kekayaan perkumpulan dengan beban yang bersifat apapun juga

  • Mengikat perkumpulan sebagai penjamin

Diperlukan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Badan Pengurus

Surat-surat keluar yang bersifat penting ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris sedangkan yang bersifat rutin cukup ditanda-tangani oleh Sekretaris, untuk kelangsungan program coordinator bidang dapat mengeluarkan surat dengan syarat dikoordinasikan dengan Sekretaris adapun yang mengenai Keuangan ditanda-tangani oleh Bendahara setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua

 

RAPAT-RAPAT

Pasal 15

Badan Pengurus wajib mengadakan rapat yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Pengurus sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dan tiap kali jika dianggap perlu oleh Ketua atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Badan Pengurus lainnya yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua disertai keterangan singkat tentang yang akan dibicarakan

Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota Badan Pengurus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Badan Pengurus

Jika yang hadir tidak cukup, maka Ketua Rapat mengadakan rapat kedua paling cepat 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama dan rapat mana dapat mengambil keputusan yang sah dengan tidak lagi mengindahkan anggota yang hadir

Rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan oleh Koordinator Bidang dengan dikoordinasikan pada Sekretaris

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat

 

BUKU-BUKU DAN LAPORAN

Pasal 16

Buku-buku organisasi ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember dua ribu lima (2005)

Setelah buku-buku organisasi ditutup, dengan segera, (selambat-lambatnya dalam tahun berikutnya) olek Pengurus harus dibuat neraca perhitungan keuangan yang selambat-lambatnya dalam dalam bulan tersebut harus disampaikan kepada Badan Pengurus

Apabila neraca dan perhitungan keuangan tersebut disahkan oleh Badan Pengurus, maka dengan itu Badan Pengurus bebas dari pertanggungjawaban tentang pekerjaan dan urusan keuangan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang bersangkutan

 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan rapat Badan Pengurus

Pasal 6 Anggaran Dasar ini yang mengenai maksud dan tujuan perkumpulan tidak boleh diubah, kecuali jika perubahan itu hanya mengenai susunan kata-kata belaka atau berarti perluasan maksud perkumpulan yang tidak bertentangan dengan maksud yang pertama.

 

PEMBUBARAN

Pasal 18

Perkumpulan ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat Badan Pengurus yang dengan sengaja diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Badan pengurus

Kepuitusan pembubaran perkumpulan tersebut hanya dapat diambil jika perkumpulan ini ternyata Badan Pengurus tidak bisa/cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan atau jika menurut keyakinan rapat maksud dan tujuan perkumpulan dapat diselenggarakan lebih sempurna dengan cara lain

Bila perkumpulan ini dibubarkan, maka sisa kekayaan setelah dipenuhi semua hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban perkumpulan diserahkan kepada perkumpulan lain, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan maksud dan tujuan perkumpulan ini

 

Pasal 19

Hal hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam peraturan perkumpulan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar perkumpulan tersebut, maka untuk pertama kalinya oleh para pengurus perkumpulan ini diangkat sebagai:

 

BADAN PENGURUS

Ketua Umum                            : SYURFLAYMAN Sarjana Perikanan

Sekretaris Umum                      : BUDI SUTEGO

Bendahara                                : -

 

Pengangkatan mana telah disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan

 

DOMISILI

Pasal 20

Untuk segala urusan mengenai perkumpulan ini dengan segala akibatnya, para penghadap memilih tempat tinggal hokum yang umum dan tetap, pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pekanbaru