SEKRETARIS DAERAH

 Item Thumbnail

 Item Thumbnail

Sekretaris Daerah
NamaDrs. H. Dadang Mulyadi, MM
AlamatJl. Bojongsari Raya Blok C.7 No.5 Rt.01/12 Kec. Rawa Lumbu - Bekasi
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5
(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d. pembinaan administrasi dan aparatur daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah :
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
1. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, membawahkan:
a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
b) Subbagian Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
c) Subbagian Pemerintahan Desa.
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
a) Subbagian Kemasyarakatan;
b) Subbagian Bina Mental;
c) Subbagian Sosial dan Budaya.
3. Bagian Hukum, membawahkan:
a) Subbagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
b) Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
c) Subbagian Pengkajian Hukum.
c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas:
1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:
a) Subbagian Sarana Perekonomian, Produksi dan Perdagangan;
b) Subbagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
c) Subbagian Bina Usaha Daerah.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
a) Subbagian Bina Program;
b) Subbagian Pengendalian Program;
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Administrasi Kerja Sama, membawahkan:
a) Subbagian Kerja Sama Antar Daerah dan Luar Negeri;
b) Subbagian Kerja Sama Pihak Ketiga;
c) Subbagian Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama.
d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
1. Bagian Organisasi, membawahkan:
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
b) Subbagian Ketatalaksanaan;
c) Subbagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas.
2. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, membawahkan:
a) Subbagian Rumah Tangga;
b) Subbagian Pemeliharaan;
c) Subbagian Perlengkapan.
3. Bagian Umum, membawahkan:
a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
b) Subbagian Protokol;
c) Subbagian Keuangan.
(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun  2009  yang ditetapkan pada tanggal ............ serta petunjuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi No.......... tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Sekretariat Daerah merupakan unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
Dengan rumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diminimalisir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesenjangan berkaitan kondisi ideal organisasi Sekretariat Daerah yang diharapkan dengan kendala yang dinilai saat ini belum terpenuhi dapat diproyeksikan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :
  1. Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh sekretariat daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif.
  2. Tersedianya kerangka gerak berupa pedoman yang terstandarisasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat regulasi (regulation), pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowering) dengan ditunjang oleh pelayanan administrasi pemerintahan yang baik
  3. Pelaksanaan kewenangan, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan secara efektif dengan adanya proses penataan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, efektif dan efisien sesuai kebutuhan secara obyektif.
  4. Kinerja aparatur pemerintah daerah mengarah pada profesionalitas  diberbagai bidang yang terlihat dari peningkatan kemampuan teknis dan managerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja akan lebih optimal dan berorientasi pada pencapaian tujuan.
  5. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara esensial menunjang pada implementasi pelaksanaan otonomi daerah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh budaya daerah silih asah, silih asih, silih asuh serta budaya kerja yang tinggi.
Proyeksi tersebut, selain memberikan ukuran dalam pencapaian tujuan sebagaimana uraian dalam penjelasan-pejelasan program dan indikasi kegiatan, juga akan memberikan landasan pada penetapan kebijakan sebagai Suatu Prosedur Operasional (standard operating procedures) untuk meningkatkan efektivitas kinerja seluruh unit kerja.
Dengan proyeksi tersebut ditekankan pula adanya sistem pengawasan yang lebih diarahkan pada pola pengawasan yang efektif dengan pendekatan preventif, dalam arti bukan menjawab pertanyaan “siapa yang salah” tetapi menemukan “apa yang tidak selaras dalam sistem yang berlaku”, yang pada akhirnya akan diperoleh sistem penilaian yang membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dengan hasil yang nyata dalam rangka pencapaian proyeksi-proyeksi yang telah ditetapkan.
 VISI DAN MISI ORGANISASI
Visi Organisasi
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah harus mampu untuk dapat mengantisipasi perkembangan tuntutan masyarakat dan kemajuan sistem informasi serta teknologi dengan menciptakan suatu pola organisasi yang efektif.
Sebagai konsekuensi kondisi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan, Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan kebijakan pemerintah daerah perlu menyelaraskan kegiatan-kegiatannya sebagai bagian dari tahapan-tahapan guna mencapai Visi Kabupaten Bekasi. Sesuai dengan fungsi organisasi pemerintah, termasuk Sekretariat Daerah sebagai organisasi yang diarahkan untuk proporsional dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dengan adanya suatu arah atau fokus yang jelas untuk menumbuhkan komitmen yang berorientasi pada masa yang akan datang.
Mengacu kepada beberapa gagasan hasil kajian/analisis lingkungan internal dan eksternal Sekretariat  Daerah serta tanggapan yang berkembang, dirumuskan VISI Sekretariat Daerah, yaitu :
“MEWUJUDKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI SEBAGAI ORGANISASI YANG PROPORSIONAL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN”.
Visi tersebut merupakan suatu gambaran mengenai keadaan internal yang diharapkan pada masa yang akan datang serta sejalan dengan kebijakan pengembangan daerah. Rumusan visi tersebut harus tersosialisasikan dan diharapkan mendapat tanggapan berupa masukan kearah perbaikan untuk dapat diwujudkan serta dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen pemerintah, swasta dan masyarakat yang pada akhirnya memperlihatkan suatu keunggulan yang menyeluruh pada setiap kegiatan.
Penjelasan Visi
Pemahaman Visi sebagai suatu tujuan yang ingin diwujudkan perlu dipahami sebagai suatu nilai organisasi, sehingga perlu dijelaskan arti dari keseluruhan pengertian Visi sehingga dapat dijadikan komitmen seluruh komponen yang terkait dalam pencapaian tujuan tersebut. Penjelasan Visi dijabarkan sebagai berikut :
  1. Organisasi yang proporsionalmenjelaskan keselarasan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban tugasnya yang dihadapkan pada perkembangan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks.
  2. Pelayananmenjelaskan pelayanan di bidang administrasi umum pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta aparatur pemerintah daerah.
  3. Pembinaanmenjelaskan pola sikap, prilaku dan perbuatan yang profesional dari aparat pada lingkup Sekretariat Daerah untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan potensi yang dimiliki termasuk pengembangan sosial budaya dan kultur masyarakat, sehingga memiliki daya saing.
  4. Penyelenggaraan Manajemen Pemerintahanmenjelaskan peran Sekretariat Daerah sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah dalam perumusan, pengendalian, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan administratif.
Misi Organisasi
Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka perlu dijabarkan dengan uraian tugas utama yang harus dilakukan organisasi Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dimana diperlukan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi Sekretariat Daerah, yaitu :
1. Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan yang proporsional, transparan dan akuntabel dalam perumusan kebijakan yang efektif dan integral;
2. Meningkatkan pembinaan kesejahteraan dan perekonomian serta pengendalian kegiatan program pembangunan daerah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan di bidang kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan administrasi serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sedangkan fungsinya adalah :
1.     Menyusun kebijakan pemerintah daerah.
2.     Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
3.     Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
4.     Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
5.     Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dengan rumusan tersebut akan berkaitan dengan apa dan bagaimana harus dilakukan untuk mencapainya serta harus memberikan dampak pada tanggapan dan partisipasi masyarakat terhadap perkembangan yang menjadi tugas pokok Sekretariat Daerah. 
Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup Asisten Pemerintahan
1. Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pemerintahan umum, hukum, organisasi  dan  hubungan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah : a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pemerintahan umum; c. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang hukum; d. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang organisasi; e. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang hubungan masyarakat.
2. Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan kegiatan bidang tata pemerintahan umum, otonomi daerah dan keagrariaan. Sedangkan fungsinya adalah : a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan bidang tata pemerintahan umum; c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan bidang pemerintahan otonomi daerah; d. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengelolaan bidang keagrariaan.
3. Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan evaluasi dokumentasi hukum. Sedangkan fungsinya adalah : a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, keputusan bupati dan produk hukum lainnya; c. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan perundang-undangan; d. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaan bantuan hukum. e. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumentasi hukum.

4. Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan. Sedangkan fungsinya adalah : a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan pemerintah daerah; c. Pelaksanaan kegiatan penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah; d. Pelaksanaan kegiatan analisa formasi dan jabatan.


5. Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan data dan sistem informasi, dokumentasi serta pengelolaan pemberitaan. Sedangkan fungsinya adalah :a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi; c. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan dokumentasi; d. Pengelolaan kegiatan pemberitaan.


Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup Asisten Pembangunan
1. Asisten Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan kegiatan bidang perekonomian, pengendalian program dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsinya adalah :  a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang perekonomian; c. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pengendalian program; d. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat.


2. Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi daerah dan ketahanan pangan. Sedangkan fungsinya adalah : a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi daerah; c. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan ketahanan pangan.

3. Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengelolaan kegiatan bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan serta evaluasi dan pelaporan. Sedangkan fungsinya adalah :a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program pembangunan daerah; c. Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah; d. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengkoordinasian dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi aspek bina keagamaan dan kebudayaan serta bina kesejahteraan sosial. Sedangkan fungsinya adalah : a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang bina keagamaan; c. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan di bidang kebudayaan; d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan bina kesejahteraan sosial.

Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup Asisten Administrasi 
1. Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang perlengkapan, umum dan tata usaha. Sedangkan fungsinya adalah :a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);b. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang perlengkapan;c. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang umum;d. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang tata usaha. 

2. Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan perlengkapan meliputi : analisa kebutuhan dan pengadaan serta pendistribusian. Sedangkan fungsinya adalah : a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah; c. Pelaksanaan kegiatan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah.

3. Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan administrasi umum yang meliputi : rumah tangga dan protokol serta sanditel. Sedangkan fungsinya adalah :a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);b. Pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan rumah tangga;c. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan;d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanditel.


4. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan dan pengendalian urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum meliputi : keuangan dan kepegawaian serta kearsipan. Sedangkan fungsinya adalah :a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis ketatausahaan meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan;c. Pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan;d. Pengendalian dan pengelolaan ketatausahaan meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan;e. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan.

Uraian tugas dan fungsi tersebut akan dijadikan landasan dalam penyusunan dan penetapan tujuan dari masing-masing unit kerja, dimana ukuran pencapaiannya akan terukur dari implementasi Rencana Kerja dengan pola-pola evaluasi yang obyektif berupa pengukuran indikator-indikator program yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam susunan organisasi agar mampu menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi Sekretariat Daerah beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi mekanisme kondisi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi membentuk Struktur Organisasi, dimana Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan administrasi serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah perlu terus dibenahi dan disesuaikan dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menyadari hal tersebut perlu disusun suatu strategi yang dapat memberikan fokus yang jelas terhadap isu-isu yang akan dihadapi serta memberikan antisipasi yang cukup memadai terhadap perubahan-perubahan strategis lain yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan datang. Strategi tersebut hendaknya tercantum dalam suatu perumusan perencanaan kerja yang memadai.

Perencanaan kerja diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan kerja merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu proses penyusunan perencanaan dibuat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.
Perencanaan kerja memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan-tindakan dan pemikiran strategis organisasi, serta memfokuskan perhatian kepada isu-isu penting dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Perencanaan kerja membantu untuk memformulasikan dan mengkomunikasikan dengan jelas strategi yang diinginkan, serta dengan perhitungan konsekuensi ke masa depan atas keputusan yang dibuat saat ini.

Dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi pada saat ini maupun masa mendatang, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi menyusun Rencana Kerja melalui proses pembahasan secara komprehensif yang melibatkan unsur Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dimana dalam pembahasannya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh beberapa referensi.

RENCANA KERJA.Dengan rumusan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diminimalisir dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesenjangan berkaitan kondisi ideal organisasi Sekretariat Daerah yang diharapkan dengan kendala yang dinilai saat ini belum terpenuhi dapat diproyeksikan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

  1. Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh sekretariat daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif.
  2. Tersedianya kerangka gerak berupa pedoman yang terstandarisasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat regulasi (regulation), pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowering) dengan ditunjang oleh pelayanan administrasi pemerintahan yang baik.
  3. Pelaksanaan urusan, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan secara efektif dengan adanya proses penataan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, efektif dan efesien sesuai kebutuhan secara obyektif.
  4. Kinerja aparatur pemerintah daerah mengarah pada profesionalitas diberbagai bidang yang terlihat dari peningkatan kemampuan teknis dan managerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja akan lebih optimal dan berorientasi pada pencapaian tujuan.
  5. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara esensial menunjang pada implementasi pelaksanaan otonomi daerah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh budaya daerah  serta budaya kerja daerah yang tinggi.
Proyeksi tersebut, selain memberikan ukuran dalam pencapaian tujuan sebagaimana uraian dalam penjelasan-pejelasan program dan indikasi kegiatan, juga akan memberikan landasan pada penetapan kebijakan sebagai suatu prosedur operasional (standard operating procedures) untuk meningkatkan efektivitas kinerja seluruh unit kerja.
Dengan proyeksi tersebut ditekankan pula adanya sistem pengawasan yang lebih diarahkan pada pola pengawasan yang efektif dengan pendekatan preventif, dalam arti bukan menjawab pertanyaan “siapa yang salah” tetapi menemukan “apa yang tidak selaras dalam sistem yang berlaku”, yang pada akhirnya akan diperoleh sistem penilaian yang membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dengan hasil yang nyata dalam rangka pencapaian proyeksi-proyeksi yang telah ditetapkan.
PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS.
Program dan Kegiatan Strategis merupakan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategi organisasi sebagai suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu. Penjabaran tersebut meliputi penetapan kebijakan sebagai acuan dalam penyusunan program operasional dan kegiatan indikatif.
Program operasional dan kegiatan indikatif yang dilaksanakan akan memperlihatkan arah kebijakan dalam mewujudkan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sesuai dengan limit waktu rumusan Rencana Kerja ini sehingga program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun program dan masing-masing kegiatan indikatif ditetapkan sebagai berikut :
A. Kebijakan : Mewujudkan efektivitas dan efisiensi aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penyusunan dan Pembentukan Raperda Satpol PP.
b.     Penyusunan dan Pembentukan Uraian Tugas UPTD.
c.     Pembentukan SOTK kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Type A.
d.     Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil (PNS).
e.     Penyusunan Analisis Jabatan.
f.      Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional Umum.
g.     Analisis Beban Kerja.
h.     Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
i.      Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
j.      Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 di Kabupaten Karawang.
k.     Penataan Kecamatan.
l.      Pembinaan Perangkat Kecamatan.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin).
b.     Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
c.     Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Renja Setda).

3. Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
b.     Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD).
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, terdiri dari Kegiatan :
a.     Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
b.     Rapat/koordinasi pejabat pemerintahan daerah.
c.     Rapat/koordinasi unsur Muspida.
5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, terdiri dari Kegiatan : Penegasan Batas Daerah.
6. Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan, terdiri dari Kegiatan : 
a.     Penyusunan Instrumen evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah.
b.     Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan.
7. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS, terdiri dari Kegiatan : Uang Duka bagi Kepala Desa, BPD dan Aparat Desa.
8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, terdiri dari Kegiatan :
a.     Up Date dan Upgrade Data Homepage Kabupaten Karawang.
b.     Paparan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah
c.     Penyusunan ILPPD
d.     Pengolahan Gate Way Pemda Karawang.
e.     Pembuatan Kliping Berita.
f.      Pemeliharaan Jaringan Internet Lingkup Setda.
g.     Pengembangan jaringan Internet ke Kecamatan dan SOPD.
h.     Rubrik Pembangunan.
i.      Relay Lapangan.
j.      Penerangan dan Komunikasi Terpadu dalam Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
k.     Siaran Berita dan Pedesaan.
l.      Peningkatan Kualitas Sturada AM dan FM.
9. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, terdiri dari Kegiatan :
a.     Kemitraan dengan Media Massa.
b.     Penyusunan Sambutan Bupati.
c.     Penerbitan Majalah Pemkab. Karawang.
d.     Kehumasan.
e.     Kegiatan dokumentasi Pemkab. Karawang.
f.      Penyampaian Kegiatan dari hasil Pembangunan melalui Media Elektronik.
g.     Transper film kegiatan peliputan.
B. Kebijakan : Menerapkan hukum yang adil, melalui perbaikan sistem hukum yang profesional bersih dan berwibawa.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari Kegiatan :
1.     Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
2.     Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM).
3.     Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4.     Bantuan Hukum Penanganan Perkara.
5.     Evaluasi dan Dokumentasi Produk Hukum.
C. Kebijakan : Mewujudkan standarisasi kebijakan program pembangunan daerah.
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penyusunan Standar Satuan Harga.
b.     Penyusunan Analisa Standar Belanja.
2. Program Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penelitian RKA dan DPA SKPD.
b.     Pengelolaan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
c.     Pembinaan Jasa Konstruksi.
3. Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan, terdiri dari Kegiatan :
a.     Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
b.     Penyusunan Buku Informasi Pembangunan Daerah.
c.     Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan.
4. Program Pengkoordinasian dan Informasi Pembangunan, terdiri dari Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari Kegiatan : Verifikasi Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pendidikan.
D. Kebijakan : Peningkatan produktivitas kegiatan perekonomian dengan optimalisasi potensi daerah. 
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari Kegiatan : Pemantauan Pendistribusian dan Evaluasi Raskin.
2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, terdiri dari Kegiatan : Pemantauan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg.
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari Kegiatan : Tertib Usaha Perdagangan Pasar Semi Modern.
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), terdiri dari Kegiatan :
a.     Monitoring Pengamanan Harga Dasar Gabah.
b.     Peringatan Hari Pangan Sedunia.
c.     Verifikasi kelayakan calon penerima dan pendampingan bantuan bergulir lumbung pangan.
d.     Penyusunan ketersediaan pangan daerah.
e.     Pengadaan cadangan pangan kabupaten karawang.
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, terdiri dari Kegiatan : 
a.     Verifikasi dan pembinaan calon Penerima Program DPM-LUEP.
b.     Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah.
c.     Penanganan Kredit macet BKPD dan PDPK se- Kab. Bekasi.
d.     Penunjangan kegiatan pengelola bantuan keuangan untuk pedagang empyakan di Pasar Tradisional Daerah.
e.     Verifikasi calon penerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dan Listrik pedesaan.
f.      Monitoring dan evaluasi bantuan sosial tahun 2008.
g.     Monitoring dan evaluasi bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) tahun 2008.
6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, terdiri dari Kegiatan : Partisipasi Dalam Kegiatan Pameran Dekranasda.
E. Kebijakan : Peningkatan mutu, relevansi pelayanan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan.
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Kegiatan : Penanggulangan bahaya HIV/AIDS.
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penunjang kegiatan keagamaan.
b.     Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Bekasi.
c.     Pemutakhiran data masjid/majelis ta’lim dan pondok pesantren.
d.     Pembinaan Penyuluh Agama Honorer (PAH).
e.     Pembinaan Kader Khotib dan Mubaligh.
f.      Sapta Lomba Pendidikan Agama Tingkat Kabupaten dan Provinsi.
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penunjang kegiatan sosial.
b.     Pembinaan dan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
c.     PORSENI Pontren Tingkat Povinsi Jawa Barat.
4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, terdiri dari Kegiatan : Penyuluhan kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu.
F. Kebijakan : Mewujudkan sistem pengelolaan dan pembinaan aparatur   daerah yang terintegrasi dan mewujudkan sistem pengelolaan adminsitrasi keuangan daerah yang terpadu.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penataan dokumen kepegawaian.
b.     Penataan dokumen kearsipan.
c.     Penyediaan jasa surat menyurat.
d.     Penyediaan jasa administrasi keuangan.
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari Kegiatan : Penataan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). 
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
b.     Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
G. Kebijakan : Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana dalam    meningkatkan pelayanan publik.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penyediaan Alat Tulis Kantor.
b.     Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c.     Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
d.     Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.
b.     Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
c.     Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
d.     Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
e.     Pengadaan Mebeulair.
f.      Pengadaan Cindera Mata.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari Kegiatan :
a.     Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.
b.     Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, terdiri dari Kegiatan : Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Kegiatan : Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah.
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, terdiri dari Kegiatan : Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi.
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari Kegiatan :
a.     Penunjang Kegiatan dan Sarana Keprotokolan.
b.     Penyediaan Makanan dan Minuman.
c.     Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
d.     Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.
e.     Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah.
f.      Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
g.     Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
h.     Pembinaan KORSIK dan Marchingband.
i.      Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
j.      Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
k.     Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
l.      Penyediaan Jasa Pengobatan dan Pemakaman.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari Kegiatan :
a.     Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas.
b.     Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
c.     Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.
d.     Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
e.     Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas.
f.      Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
g.     Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional.
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, terdiri dari Kegiatan :
a.     Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
b.     Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

c.     Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non  Departemen/Luar Negeri.

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail