ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


 


Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerahKota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah GubernurBupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat DaerahDinas Daerah, danLembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.


Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.


  1. Staf Ahli
  2. Sekretaris Daerah membawahi:
2.1. Dinas terdiri dari:
3.2. Badan

 Item Thumbnail


 New Swift


Alto/CELERIO

Item Thumbnail


Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR : 7 TAHUN 2009

diposkan pada tanggal 3 Jul 2011 20.17 oleh abdul kholik   [ diperbarui3 Jul 2011 21.09 ]


PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI

Menimbang : 

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7), perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi;

b. bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. bahwa penataan pembentukan organisasi perangkat daerah didasarkan pada kewenangan, karakteristik, potensi, visi, misi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
Dan
BUPATI BEKASI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  5. Bupati adalah Bupati Bekasi.
  6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
  7. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  8. Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
  9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
  10. Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan.
  11. Staf Ahli Bupati adalah pemangku kedudukan tertentu yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
  12. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
  13. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
  14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/B adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas Dinas/Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
  15. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok dengan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 3
(1) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat.

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

e. Dinas daerah, terdiri atas:

  1. Dinas Pendidikan.
  2. Dinas Kesehatan.
  3. Dinas Sosial
  4. Dinas Tenaga Kerja.
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  6. Dinas Perhubungan.
  7. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
  8. Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
  9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  10. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
  11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
  12. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
  13. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
  14. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
  15. Dinas Komunikasi dan Informatika.

f. Lembaga teknis daerah, terdiri dari:

1. Badan, terdiri atas:

a) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

b) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

c) Badan Kepegawaian Daerah.

d) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan

Ketahanan Pangan.

2. Kantor, terdiri atas:

a) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

b) Kantor Arsip dan Perpustakaan.

3. Rumah Sakit Daerah.

g. Lembaga Lain :

1. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

h. Staf Ahli.

i. Kecamatan.

j. Kelurahan.

(2) Bagan struktur organisasi perangkat daerah tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5
(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam

menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis

daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 6
(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah :

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

1. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, membawahkan:

a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

b) Subbagian Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;

c) Subbagian Pemerintahan Desa.

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

a) Subbagian Kemasyarakatan;

b) Subbagian Bina Mental;

c) Subbagian Sosial dan Budaya.

3. Bagian Hukum, membawahkan:

a) Subbagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;

b) Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;

c) Subbagian Pengkajian Hukum.

c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas:

1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:

a) Subbagian Sarana Perekonomian, Produksi dan Perdagangan;

b) Subbagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

c) Subbagian Bina Usaha Daerah.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:

a) Subbagian Bina Program;

b) Subbagian Pengendalian Program;

c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Administrasi Kerja Sama, membawahkan:

a) Subbagian Kerja Sama Antar Daerah dan Luar Negeri;

b) Subbagian Kerja Sama Pihak Ketiga;

c) Subbagian Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama.

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :

1. Bagian Organisasi, membawahkan:

a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

b) Subbagian Ketatalaksanaan;

c) Subbagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas.

2. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, membawahkan:

a) Subbagian Rumah Tangga;

b) Subbagian Pemeliharaan;

c) Subbagian Perlengkapan.

3. Bagian Umum, membawahkan:

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;

b) Subbagian Protokol;

c) Subbagian Keuangan.

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8
(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 9
(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

a. Sekretaris Dewan;

b. Bagian Umum, membawahkan:

  1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan.

c. Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat, membawahkan:

  1. Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Protokol;
  2. Subbagian Hubungan Masyarakat.

d. Bagian Persidangan dan Fasilitasi Legislasi, membawahkan:

  1. Subbagian Rapat dan Risalah;
  2. Subbagian Fasilitasi Legislasi.

e. Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan, membawahkan:

  1. Subbagian Fasilitasi Anggaran;
  2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan.

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10
Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11
(1) Inspektorat menyelenggarakan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 12
(1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:

a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahkan :

  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. 3Subbagian Administrasi dan Umum.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :

  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Pembangunan;
  3. Seksi Kemasyarakatan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :

  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Pembangunan;
  3. Seksi Kemasyarakatan.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :

  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Pembangunan;
  3. Seksi Kemasyarakatan.

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :

  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Pembangunan;
  3. Seksi Kemasyarakatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan yang pembagiannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 15
(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan :

  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahkan:

  1. Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
  2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan, membawahkan :

  1. Subbidang Ekonomi;
  2. Subbidang Pendanaan Pembangunan.

e. Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan, membawahkan :

  1. Subbidang Aparatur dan Kependudukan;
  2. Subbidang Pemerintahan Umum.

f. Bidang Sosial dan Budaya, membawakan :

  1. Subbidang Pendidikan dan Budaya;
  2. Subbidang Kesejahteraan Sosial.

g. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :

  1. Subbidang Promosi Investasi;
  2. Subbidang Pengendalian Investasi.

h. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahkan :

  1. Subbidang Statistik;
  2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

i. UPTD;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Daerah
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17
(1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah

kerja satu atau beberapa kecamatan.

(4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara

operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan organisasi Dinas Daerah, terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar, membawahkan:

a) Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;

c) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.

4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:

a) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

b) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah;

c) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah.

5. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan:

a) Seksi Pendidikan Masyarakat;

b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

c) Seksi Kursus dan Kelembagaan.

6. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahkan:

a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;

c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.

7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Dinas Kesehatan.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kefarmasian,

membawahkan:

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;

c) Seksi Pengawasan dan Perbekalan Farmasi.

4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,

membawahkan :

a) Seksi Pemberantasan Penyakit;

b) Seksi Surveilance;

c) Seksi Penyehatan Lingkungan.

5. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahkan:

a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;

b) Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut;

c) Seksi Gizi Masyarakat.

6. Bidang Promosi Kesehatan, membawahkan:

a) Seksi Data dan Informasi Kesehatan;

b) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat;

c) Seksi Akreditasi Institusi dan Tenaga Kesehatan.

7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dinas Sosial

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan.

b) Subbagian Keuangan.

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pembinaan Sosial, membawahkan:

a) Seksi Informasi dan Penyuluhan Sosial;

b) Seksi Pembinaan, Jaminan Sosial dan Sumber Dana Kesejahteraan

Sosial;

c) Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan

Kesetiakawanan Sosial.

4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:

a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;

b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Napza dan Tuna Sosial;

c) Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia.

5. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat, membawahkan :

a) Seksi Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;

b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan

Teknologi Pedesaan.

6. Bidang Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangan

Kemiskinan, membawahkan:

a) Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat;

b) Seksi Usaha Ekonomi Desa;

c) Seksi Penanggulangan Kemiskinan.

7. Bidang Bantuan dan Perlindungan sosial, membawahkan:

a) Seksi Bantuan Sosial;

b) Seksi Perlindungan Sosial;

c) Seksi Korban Bencana.

8. UPTD;

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Dinas Tenaga Kerja.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan:

a) Seksi Pelatihan dan Keterampilan Kerja;

b) Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja;

c) Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja.

4. Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:

a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;

c) Seksi Bursa Kerja.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahkan:

a) Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja;

b) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan

Kerja;

c) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:

a) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b) Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

c) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja Anak dan Wanita.

7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Kependudukan, membawahkan:

a) Seksi Pendaftaran Penduduk;

b) Seksi Mobilitas Penduduk.

4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:

a) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;

b) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Status Anak dan

Kewarganegaraan.

5. Bidang Data dan Evalusi, membawahkan :

a) Seksi Pengolahan Data dan Statistik;

b) Seksi Evaluasi Pelaporan dan Penyimpanan Data.

6. UPTD;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Dinas Perhubungan.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan, membawahkan :

a) Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus;

b) Seksi Angkutan Laut dan Pelabuhan;

c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.

4. Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, membawahkan :

a) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;

b) Seksi Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan;

c) Seksi Perparkiran.

5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :

a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Angkutan;

b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran.

6. UPTD;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Bina Marga membawahkan:

a) Seksi Pembangunan Jalan;

b) Seksi Pemeliharaan Jalan.

c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

4. Bidang Pengairan, membawahkan:

a) Seksi Perencanaan Teknik dan Pembangunan Sarana Pengairan;

b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Pengairan.

5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan:

a) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;

b) Seksi Pengembangan dan Pelestarian Sumber Daya Air.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:

a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jalan;

b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jembatan dan Drainase;

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air.

7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :

a) Seksi Penataan Ruang;

b) Seksi Pemanfaatan Ruang;

c) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

4. Bidang Pengadaan dan Sengketa Tanah, membawahkan :

a) Seksi Pengadaan Tanah;

b) Seksi Sengketa Tanah.

5. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :

a) Seksi Bangunan dan Arsitektur;

b) Seksi Penataan Bangunan Negara;

c) Seksi Penataan Bangunan Umum.

6. Bidang Permukiman dan Perumahan, membawahkan :

a) Seksi Penataan Permukiman dan Perumahan;

b) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan;

c) Seksi Penyehatan Lingkungan.

7. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :

a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah;

b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman dan Perumahan.

8. UPTD;

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perindustrian, membawahkan:

a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;

b) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

4. Bidang Perdagangan, membawahkan:

a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

b) Seksi Perdagangan Luar Negeri.

5. Bidang Koperasi, membawahkan:

a) Seksi Kelembagaan Koperasi;

b) Seksi Pemberdayaan Koperasi;

c) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;

6. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:

a) Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

b) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

7. Bidang Perpasaran, membawahkan :

a) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;

b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;

c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.

8. UPTD;

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pariwisata, membawahkan :

a) Seksi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Wisata;

b) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

4. Bidang Budaya, membawahkan :

a) Seksi Pemberdayaan dan Pelestarian;

b) Seksi Pengembangan Kesenian.

5. Bidang Pemuda, membawahkan :

a) Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda;

b) Seksi Bina Kepemimpinan Pemuda;

c) Seksi Lembaga Kepemudaan.

6. Bidang Olahraga, membawahkan :

a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;

b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;

c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan

Tenaga Keolahragaan.

7. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :

a) Seksi Pendataan, Penataan dan Pengembangan;

b) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.

8. UPTD;

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Sub Bagian Perencanan;

b) Sub Bagian Keuangan;

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahkan :

a) Seksi Pendaftaran;

b) Seksi Pendataan;

c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

4. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan :

a) Seksi Penetapan;

b) Seksi Penagihan;

c) Seksi Keberatan.

5. Bidang Pengendalian dan Peningkatan, membawahkan :

a) Seksi Pendapatan Asli Daerah;

b) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;

c) Seksi Pemeriksaan.

6. Bidang Anggaran, membawahkan :

a) Seksi Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

b) Seksi Belanja Langsung;

c) Seksi Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran.

7. Bidang Perbendaharaan, Membawakan

a) Seksi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

b) Seksi Belanja Langsung;

c) Seksi Pengelolaan Kas Daerah.

8. Bidang Pengelolaan Aset, Akuntasi dan Pelaporan, Membawakan

a) Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan Aset;

b) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan;

c) Seksi Akuntansi dan Pelaporan.

9. UPTD;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

l. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:

a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;

b) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan.

4. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan:

a) Seksi Produksi Hortikultura;

b) Seksi Bina Usaha Hortikultura.

5. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahkan:

a) Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;

b) Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan;

6. Bidang Pengembangan Teknologi, membawahkan:

a) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian.

b) Seksi Pengembangan Teknologi Perkebunan dan Kehutanan.

7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Peternakan, membawahkan :

a) Seksi Produksi Peternakan;

b) Seksi Bina Usaha Peternakan.

4. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :

a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:

a) Seksi Bina Budidaya Perikanan Air Tawar;

b) Seksi Bina Budidaya Laut dan Payau.

6. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan:

a) Seksi Bina Perikanan Tangkap;

b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.

7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

n. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Kebersihan, membawahkan :

a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;

b) Seksi Pengelolaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dan Tempat

Pengelolaan Sampah;

c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan.

4. Bidang Pertamanan, membawahkan :

a) Seksi Pengelolaan Taman;

b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;

5. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :

a) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;

b) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

6. Bidang Pemakaman, membawahkan :

a) Seksi Pengelolaan Makam;

b) Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman.

7. Bidang Pemadam Kebakaran

a) Seksi Pencegahan;

b) Seksi Penanggulangan;

c) Seksi Sarana dan Prasarana.

8. UPTD;

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

o. Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan ;

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikasi, membawahkan:

a) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;

b) Seksi Kelembagaan Komunikasi.

4. Bidang Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban, membawahkan:

a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;

b) Seksi Monitoring dan Penertiban.

5. Bidang Penyediaan dan Pengolahan Data, membawahkan:

a) Seksi Penyediaan dan Penyajian Data;

b) Seksi Pengolahan Data.

6. Bidang Telematika, membawahkan :

a) Seksi Pengembangan dan Standarisasi Telematika;

b) Seksi Penerapan dan Pengawasan Pengendalian Telematika.

8. UPTD;

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah tercantum dalam lampiran VI sampai

dengan lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh

seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

(1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga

Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 21

(1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan, kantor dan rumah sakit daerah.

(2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh seorang kepala

badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor dan yang berbentuk

rumah sakit dipimpin oleh direktur.

Pasal 22

Pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Susunan organisasi lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, kantor dan

rumah sakit umum daerah, terdiri atas:

a. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan :

a) Subbidang Penataan Lingkungan Hidup;

b) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,

membawahkan :

a) Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

b) Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

5. Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahkan :

a) Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;

b) Subbidang Pemberdayan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.

6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :

a) Subbidang Energi dan Ketenagalistrikan;

b) Subbidang Geologi, Minyak dan Gas.

7. UPTB;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan

:

a) Subbidang Peningkatan Peran Organisasi Perempuan;

b) Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.

4. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :

a) Subbidang Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana;

b) Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pria.

5. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :

a) Subbidang Ketahanan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;

b) Subbidang Pembinaan Keluarga dan Institusi.

6. Bidang Informasi dan Analisis, membawahkan:

a) Subbidang Pendataan dan Analisis;

b) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Badan Kepegawaian Daerah.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan :

a) Subbidang Data Informasi dan Kesejahteraan Pegawai;

b) Subbidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai.

4. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :

a) Subbidang Formasi dan Penempatan Pegawai;

b) Subbidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai.

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :

a) Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;

b) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

6. UPTD;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan

Ketahanan Pangan.

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan membawahkan :

a) Subbidang Pengembangan Kelembagaan;

b) Subbidang Penyelenggraan Penyuluhan;

c) Subbidang Kemitraan.

4. Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana

Penyuluhan,membawahkan :

a) Subbidang Informasi dan Teknologi;

b) Subbidang Pelatihan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

c) Subbidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

5. Bidang Ketersedian dan Pemberdayaan Pangan, membawahkan :

a) Subbidang Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;

b) Subbidang Pemberdayaan Pangan Masyarakat;

c) Subbidang Distribusi dan Keamanan Pangan

6. UPTD;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

1. Kepala;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah;

4. Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;

5. Seksi Perlindungan Masyarakat;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Kantor Arsip dan Perpustakaan.

1. Kepala;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Kearsipan;

4. Seksi Perpustakaan;

5. Seksi Pengembangan dan Evaluasi;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Rumah Sakit Daerah.

1. Direktur;

2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Subbagian Umum;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Kepegawaian.

3. Bidang Pelayanan, membawahkan :

a) Seksi Pelayanan Medik;

b) Seksi Pelayanan Keperawatan.

4. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan :

a) Seksi Penunjang Medik;

b) Seksi Penunjang Nonmedik.

5. Bidang Pengembangan dan Informasi, membawahkan :

a) Seksi Pengembangan Rumah Sakit;

b) Seksi Informasi Rumah Sakit.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah tercantum dalam lampiran XXI

sampai dengan lampiran XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Lembaga Lain

Paragraf 1

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dalam memelihara dan

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan

Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang dipimpin oleh seorang Kepala yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 25

(1) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok memelihara dan

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan

Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi

Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum

serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum di daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan

pelaksanaannya;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan

pelaksanaannya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; dan

e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan

Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 26

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:

1. Seksi Ketentraman dan Penyuluhan;

2. Seksi Ketertiban dan Pengamanan.

d. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :

1. Seksi Pembinaan Polisi Pamong Praja dan PPNS;

2. Seksi Sarana dan Prasarana.

e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan :

1. Seksi Penyidikan dan Penindakan;

2. Seksi Pengumpulan Data.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran

XXVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 27

(1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pembantu Bupati di bidang

pelayanan Perizinan yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan

perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan

sebagai bagian dari perangkat daerah;

(2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 28

(1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan

koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang Perizinan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Perizinan;

b. Pelaksanaan penyusunan program badan;

c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan;

d. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan;

e. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan;

f. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan.

Pasal 29

(1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan;

d. Bidang Pemprosesan;

e. Bidang Data, Informasi;

f. Bidang Evaluasi dan Pengendalian;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tercantum dalam

lampiran XXIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

Bagian Kedelapan

Staf Ahli

Pasal 30

(1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dan

bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya secara

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

(2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;

(3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi

perangkat daerah;

(4) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat

konsultatif dan koordinatif.

Pasal 31

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), terdiri atas:

a. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;

b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;

d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kesembilan

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 32

(1) Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

(1) Camat mempunyai tugas umum pemerintahan dan melaksanakan urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat

menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban ;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

g. Seksi Kependudukan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran

XXX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

Kelurahan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang

mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

(1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;

b. pemberdayaan masyarakat;

c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum;

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelurahan melakukan koordinasi

dengan kecamatan dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:

a. Lurah;

b. Sekretaris Kelurahan;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

f. Seksi Kependudukan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran

XXXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 38

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis dipimpin oleh seorang

Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/

Badan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit

Pelaksana Teknis Dinas/Badan, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas/Badan;

b. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, terdiri atas :

a. Kepala;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana

tercantum dalam lampiran XXXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan organisasi perangkat daerah bertugas

melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan

bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja satuan organisasi perangkat

daerah yang bersangkutan;

(3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam

Sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior;

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional berdasarkan kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB V

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 42

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a;

(2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Staf Ahli

Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan eselon II b;

(3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat,

Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Inspektur

Pembantu Wilayah, Direktur Rumah Sakit Daerah kelas C merupakan jabatan

struktural eselon III a;

(4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada

Rumah Sakit Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi

Pamong Praja, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III b;

(5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTD/B

merupakan jabatan eselon IV a;

(6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada

Sekretariat Kecamatan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala

Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV b;

(7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha

Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 43

(1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan perangkat daerah dalam

melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional

dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi di

lingkungan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplifikasi;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan perangkat daerah, wajib

memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan;

(4) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan yang berada dalam

wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh

Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh perangkat daerah teknis

terkait

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 44

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pelaksanaan penempatan jabatan dan pengalokasian anggaran organisasi perangkat

daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat bulan

Januari 2010.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas susunan

organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Bekasi serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Cikarang Pusat

pada tanggal

BUPATI BEKASI

H. SA’DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDDY ROHENDI, SH,

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

diposkan pada tanggal 3 Jul 2011 09.12 oleh abdul kholik   [ diperbarui3 Jul 2011 20.15 ]

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2007 

TENTANG 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; 

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru; 

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4548); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
  1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
  2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
  3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
  5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
  6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  7. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan embaga teknis daerah.  
  8. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.  
  9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. 
  10. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 
  11. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota.  
  12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan. 
  13. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan sekretaris kabupaten/kota. 
  14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

 

BAB II 
PEMBENTUKAN 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2
(1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. 

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. 

(3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota. 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 
PERANGKAT DAERAH PROVINSI 
Bagian Pertama 
Sekretariat Daerah 

Pasal 3
(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf. 

(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 

(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. 

(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. 

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4
(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.  

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dan 

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli 

yang diperlukan oleh DPRD.  

(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan. 

(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. 

Bagian Ketiga 
Inspektorat 

Pasal 5
(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. 

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program pengawasan;  

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan 

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. 

(4) Inspektorat dipimpin oleh inspektur. 

(5) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung  kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. 

Bagian Keempat 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal 6
(1) Badan perencanaan pembangunan daerah  merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

(2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. 

(3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; 

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan. 

(5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. 

Bagian Kelima 
Dinas Daerah 

Pasal 7
(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai 

dengan lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. 

(5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. 

(6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. 

Bagian Keenam 
Lembaga Teknis Daerah 

Pasal 8
(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.  

(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. 

(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. 

(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. 

(6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.  

(7) Pada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. 

Pasal 9
(1) Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.  

(2) Rumah sakit umum daerah terdiri dari 3 (tiga) kelas: 

a. rumah sakit umum daerah kelas A; 

b. rumah sakit umum daerah kelas B; dan 

c. rumah sakit umum daerah kelas C. 

(3) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu:  

a. rumah sakit khusus daerah kelas A; dan 

b. rumah sakit khusus daerah kelas B.

(4) Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi secara tertulis dengan Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

BAB IV 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Bagian Pertama 
Sekretariat Daerah 

Pasal 10
(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.  

(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota  dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 

(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana  dimaksud pada ayat  (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. 

(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. 

Bagian Kedua 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Pasal 11
(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.  

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.  

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan 

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.  

(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan. 

(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga 
Inspektorat 

Pasal 12
(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.  

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program pengawasan;  

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan 

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 

(4) Inspektorat dipimpin oleh inspektur. 

(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. 

Bagian Keempat 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal 13
(1) Badan perencanaan pembangunan daerah  merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

(2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. 

(3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; 

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan. 

(5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 

Bagian Kelima 
Dinas Daerah 

Pasal 14
(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.  

(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. 

(5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 

(6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.   

Bagian Keenam 
Lembaga Teknis Daerah 

Pasal 15
(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.  

(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. 

(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.  

(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. 

(6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.  

(7) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.  

Pasal 16
(1) Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.  

(2) Rumah sakit umum daerah terdiri dari 4 (empat) kelas: 

a. rumah sakit umum daerah kelas A; 

b. rumah sakit umum daerah kelas B; 

c. rumah sakit umum daerah kelas C; dan

d. rumah sakit umum daerah kelas D. 

(3) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu:  

a. rumah sakit khusus daerah kelas A; dan 

b. rumah sakit khusus daerah kelas B. 

(4) Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

Bagian Ketujuh 
Kecamatan 

Pasal 17
(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.  

(2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.  

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: 

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan 

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. 

(5) Kecamatan dipimpin oleh camat. 

(6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 

(7) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.  

Bagian Kedelapan 
Kelurahan

Pasal 18
(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan.  

(2) Kelurahan dipimpin oleh lurah.  

(3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. 

(4) Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

BAB V 
BESARAN ORGANISASI 
DAN PERUMPUNAN PERANGKAT DAERAH 
Bagian Pertama 
Variabel Besaran Organisasi 

Pasal 19
(1) Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan 

berdasarkan variabel: 

a. jumlah penduduk; 

b. luas wilayah; dan 

c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

(2) Perhitungan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

Bagian Kedua
Jumlah Besaran Organisasi
Paragraf 1
Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi  

Pasal 20
(1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari: 

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;  

b. sekretariat DPRD; 

c. dinas paling banyak 12 (dua belas); dan 

d. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan).  

(2) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan              70 (tujuh puluh) terdiri dari: 

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;  

b. sekretariat DPRD; 

c. dinas paling banyak 15 (lima belas); dan 

d. lembaga teknis daerah paling banyak  10 (sepuluh).  

(3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari: 

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak    

4 (empat) asisten;  

b. sekretariat DPRD; 

c. dinas paling banyak 18 (delapan belas); dan 

d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas).  

Paragraf 2 
Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

Pasal 21
(1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari: 

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak    3 (tiga) asisten; 

b. sekretariat DPRD; 

c. dinas paling banyak 12 (dua belas); 

d. lembaga teknis daerah paling banyak                8 (delapan);  

e. kecamatan; dan 

f. kelurahan. 

(2) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari: 

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak  3 (tiga) asisten; 

b. sekretariat DPRD; 

c. dinas paling banyak 15 (lima belas); 

d. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh); 

e. kecamatan; dan 

f. kelurahan. 

(3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari: 

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak    4 (empat) asisten; 

b. sekretariat DPRD; 

c. dinas paling banyak 18 (delapan belas);  

d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas); 

e. kecamatan; dan 

f. kelurahan. 

Bagian Ketiga 
Perumpunan Urusan Pemerintahan 

Pasal 22
(1) Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. 

(2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. 

(3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah. 

(4) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari: 

a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 

b. bidang kesehatan; 

c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; 

d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 

e. bidang kependudukan dan catatan sipil;   

f. bidang kebudayaan dan pariwisata; 

g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina 

marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; 

h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan; 

i. bidang pelayanan pertanahan; 

j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; 

k. bidang pertambangan dan energi; dan 

l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 

(5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, 

terdiri dari: 

a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik; 

b. bidang penelitian dan pengembangan; 

c. bidang kesatuan bangsa, politik dan 

perlindungan masyarakat; 

d. bidang lingkungan hidup; 

e. bidang ketahanan pangan; 

f. bidang penanaman modal; 

g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; 

h. bidang pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa;  

i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 

j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

k. bidang pengawasan; dan 

l. bidang pelayanan kesehatan. 

(6) Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.   

Pasal 23 

Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

BAB VI 
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
Bagian Pertama 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi 
Paragraf 1 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Pasal 24
(1) Sekretariat daerah terdiri dari asisten, dan masing-masing asisten terdiri dari  paling banyak 3 (tiga) biro, dan masing-masing biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masingmasing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

(2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

Paragraf 2 
Dinas Daerah 

Pasal 25
(1) Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. 

(2) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. 

(3) Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak  2 (dua) seksi.

Paragraf 3 
Lembaga Teknis Daerah 

Pasal 26
(1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional. 

(2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional. 

(3) Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi. 

(4) Unit pelaksana teknis pada badan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. 

(5) Unit pelaksana teknis badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak  2 (dua) seksi. 

Pasal 27
(1) Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.  

(2) Pada wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

(3) Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masingmasing wakil direktur terdiri dari paling banyak    

3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi. 

(4) Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi. 

(5) Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari    2 (dua) wakil direktur, masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.  

(6) Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari  1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak  3 (tiga) seksi. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 
Paragraf 1 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Pasal 28
(1) Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masingmasing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. (2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak         4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian. 
Paragraf 2 
Dinas Daerah 

Pasal 29
(1) Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari    3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. 

(2)   Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari  1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. 


Paragraf 3 
Lembaga Teknis Daerah 

Pasal 30
(1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional. 

(2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional.  

(3) Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi. 

(4) Unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.


Pasal 31
(1) Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri dari 2 (dua) seksi. 

(2) Pada wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.  

(3) Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masingmasing wakil direktur terdiri dari paling banyak    3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi. 

(4) Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi. 

(5) Rumah sakit umum daerah kelas D terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi. 

(6) Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua) wakil direktur, masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.  

Paragraf 4 
Kecamatan dan Kelurahan 

Pasal 32
(1) Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

(2) Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. 

Pasal 33 

Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak 7 (tujuh) bidang. 

BAB VII 
ESELON PERANGKAT DAERAH 
Bagian Pertama 
Eselon Jabatan Perangkat Daerah Provinsi 

Pasal 34
(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon Ib.   

(2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum daerah kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IIa. 

(3) Kepala biro, direktur rumah sakit umum daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum kelas A,dan direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIb. 

(4) Kepala kantor, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, kepala bidang dan inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa. 

(5) Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit daerah merupakan jabatan struktural   eselon IIIb. 

(6) Kepala seksi, kepala subbagian, dan kepala subbidang merupakan jabatan struktural       eselon IVa. 

Bagian Kedua 
Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

Pasal 35
(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.   

(2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIb. 

(3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah  kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIIa. 

(4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D, dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

(5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural      eselon IVa. 

(6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselonIVb. 

(7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va. 

BAB VIII 
STAF AHLI 

Pasal 36
(1) Gubernur, bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. 

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli. 

(3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, bupati/walikota dari pegawai negeri sipil. 

(4) Tugas dan fungsi staf ahli gubernur, bupati/walikota ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 37 

(1) Staf ahli gubernur merupakan jabatan struktural eselon IIa, dan staf ahli bupati/walikota merupakan jabatan struktural eselon IIb. 

(2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. 

BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI 

Pasal 38
(1) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah. 

(2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. 

Pasal 39
(1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah. 

(2) Pembinaan dan pengendalian organisasi  perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. 

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur bagi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kepada Menteri bagi organisasi perangkat daerah provinsi. 

Pasal 40
(1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan peraturan daerah.  

(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan fasilitasi, maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. 

Pasal 41
(1) Peraturan daerah provinsi tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan. 

(2) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan, dengan tembusan Menteri. 

(3) Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 42 

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah. 

(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

BAB X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 43
Provinsi, kabupaten/kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai DPRD, pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan penjabat kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

Pasal 44
Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, pembentukan perangkat daerah untuk melaksanakan status istimewa dan otonomi khusus berpedoman pada peraturan Menteri dengan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

Pasal 45 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundangundangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. 

(2) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.   

Pasal 46
Pemerintah daerah yang membentuk perangkat daerah sebagai badan layanan umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Pasal 47
(1) Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu. 

(2) Unit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsurunsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. 

(3) Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah. 

(4) Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.   

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 48
Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten/kota yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa pada kabupaten/kota.

Pasal 49
Di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

Pasal 50
(1) Perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi.  

(2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama      

1 (satu) tahun sejak peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah ditetapkan. 

Pasal 51
Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan  Pemerintah  ini  dilakukan  paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 52
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 53
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.                                               

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Juli 2007 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ANDI MATTALATTA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 89 

Ditetapkan di Jakarta 

pada  tanggal 23 Juli 2007 

                 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

1-2 of 2