SEPUTAR BERITA

 Item Thumbnail

 Item Thumbnail


Kecamatan Karang Bahagia

diposkan pada tanggal 26 Jun 2011 09.11 oleh abdul kholik

 Item Thumbnail

 Item Thumbnail

Gelar Sajadah pada Kecamatan Karang Bahagia
Penulis : uad
Kamis, 16 Juni 2011, 08:57:47 WIB (Hits : 126 x)

Selasa 14 Juni 2011, Bupati Bekasi Dr. Sa'duddin, MM didampingi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan Kunjungan Kerja atau yang biasa dikenal dengan 'Gelar Sajadah' ke Kecamatan Karang Bahagia. 

Kedatangan rombongan Bupati dalam rangka Silaturahmi dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan UPTD se-Kecamatan Karang Bahagia disambut ratusan warga dengan antusias.

Pemkab Bekasi mengalokasikan APBD 2011 sebesar Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan dan jalan lingkungan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Karang Bahagia.

Seperti halnya pada beberapa kecamatan sebelumnya, Bupati beserta rombongan mengelilingi Karang Bahagia dengan menggunakan sepeda motor. Beberapa tempat dan lokasi yang ditinjau antara lain Masjid Jami Alhidayah Desa Karang Anyar, SMPN 1 Karang Bahagia yang mana dua ruangan kelasnya telah roboh, pembangunan Masjid Jami Riyadhul Jannah, usaha Furniture milik warga setempat serta beberapa lokasi lain termasuk rumah miliki Saani salah satu warga Karang Bahagia yang mendapat bantuan 'Bedah Rumah'.  [Diskominfo]

Kunjungan Kerja

diposkan pada tanggal 26 Jun 2011 09.02 oleh abdul kholik   [ diperbarui26 Jun 2011 09.09 ]

 Item Thumbnail

 Item Thumbnail

 

 


Kunjungan Kerja / Gelar Sajadah pada Kecamatan Cikarang Utara
Penulis : uad
Selasa, 21 Juni 2011, 08:39:03 WIB (Hits : 15 x)
Jum'at, 17 Juni 2011. Bupati bersama rombongan Satuan Kerja Perangkat Daerah melanjutkan kegiatan Gelar Sajadah yang kali ini di Kecamatan Cikarang Utara. Yang menarik dalam kunjungan kerja kali ini selain menggunakan motor Bupati Dr. H. Sa'duddin sempat menggunakan sepeda Ontel saat berkeliling di Desa Waluya.

Seperti kunjungan kerja pada kecamatan-kecamatan Sebelumnya Bupati bertatap muka secara langsung dengan masyarakat setempat dalam rangka berdialog, silaturahmi dengan Ulama, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan serta masyarakat kecamatan Cikarang Utara.

Bupati berserta rombongan mengelilingi beberapa Desa dan mengunjungi beberapa Pondok Pesantren, Sekolah dan Masjid selain itu Bupati juga menyempatkan diri untuk meresmikan secara langsung Kantor Kepala Desa Waluya, Masjid Jami Al-Furqon, peresmian Gedung SMAN 3 Cikarang Utara, Masjid Jami Baiturrahman SMPN 1 Cikarang Utara serta menghadiri Bedah rumah salah satu warga setempat di kampung Kali Uluh.

Usai berkeliling Bupati beserta rombongan membuka secara langsung Turnamen Catur "Hari jadi Kabupaten Bekasi ke-61 dan HUT RI ke 66 tingkat Kecamatan Cikarang Utara tahun 2011"


Terlalu, Dua Perusahaan Menimbum BBM Bersubsidi

diposkan pada tanggal 26 Jun 2011 08.50 oleh abdul kholik   [ diperbarui26 Jun 2011 08.59 ]

 Item Thumbnail

 Item Thumbnail

 Terlalu, Dua Perusahaan Menimbum BBM Bersubsidi

Minggu, 26 Juni 2011 , 21:38:00 WIB
Laporan: Sopyan Munawar

ILUSTRASI/IST
  

RMOL. Dua perusahaan swasta diketahui telah menimbun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Karena itu, Polresta Tasikmalaya langsung menyegel dua perusahaan tersebut dan menyita barang bukti. Selain itu, polisi juga bertekad menggiring pelaku ke meja hijau. 

Pengungkapan dua perusahaan yang menyalah gunakan BBM bersubsidi itu dilakukan dalam gelaran operasi Dian Lodaya 2011. Operasi ini berfungsi untuk mengawasi pendistribusian dan penggunaan BBM pada sejumlah perusahaan. 

Selama ini polisi mengendus ada penyalahpenggunaan BBM di luar ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya yakni dengan menimbun, mengoplos dan mempergunakan BBM bersubsidi. 

"Padahal untuk perusahaan tertentu sudah ditetapkan penggunaan BBM Non-Subsidi. Kita temukan pula pengoplosan minyak tanah yang dicampur oleh solar," kata Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya, AKP Anton Firmanto, kepada Rakyat Merdeka Online, di Polresta Tasikmalaya (Minggu, 26/6).
 
Lokasi pertama yang disegal yakni sebuah gudang penampungan BBM yang berlokasi di pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, milik Asep dan Kunkun. Dari sini polisi membongkar praktek pengoplosan BBM berupa minyak tanah non-subsidi dicampur dengan solar subsidi. Minyak tanah oplosan tersebut dijual pelaku ke beberapa konsumen termasuk warung pengecer. 

Sebagai barang bukti, polisi pun menyita satu drum minyak tanah berisikan 218 liter, 2 buah jeligen berisikan 10 liter minyak tanah oplosan serta 6 buah jeligen berisikan 180 liter solar. Begitu pula dengan peralatan untuk mengoplos, seperti selang, corong dan beberapa jerigen kecil. 
 
Untuk tempat kedua, polisi menyegel sebuah perusahaan penggilingan batu pasir di kawasan Jalan Bantar, Bungursati, Kota Tasikmalaya. Perusahaan milik Hermawan ini diketahui telah mempergunakan BBM bersubsidi dalam proses produksi sehari-harinya. Padahal dalam ketentuan, pemakaian solar untuk perusahaan industri semacam ini harusnya BBM non-subsidi. 

Berdasarkan temuan polisi, BBM yang dipakai perusahaan ini berasal dari SPBU. Modusnya yakni dengan cara membeli solar melalui kendaraan oprasional (dum truck) perusahaan. Namun sesampainya di lokasi penggilingan batu pasir, BBM yang dibeli dari SPBU ini lentas dikuras kembali guna dimasukan genset excavator dan loder mesin perusahaan.

Dari lokasi ini polisi mengamankan satu buah dum berisi 190 liter solar, satu unit dam truck yang dipergunakan dalam membeli solar, mesin genset, berikut peralatan lainnya. 
 
Kini polisi tengah menunggu hasil laporan laboratorium dari BPH Migas, terkait hasil tangkapannya. Laporan tersebut berfungsi untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan BBM.[yan]

Dua Wajah Kemiskinan

diposkan pada tanggal 26 Jun 2011 08.20 oleh abdul kholik   [ diperbarui26 Jun 2011 08.50 ]

 Item Thumbnail

 Item Thumbnail

 Dua Wajah Kemiskinan

Sabtu, 25 Juni 2011 00:00 WIB     
 Komentar: 29
PEMERINTAH seperti sudah kehabisan akal menumpas kemiskinan. Tak tahu lagi bagaimana cara mengurangi jumlah orang miskin, pemerintah mencari jalan pintas dengan mengamuflase angka kemiskinan. 

Salah satunya dengan mengutak-atik patokan yang dijadikan acuan untuk menghitung jumlah orang miskin. Versi pemerintah, yang disebut orang miskin adalah mereka yang berpenghasilan Rp7.000 per hari atau sekitar Rp210 ribu per orang per bulan. 

Patokan itu jauh di bawah acuan yang digunakan kebanyakan lembaga internasional yang menetapkan garis kemiskinan di US$1-US$2 atau Rp8.500-Rp17.000 per orang per hari. 

Patokan itu juga jauh di bawah upah minimum regional (UMR) atau upah minimum kabupaten (UMK) terendah Rp660 ribu per bulan yang sudah sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok. 

Tidak mengherankan kalau pemerintah dituding tidak realistis. Patokan untuk menghitung orang miskin terkesan lebih banyak mempertimbangkan aspek politis ketimbang hitung-hitungan ekonomi yang rasional. 

Garis kemiskinan sengaja dibuat rendah agar jumlah orang miskin tidak melonjak. Sebab, menaikkan parameter kemiskinan dengan menyesuaikan kondisi saat ini dikhawatirkan menaikkan jumlah orang miskin. 

Pemerintah yang mementingkan citra pasti alergi dengan hal itu. Membuka angka valid kemiskinan dianggap sama saja dengan menyeret turun popularitas di mata rakyat. 

Kalau menggunakan acuan angka kemiskinan internasional, jumlah orang miskin pasti melonjak drastis dari angka yang diklaim pemerintah. 

Pemerintah mengatakan saat ini jumlah orang miskin di Indonesia 31,023 juta atau 13,3% dari total jumlah penduduk Indonesia. 

Angka tersebut menjadi alat propaganda politik sekaligus alat ukur keberhasilan kinerja. Realitas kemiskinan pun menjadi nomor dua. 

Termasuk realitas itu ialah terus membeludaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri kendati harus menyabung nyawa. Kelak, jika langkah moratorium penempatan TKI benar-benar diterapkan, jumlah pengangguran pun kian membengkak. 

TKI itu bakal menghadapi situasi kemiskinan yang akut karena tidak diurus negara. Bagaimana mungkin pemerintah bisa menyusun program yang tepat sasaran dan mampu menyejahterakan kalau potret nyata kemiskinan disembunyikan? Padahal, tolok ukur sebuah negara disebut naik kelas dalam tataran global adalah sejauh mana negara itu mengatasi kemiskinan. Itu karena kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan publik, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang dapat memberdayakan mereka. 

Nasib orang miskin di negeri ini seperti dua sisi mata uang yang sangat kontras. Dalam pidato politik, mereka jadi alat untuk menaikkan citra, tetapi di satu hari lain, mereka disembunyikan dan dianggap aib karena bakal menjatuhkan kinerja.

1-4 of 4