HALAMAN KERJA



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMDA BEKASI



Sistem informasi manajemen (SIM) (bahasa Inggris: management information system, (MIS) adalah bagian dari pengendalian internal  suatu Organisasi, dalam hal ini PEMDA Kabupaten Bekasi yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan  prosedur  oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah organisasi seperti: Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, layanan Masyarakat, atau suatu strategi Perencanaan Pembangunan. 

Sistem informasi   manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM   digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif.

Management Information System (MIS) yang biasa disebut system informasi manajemen adalah suatu system manusia-mesin yang terpadu, guna menyediakan informasi yang mendukung proses, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Tujuan Umum
  • Menyediakan informasi yang dipergunakan sebagai landasan dalam membuat perencanaan program  organisasi, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
  • Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.
  • Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.
Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja (informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan).

Banyak organisasi yang ingin membangun sistem Informasi Manajemennya sendiri, dan telah menyediakan dana yang cukup, tetapi ternyata usaha tersebut sering kali gagal. Penyebabnya antara lain ialah: struktur organisasi keseluruhan yang kurang wajar (potensi SDM kurang mendukung), rencana organisasi keseluruhan yang belum memadai, personil sistem yang tidak memadai, dan yang terpenting adalah kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer (pimpinan) dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem dan memotivasi seluruh personil yang terlibat.

 Tipe Sistem Informasi >>

  1. Executive Support System ( ESS ) : Sistem Pendukung Ekseskutif. Masuk dalam level Strategis, adalah system informasi yang mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak terstruktur melalui tampilan grafik dan komunikasi.
  2. Management Information System ( MIS ) : Sistem Informasi Manajemen. Masuk dalam level Manajemen, adalah suatu system manusia-mesin yang terpadu, guna menyediakan informasi yang mendukung proses, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.
  3. Decision Support System (DSS) : Sistem Penunjang Keputusan. Adalah Sistem informasi pada level amanjemen yang mengabungkan anatar data dan model analisis mutakhir atau peralatan untuk menganalisis data yang mendukung proses pengambilan keputusan semi terstruktur maupun terstruktur.
  4. Office Automation System (OAS) : Sistem Automatisasi Perkantoran. Sistem computer seperti word processing, system e-mail dan system penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktifitas karyawan khususnya data worker di perusahaan tersebut.
  5. Transaction Procesing System (TPS) : Sistem Pemrosesan Transaksi. Sistem komputerisasi yang menjalankan dan menyimpan data transaksi rutin harian yang diperlukan untuk kelangsungan organisasi. 

Evolusi Computer Based Information System (CBIS) >>

  1. Fokus awal pada data. Mengarah pada Electronic Data Processing (EDP) atau Sistem Informasi Akuntansi (SIA).
  2. Fokus baru pada informasi. Mengarah pada konsep Sistem Informasi Manajemen (SIM), yang dapat meneydiakan informasi dalam pemecahan masalah bagi sekelompok manajer.
  3. Fokus revisi pada pendukung keputusan. Sistem Penunjang Keputusan (SPK)  disebut Decisiion Support System (DSS)
  4. Fokus sekarang pada komunikasi. Office Automation System (OAS) atau Sistem Automatisasi Perkantoran. Memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktiofitas manajer dan pekerja lain melalui perlatan elektronik.
  5. Fokus potensial pada komunikasi. Sistem komputer yang merupakan adaptasi dari penalaran logis manusia yang disebut AI (artificial Intelligence). Bagian khusus dari AI yakni Sistem Pakar (Expert System) yang merupakan system yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang.

Alto/CELERIOMENU SPESIAL











Item Thumbnail


INFO KABUPATEN BEKASI

diposkan pada tanggal 21 Mei 2011 21.57 oleh abdul kholik   [ diperbarui25 Mei 2011 01.19 ]



Item Thumbnail

 

Info Kabupaten
Sosialisasi Pergub dan Perbup tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiah Indonesia
Kamis, 19 Mei 2011, 10:18:23 WIB
Pada tanggal 10 Mei 2011 dilaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat No.12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Barat, dan Peraturan Bupati Bekasi No. 11 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Operasional Penanganan Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bekasi,...
Gelar Sajadah pada Kecamatan Cabangbungin
Kamis, 19 Mei 2011, 09:39:05 WIB

Jum'at, 13 Mei 2011. Rapat Kerja Bupati Bekasi Tingkat Kecamatan (Gelar Sajadah) pada Kecamatan Cabangbungin dalam rangka Kunjungan Kerja, Silaturahmi dan berdialog secara langsung dengan masyarakat setempat.

Gelar Sajadah Kecamatan Serang Baru
Senin, 09 Mei 2011, 09:14:10 WIB
Dalam rangka Silaturahmi, kunjungan kerja dan bertemu muka dengan segenap unsur lapisan masyarakat, Bupati Bekasi bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi meneruskan agenda kegiatan ‘Gelar Sajadah’ yang kali ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Serang baru pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011.
...
Upacara Memperingati Hari Pendidikan Nasional
Rabu, 04 Mei 2011, 10:06:30 WIB

02 Mei 2011, Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan Tema "Dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Mari Kita Tingkatkan Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa" disatukan dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Kabupaten Bekasi

Arsip Berita
Info Publik
Cikarang Timur dan Pusat jadi Sentra Ikan Patin
Rabu, 11 Mei 2011, 13:54:15 WIB
Kecamatan Cikarang Timur dan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi mendapat perhatian serius Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (DPPK) dalam budidaya Ikan Patin.
4 Atlet Renang Ikut Kualifikasi PON
Kamis, 28 April 2011, 10:28:24 WIB

Sebanyak 14 atlet Renang Kabupaten Bekasi ikut dalam babak Kualifikasi Pekan Olah Raga Nasional (PON) Riau 2012 yang diselenggarakan  Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jawa Barat (Jabar). Hal tersebut, dikatakan pelatih sekaligus Ketua Pengurus Cabang (pengcab) PRSI Kabupaten Bekasi Irwanto.

Arsip Berita

 





SEJARAH KABUTEN BEKASI

diposkan pada tanggal 20 Mei 2011 06.19 oleh abdul kholik   [ diperbarui9 Jun 2011 13.54 ]


MIO SPORTY

 Item Thumbnail

 


SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BEKASI

Dalam catatan sejarah, nama "Bekasi" memiliki arti dan nilai sejarah yang khas. Menurut Poerbatjaraka -, seorang ahli bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno - Asal mula kata Bekasi, secara filosofis, berasal dari kata Chandrabhaga. Chandra berarti "bulan" (dalam bahasa Jawa Kuno, sama dengan kata Sasi) dan Bhaga berarti "bagian". Jadi, secara etimologis kata Chandrabhaga berarti bagian dari bulan. Kata Chandrabhaga berubah menjadi Bhagasasi yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bhagasi. Kata Bhagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda seringkali ditulis "Bacassie" kemudian berubah menjadi Bekasi hingga kini. Bekasi dikenal sebagai "Bumi Patriot", yakni sebuah daerah yang dijaga oleh para pembela tanah air. Mereka berjuang disini sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan negeri tercinta dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ballada kepahlawanan tersebut tertulis dengan jelas dalam setiap bait guratan puisi heroik Pujangga Besar Chairil Anwar yang berjudul "Krawang Bekasi".

Kini, Kabupaten Bekasi di usianya yang ke-57 tahun, banyak perubahan yang telah terjadi dari masa ke masa. Menelusuri jejak sejarah Kabupaten Bekasi, terungkap dalam rangkaian periodisasi kesejarahan sebagai berikut:

(1) Masa Kerajaan.

(2) Masa Penjajahan Belanda.

(3) Masa Pendudukan Jepang

(4) Masa Persiapan Kemerdekaan

(5) Masa Terbentuknya Kabupaten Bekasi

(6) Masa Pemberontakan PKI

(7) Masa Pembangunan

 

(1) MASA KERAJAAN

A. Masa Kerajaan Tarumanegara

Daerah Bekasi berdasarkan beberapa bukti sejarah (berupa Prasasti Tugu, Ciaruteun, Muara Cianten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi dan Prasasti Cidangiang), diduga merupakan salah satu pusat Kerajaan Tarumanegara. Pada masa itu Sang Maharaja Purnawarman telah menggali dua buah# sungai, yakni sungai Chandrabhaga dan sungai Gomati yang mengindikasikan mulai dibukanya lahan pertanian yang subur di daerah ini. Kerajaan Tarumanegara mulai runtuh sekitar abad ke-7 dan ke-8 akibat serangan Kerajaan Sriwijaya. Setelah itu muncullah Kerajaan Pajajaran yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap daerah Bekasi.

B. Masa Kerajaan Pajajaran (berdiri tahun 1255 Caka atau 1333 M)

Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran sebagai salah satu pelabuhan sungai yang ramai dan penting artinya serta asset yang berharga bagi Kerajaan Pajajaran, karena memiliki akses langsung terhadap Pelabuhan Sunda Kelapa. Keramaian Pelabuhan Sunda Kelapa sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Bekasi yang berfungsi sebagai pelabuhan transit.

C. Masa Kerajaan Jayakarta

Daerah Bekasi ketika itu masih tetap merupakan pelabuhan transit bagi pelabuhan Sunda Kelapa. Periode ini ditandai dengan jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Fatahillah (Falatehan) kemudian namanya diganti menjadi Jayakarta (artinya, kota yang mendapat kemenangan) pada tanggal 22 Juni 1527. Namun, Jayakarta akhimya jatuh ketangan VOC pada tanggal 30 Mei 1619. Sejak itulah, Jayakarta diubah namanya menjadi Kota "Batavia" clan Bekasi menjadi bagian wilayah Batavia.

(2) MASA PENJAJAHAN BELANDA

Pada masa ini ada tiga babak sejarah penting yakni :

(a). Peristiwa Penyerbuan Kerajaan Mataram ke Batavia (1629)

Masa ini cukup memberikan warna sejarah dan sosial-budaya bagi masyarakat Bekasi. Penyerbuan tentara Mataram ke Batavia telah memberi peran khusus kepada daerah penyangga dengan dipersiapkannya lumbung-Iumbung persediaan pangan. Penyerbuan tersebut berpengaruh terhadap penamaan tempat (diantaranya adalah "Pekopen", "Babelan#" Kampung Jawa" dan "Saung Ranggon"). Bahasa (karena tentara Mataram tak hanya berasal dari Jawa Tengah saja, tapi juga Jawa Timur dan Jawa Barat, maka di Bekasi berkembang bahasa Sunda, dialek Banten, Jawa atau campurannya) dankarakteristik yang memperkaya seni budaya Bekasi, seperti Wayang Wong, Wayang Kulit, Calung, Topeng dan lain-lain. Selain itu juga, kesenian "ujungan" yang merupakan kesenian rakyat menampilkan keberanian dan keterampilan, dengan instrumentalis yang dinamik dan humoris, yang menggambarkan jiwa dan semangat masyarakat Bekasi yang patriotik.

(b). Muncul "Tanah-Tanah Partikelir" pada akhir abad ke - 17 di

Daerah Bekasi dan sekitarnya. Sejak itulah, Bekasi dikenal sebagai daerah tanah-tanah partekelir dengan beberapa wilayah "Kemandoran" dan "Kademangan". Sistem penguasaan tanah partekelir ini menimbulkan kesengsaraan yang amat meresahkan masyarakat. Puncak keresahan tersebut ditandai dengan terjadinya peristiwa Pemberontakan Petani Bekasi di Tambun tahun 1869.

(e). Periode Pemerintahan Hindia Belanda.

Sebagai akibat politik ekonomi liberal (Politik Ethis) dan pelaksanaan Desentralisatie Wet, Bekasi kemudian menjadi salah satu distrik di Regentschap Meester Cornelisberdasarkan Staatsblad 1925 No. 383 tertanggal 14 Agustus 1925. Regentschap Meester Cornelis terbagi menjadi empat distrik, yaitu Meester Cornelis. Kebayoran, Bekasi dan Cikarang. Saat itulah, Bekasi secara formal dikenal sebagai salah satu ibukota pemerintahan setingkat dengan kewedanaan.

(3) MASA PENDUDUKAN JEPANG

Setelah Belanda takluk pada tanggal 8 Maret 1942 kepada Jepang. Pada awalnya, Jepang disambut dengan suka cita tetapi kegembiraan rakyat Bekasi ternyata hanya sekejap mata. Bahkan perlakuan Jepang dirasakan lebih buruk dibandingkan penjajah sebelumnya diantaranya adanya praktek romusha (kerja paksa) dan memaksa para pemuda mengikuti propaganda melalui penetrasi kebudayaan Jepang dan mendirikan Barisan Pemuda Asia Raya (Seperti Seinendan, Keibodan. Heiho dan tentara Pembela Tanah Air - PETA). Selain itu. para pemuda Bekasi membentuk juga organisasi lain seperti Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB), (tokohnya Marzuki Urmaini, Muhayar, Angkut Abu Gozali, M. Husein Kamaly, Gusir) dan badan-badan perjuangan, diantaranya Markas Perjuangan Hizbullah Sabilillah (MPHS), yang dipimpin oleh KH. Noer Alie. Jepang pun mengubah sistem pemerintahan dan penamaannya, diantaranya adalah Regenschap Meester Cornelis berubah menjadi Jatinegara Ken, dan District Bekasi menjadi Bekasi Gun.

(4) MASA PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Kedatangan tentara Inggris yang diboncengi NICA (Belanda) memacu pejuang pergerakan di Indonesia, khususnya Bekasi untuk memperkuat pertahanan di wilayah sekitar Jakarta. Akibatnya terjadi peristiwa sejarah perjuangan rakyat Bekasi, sebagai berikut : (1) Rapat Raksasa Ikada; (2) Insiden Kali Bekasi; (3) TKR di Bekasi; (4) Bekasi Lautan Api; (5) Penggabungan Badan Perjuangan dan Kelaskaran di Bekasi; (6) Pertempuran di Tambun, Cibitung, Setu dan Kampung Sawah; (7) Peristiwa Tambun; (8) Gerakan Plebisit Indonesia baik pada masa agresi militer I dan II dan banyak lagi peristiwa-peristiwa heroik lainnya. Peristiwa Perjuangan Kemerdekaan di Bekasi tersebut merupakan gambaran betapa tingginya patriotisme rakyat Bekasi dalam membela tanah air. Oleh sebab itu. Bekasi kemudian mendapat gelar terhormat sebagai "Bumi Patriot"karena kenyataan sejarah membuktikan bahwa Bekasi merupakan daerah front pertahanan Republik Indonesia yang menjadi saksi kepatriotan para kesuma bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dilihat dari sisi pemerintahan, Bekasi pada masa kemerdekaan ini masih merupakan sebuah kewedanaan di dalam wilayah Kabupaten Jatinegara (1945-1950).

(5) MASA TERBENTUKNYA KABUPATEN BEKASI

Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi dimulai dengan dibentuknya "Panitia Amanat Rakyat Bekasi" yang dipelopori R. Supardi, M. Hasibuan, KH. Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmaini, yang menentang keberadaan RIS- Pasundan dan menuntut berdirinya kembali Negara Kesatuan RI. Selanjutnya diadakan Rapat Raksasa di Alun-alun Bekasi yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang rakyat Bekasi pada tanggal 17 Pebruari 1950. Menyampaikan tuntutan Rakyat Bekasi yang berbunyi : satu: Penyerahan kekuasaan Pemerintah Federal kepada Republik Indonesia. dua: Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Republik Indonesia. tiga: Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia. empat: Menuntut kepada Pemerintah agar llama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi.mUpaya para pemimpin Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terus dilakukan. Diantaranya mendekati para pemimpin Masjumi, tokoh militer (Mayor Lukas Kustaryo dan Moh. Moefreini Mukmin) di Jakarta. Pengajuan usul dilakukan tiga kali antarambulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 1950 hingga akhimya setelah dibicarakan dengan DPR RIS, dan Mohammad Hatta menyetujuim penggantian nama "Kabupaten Jatinegara" menjadi"KabupatenBekasi ". Persetujuan pembentukan Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 2 April 1960 Pusat Pemda Bekasi semula dipusatkan di Jatinegara (sekarang Markas Kodim 0505 Jayakarta, Jakarta) dipindahkan ke gedung baru Mustika Pura Kantor Pemda Bekasi yang terletak di Bekasi Kaum JI. Jr. H. Juanda. Adapun daerah Hukum Kabupaten Jatinegara yang selanjutnya menjadi Kabupaten Bekasi, yaitu :

1. Kewedanaan Bekasi, meliputi :

a. Kecamatan Bekasi terdiri atas 9 desa

b. Kecamatan Babelan terdiri atas 6 desa

c. Kecamatan Cilingcing terdiri atas 3 desa

d. Kecamatan Pondok Gede terdiri atas 7 desa

2. Kewedanaan Tambun, meliputi :

a. Kecamatan Tambun terdiri atas 8 desa

b. Kecamatan Setu terdiri atas 9 desa

c. Kecamatan Cibitung terdiri atas 7 desa

3. Kewedanaan Cikarang, meliputi;

a. Kecamatan Cikarang terdiri atas 7 desa

b. Kecamatan Lemah Abang terdiri atas 8 desa

c. Kecamatan Cibarusah terdiri atas 11 desa

4. Kewedanaan Serengseng, meliputi :

a. Kecamatan Sukatani terdiri atas 9 desa

b. Kecamatan Pebayuran terdiri atas 6 desa

c. Kecamatan Cabangbungin terdiri atas 5 desa

Dengan demikian, maka daerah Kabupaten Bekasi menurut wilayah administrasi pemerintahan meliputi 4 kewedaan dengan 13 kecamatan yang terdiri atas 95 desa. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan ini terabadikan dalam Lambang Daerah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12/P.D./’62 pada tanggal 20 Agustus 1962 dengan sesanti. "SWATANTRA WIBAWA MUKTI" yang diartikan sebagai "Daerah yang Mengurus Rumah Tangga Sendiri, Berpengaruh dan Jaya-Makmur".

(6) MASA PEMBERONTAKAN PKI

Periode ini ditandai dengan terjadinya upaya dominasi komunis diberbagai daerah dengan tokoh utama PKI Bekasi, Abbas Djunaedi dan Peristiwa G 30 S / PKI, serta upaya pemberantasan PKI oleh rakyat dan pemuda Bekasi serta pihak keamanan yang bersatu padu menjaga keutuhan bangsa dari rongrongan komunisme, diantaranya dibentuknya Komando Aksi Tumpas (tokoh utamanya adalah Ki Agus Abdurachman (Pemuda Pancasila), Dadang Hasbullah (Pemuda Muhammadiyah), Abdurachman Mufti, Ateng Siroj, Muhtadi Muchtar (PH) dan Damanhuri Husein (Gerakan Pelajar Pancasila) serta tokoh-tokoh lain dari unsur Gerakan Pemuda Anshor, IPNU, IPPNU, IPM dan lain-lain), serta Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) Bekasi yang diketuai oleh Ateng Siroj dan Damanhuri Husein sebagai sekretaris.

(7) MASA PEMBANGUNAN

Sebelum dilaksanakannya, Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama (Repelita I) tahun 1969 - 1974 kondisi daerah Kabupaten Bekasi masih sangat memprihatinkan; kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas, sedangkan keadaan masyarakat sangat tertinggal dan miskin, lebih dari itu kondisi infra struktur, seperti jalan, jembatan, pengairan, listrik, bahkan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat minim. Dengan demikian pilihan prioritas untuk memulai pembangunan menjadi cukup sulit Pada awal dasawarsa enam puluhan Pemerintah Pusat memulai pembangunan Saluran Induk Tarum Barat sebagai bagian dari jaringan irigasi Jatiluhur. Pekerjaan tersebut diawali dengan pembuatan saluran primer, kemudian saluran-saluran sekunder dan terakhir saluran-saluran tertier. Sebagian besar dilakukan dengan pola Padat Karya, sehingga sekaligus bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat. Memasuki tahapan pembangunan lima tahun pertama, yaitu semasa kepemimpinan Bupati M. Soekat Soebandi, Pemerintah Pusat mulai meluncurkan bantuan berturut-turut; tahun 1969 berupa Inpres Bantuan Pembangunan Desa Rp. 100.000,- per desa, tahun 1970 berupa Inpres bantuan prasarana jalan dan jembatan Rp. 50,- per kapita, tahun 1972 berupa Inpres Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan tahun 1973 disusul pula dengan Inpres Bantuan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Kesehatan. Pada tahun 1971 telah dibentuk pula Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEMKA) Bekasi dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 1/1971, yang sekarang dikenal sebagai Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Kedua dan Ketiga praktis sepenuhnya di bawah kepemimpinan Bupati H. Abdul Fatah. Pada masa itu seluruh pekerjaan jaringan Irigasi Tarum Barat telah rampung dan dapat mengairi secara teknis dan setengah teknis areal pesawahan seluas 30.000 Ha, dari luas keseluruhan 87.000 Ha. Bersamaan dengan itu dilaksanakan pula Program Bimas, Inmas, Inmum, Insus, dan pencetakan sawah yang disertai dengan pemberian kredit usaha tani. Hasilnya setiap tahun Daerah Kabupaten Bekasi mengalami surplus gabah, sehingga dapat menyumbang stock nasional dan sekaligus mendudukannya menjadi salah satu lumbung padi Jawa Barat. Mulai tahun 1974 dikembangkan pula kebijakan perencanaan Jabotabek, dan Kabupaten Bekasi terkait di dalamnya sebagai salah satu daerah penyangga dalam system Metropolitan Jabotabek dan mendapat fungsi untuk pengembangan industri dan permukiman dengan tetap mempertahankan fungsi pertanian. Dengan dilaksanakanya kebijakan tersebut, investasi disektor industri dan pemukiman, baik PMA, PMDA, maupun swasta nasional menjadi luas, sehingga membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang besar bagi masyarakat. Kedua momentum pembangunan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Pimpinan Daerah H. Abdul Fatah, sehingga pendapatan daerah melonjak tajam dan seiring dengan itu kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada masa itu dibangun Kantor Pemerintah Daerah yang baru di Jalan A. Yani No. 1 Bekasi, dibangun pula stadion, gedung olahraga dan monument daerah, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pembangunan infra struktur pun berlangsung amat cepat. Wal hasil berbagai kondisi tersebut saling bersinergi satu sama lain sehingga kiprah pembangunan di Kabupaten Bekasi menjadi sangat pesat. Terkenal pada saat itu Motto pembangunan yang dicanangkan Bupati H. Abdul Fatah : setitik air dan sejengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Setelah selesai pengabdian dipemerintahan, beliau melanjutkan pengabdiannya di masyarakat dengan memimpin Yayasan Pendidikan Islam Empat Lima dan mendirikan Universitas Islam 45 (UNISMA). Tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat dan Kelima bertepatan dengan masa kepemimpinan Bupati H. Suko Martono. Pada masa itu pembangunan disektor pertanian tetap signifikan. Namun perhatian yang lebih besar diberikan pula kepada sector industri dan pemukiman. Disamping itu perhatian yang besar juga dilakukan terhadap sektor perpasaran, yakni dengan melakukan renovasi dan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta memfasilitasi pembangunan disektor keagamaan ditandai secara monumental dengan pembangunan Islamic Centre dan pendirian Yayasan Nurul Iman yang sampai saat ini dikelola beliau. Tahap Pembangunan Lima Tahun Keenam bertepatan dengan kepemimpinan Bupati H. Mochammad Djamhari. Beliau memulai kiprah pembangunannya dengan Motto "Back to Village" (Kembali kedesa) dengan mengadakan berbagai proyek-proyek percontohan disektor pertanian. Disamping itu kepada para investor perumahan dikenakan kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan sekolah dasar dan lahan tempat pemakaman umum. Pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Bekasi mendorong Kota Administratif Bekasi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi. Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 18 Desember 1996 terbentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan Ibukota di Bekasi meliputi luas wilayah 21.000 Ha lebih terdiri atas 7 kecamatan, yakni : kecamatan-kecamatan; Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Jatiasih, Pondokgede dan Bantargebang. Bupati H. Wikanda Darmawijaya memimpin Kabupaten Bekasi menjelang dan memasuki masa reformasi. Pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka system pemerintahan daerah berubah, sehingga menempatkan DPRD di luar Pemerintah Daerah, bahkan menjadi mitra yang sejajar dengan Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah diselenggarakan secara lebih otonom. Pada masa transisi seperti ini eforia demokratisasi dan kebebasan cenderung mengemuka, namun berkat kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah semua itu dapat dilalui dengan mulus. Bahkan bersama DPRD tekad Bupati H. Wikanda Darmawijaya untuk membangun Daerah Kabupaten Bekasi yang bernuansa agamis dapat dirumuskan dengan visi " Manusia Unggul yang Agamis Berbasis Agri Bisnis dan Industri Berkelanjutan ". Wujud aplikasinya ditandai dengan, mengembangkan program Posyandu Unggul, penghapusan lahan prostitusi " Malvinas " yang dialihkan pemanfaatannya untuk bangunan Rumah Sakit Daerah dan pembangunan Masjid, juga pemberantasan buta huruf AI-Qur#an. Pada masa kepemimpinan Bupati H. Wikanda Darmawijaya tersebut Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Pemindahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi mulai dilaksanakan. Pada saat mengakhiri masa jabatannya beliau telah berhasil membangun Gedung DPRD dan bangunan induk gedung Kantor Pemerintah Daerah serta bangunan perlengkapannya berupa Masjid di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat. Pembangunan gedung-gedung Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi tersebut dilanjutkan oleh Bupati berikutnya yakni Drs. H.M. Saleh Manaf. Bahkan pada masa beliau gedung-gedung tersebut mulai difungsikan, sehingga praktis pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi mulai dikendalikan dan pusat pemerintahan yang baru ini. Bersamaan dengan itu gedung-gedung pusat pemerintahan yang lama diserahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi dengan imbalan sejumlah dana yang dibayarkan secara angsuran. Pada masa pemerintahan Bupati Drs. H.M. Saleh Manaf juga terjadi pemekaran wilayah kecamatan dari 15 kecamatan menjadi 23 kecamatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2004 , tentang Pemekaran Kecamatan di Daerah Kabupaten Bekasi. Kepemimpinan Bupati Drs. H.M. Saleh Manaf dan Wakil Bupati Drs. H. Solihin Sari hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun, sejak diberhentikannya kedua pejabat tersebut telah diangkat Drs. H. Tenny Wishramwan, M.Si sebagai Penjabat Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi. Saat ini sedang dilaksanakan berbagai persiapan dalam rangka pemilihan Kepala Desa pada 165 desa. Sementara itu dengan selesainya proses hukum yang berkaitan dengan pemberhentikan kedua pejabat tersebut telah selesai maka selanjutnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang defenitif dapat diselenggarakan.

I. DAFTAR NAMA BUPATI KEPALA DAERAH DAN KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI

Bupati dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi

1). Periode (1949 -- 1951) Bupati Bekasi dijabat oleh R. Suhandan Umar

2). Tahun (1951) selama 3 (tiga) bulan Jabatan sementara Bupati Bekasi selama 3 (tiga bulan adalah KH. Noer Alie).

3). Periode (1951 -- 1958) Bupati Bekasi dijabat oleh R. Sampoerno Kolopaking

4). Periode (1958- 1960) Bupati Bekasi dijabat oleh RMKS Prawira Adiningrat. Kepala Daerah Swatantra Tk. II Bekasi dijabat oleh Nausan.

5). Periode (1960 -- 1967) Jabatan Bupati dan Jabatan Kepala Daerah Swatantra Tk. II Bekasi dijabat dan dirangkap oleh Maun alias Ismaun.

6). Periode (1967 - 1973) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi dijabat oleh MS. Soebandi.

7). Periode (1973 -1978 dan 1978 - 1983) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi, dijabat oleh H. Abdul Fatah.

8). Periode (1983 - 1988 dan 1988- 1993) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi, dijabat oleh H. Suko Martono.

9). Periode (1993- 1998) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi, dijabat oleh H. Moch Djamhari.

Item Thumbnail


Banner

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail


Banner

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail


1-2 of 2