AD-ART 基本のルール

ANGGARAN DASAR
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN BAHASA JEPANG KARESIDENAN KEDU
PROVINSI JAWA TENGAH

MUKADIMAH

 

Dengan Rahmat Allah Tuhan Yang Mahaesa

Kami guru bahasa Jepang Karesidenan Kedu menyadari pentingnya usaha bersama dalam membina, meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru bahasa Jepang. Demi terbangunnya masyarakat modern yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kami para guru bahasa Jepang bersepakat untuk bergabung dalam suatu wadah yang dibentuk dengan Anggaran Dasar

Berdasarkan kesepakatan ini, dan dengan semangat “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani”, maka kami para guru bahasa Jepang Karesidenan Kedu bersama-sama membentuk organisasi profesi yang diberi nama  MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN BAHASA JEPANG KARESIDENAN KEDU, yang disingkat MGMP BAHASA JEPANG KARESIDENAN KEDU yang memiliki Anggaran Dasar sebagai berikut :


BAB I
NAMA DAN DASAR PENDIRIAN

Pasal 1
Nama

Organisasi profesi ini diberi nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran bahasa Jepang Karesidenan Kedu disingkat MGMP bahasa Jepang Karesidenan Kedu

 

Pasal 2
Dasar Pendirian

  1. Rapat anggota PGBJ Temanggung dan MGMP Magelang pada tanggal 16 Juni 2011 di SMAN 1 Temanggung.
  2. Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung

 

BAB II
KEDUDUKAN, SIFAT, DAN TUJUAN


Pasal 3
Kedudukan dan Sifat

  1. MGMP bahasa Jepang Karesidenan Kedu berkedudukan di kabupaten Temanggung dengan anggota yang berasal dari kabupaten Temanggung, Kabupaten/Kota Magelang dan sekitarnya
  2. MGMP bahasa Jepang Karesidenan Kedu bersifat organisasi non-struktural, mandiri, kekeluargaan, menganut prinsip maju bersama serta diselenggarakan dari, oleh, dan untuk guru yang menjadi anggota

 

Pasal 4
Tujuan

Tujuan organisasi profesi ini adalah :

  1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.
  2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik. 
  3. Meningkatkan  pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
  4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
  5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan  mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat MGMP.
  6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik
  7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat MGMP.
  8. Menyediakan layanan informasi yang terpusat sehingga akan membantu guru dalam melaksanakan  pengembangan pendidikan.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5
Struktur, Susunan dan Fungsi Organisasi

Struktur organisasi, susunan pengurus dan fungsi pengurus MGMP Bahasa Jepang Karesidenan Kedu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Pengurus

Hak dan kewajiban pengurus MGMP adalah:

  1. Ketua atas nama pengurus berhak mewakili secara sah di luar organisasi untuk  mewakili sesuatu hal demi kemajuan organisasi.
  2. Bilamana Ketua berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka ketua dapat menunjuk pengurus/anggota yang lain untuk mewakilinya.
  3. Pengurus berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari di dalam organisasi dan menjalankan keputusan-keputusan Rapat Anggota MGMP.
  4. Pengurus berkewajiban untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik dan penuh tanggung jawab.

 

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 7
Masa  Kepengurusan dan Pemilihan Pengurus

  1. Periode Jabatan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dicalonkan kembali pada pemilihan periode berikutnya.
  2. Pengurus dipilih langsung oleh anggota.
  3. Tata cara pemilihan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Syarat Keanggotaan

  1. Anggota MGMP Bahasa Jepang Karesidenan Kedu terdiri dari Guru-guru PNS dan Non-PNS yang mengajar mata pelajaran bahasa Jepang di karesidenan Kedu di Sekolah Negeri maupun di Sekolah Swasta di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
  2. Syarat menjadi anggota dan Prosedur Pendaftaran diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 9
Hak dan Kewajiban Anggota

Hak dan kewajiban anggota adalah:

  1. Membantu terlaksananya tujuan organisasi.
  2. Mematuhi aturan dan putusan organisasi.
  3. Menjaga martabat dan kehormatan profesi. 
  4. Anggota berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diusahakan oleh organisasi.
  5. Anggota berhak mendapat bimbingan untuk meningkatkan profesionalismenya.
  6. Anggota berhak dipilih dan memilih pengurus untuk menjalankan organisasi.
  7. Seluruh anggota berhak mengajukan usulan untuk kemajuan organisasi.

BAB VI
KEGIATAN

Pasal 10
Jenis Kegiatan

Untuk mencapai tujuan pada pasal 4 di atas, kegiatan organisasi profesi ini adalah: 

A.  Kegiatan Rutin:

  1. Diskusi permasalahan pembelajaran.
  2. Penyusunan dan pengembangan silabus, program semester, dan rencana program pembelajaran.
  3. Analisis kurikulum
  4. Pelatihan terkait dengan penguasaan materi yang mendukung tugas mengajar.
  5. Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

B.  Kegiatan Pengembangan:

  1. Penelitian, (Penelitian Tindakan Kelas/Studi Kasus)
  2. Penulisan Karya Ilmiah.
  3. Seminar, lokakarya, kolokium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel.
  4. Penerbitan jurnal dan buletin MGMP.
  5. Penyusunan dan pengembangan website MGMP.
  6. Lesson study
  7. Professional Learning Community
  8. Global Gateaway
  9. Penyusunan LKS

 

BAB VII
PROGRAM KERJA

Pasal 11
Penyusunan Program Kerja

  1.  Program Kerja MGMP disusun sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan
  2. Prinsip-prinsip penyusunan program kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bab (ART). 

 

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12
Sumber Pembiayaan

  1. Pembiayaan MGMP bahasa Jepang Karesidenan Kedu berasal dari sumber yang sah atau sumber sah lain yang  tidak mengikat.
  2. Sumber pembiayaan organisasi dijelaskan  dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). 

 

BAB IX
PENJAMINAN MUTU DAN PELAPORAN

Pasal 13
Pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Pelaporan

  1. Untuk menjamin mutu kegiatan MGMP perlu dilaksanakan penjaminan mutu yang akan melihat kesesuaian antara standar dengan pemenuhannya.
  2. Data untuk penjaminan mutu diperoleh dengan melakukan pemantauan dan evalusai.
  3. Pelaksanaan penjaminan mutu yang meliputi mekanisme pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
  4. Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan kepada ketua MGMP, ketua MKKS, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, TATA TERTIB PERSIDANGAN, DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 14
Perubahan Anggaran Dasar

  1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan Rapat  Anggota MGMP yang  dengan  sengaja diadakan untuk maksud tersebut.
  2. Rapat perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari  jumlah anggota MGMP.
  3. Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar dianggap sah jika disetujui oleh duapertiga anggota  yang hadir.
  4. Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini, maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas persetujuan Anggota yang hadir dalam Rapat Anggota.

 

Pasal 15
Tata Tertib

Tata tertib persidangan ditetapkan Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota MGMP.

 

Pasal 16
Pembubaran

  1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Rapat Anggota MGMP yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut.
  2. Rapat Anggota harus dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah anggota MGMP.
  3. Keputusan rapat pembubaran dianggap sah jika disetujui oleh seluruh anggota MGMP yang hadir dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

 

BAB XI
PENUTUP

Pasal 17
Penetapan

  1. Anggaran Dasar ini ditetapkan pada pertemuan guru-guru Bahasa Jepang Karesidenan Kedu di Temanggung tanggal 29 Juli 2011
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

                                                                                                   Ditetapkan di : Temanggung              

                                                                                                   Tanggal           :29 Juli 2011

 

 

MGMP BAHASA JEPANG

KARESIDENAN KEDU

PROVINSI JAWA TENGAH

 

Ketua                                                                                        Sekretaris


  

Yuni Susanto                                                                            Kristina Titis


Mengetahui,

Ketua MKKS

 

 

 

.....................................................

NIP

 

 

Menyetujui,

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Temanggung

 

 

 

…………………………………….

NIP.

 


 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN BAHASA JEPANG KARESIDENAN KEDU
PROVINSI JAWA TENGAH

 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pedoman

Anggaran Rumah Tangga ini berpedoman kepada Anggaran Dasar Musyawarah Guru Mata Pelajaran bahasa Jepang yang isinya bersifat teknis dan merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar.

 

BAB II
ORGANISASI

Pasal 2
Struktur Organisasi

Pasal 3
Susunan Pengurus

Susunan pengurus MGMP Karesidenan Kedu periode 2011-2014:

  • Pelindung : Kadinas Kabupaten Temanggung
  • Pembina  : Ketua MKKS kabupaten Temanggung
  • Ketua     : Yuni Susanto
  • Sekretaris : Kristina Titis Puji Wiranthi
  • Bendahara : Dwi Setiyanira Cahyaningtyas
  • Ketua bidang perencanaan dan pelaksanaan program : Widya Astuti
  • Ketua bidang Pengembangan  organisasi, administrasi,  sarana dan prasarana : Titis Kunthi Manggar Sakti
  • Ketua bidang humas dan kerja sama : Fallah


Pasal 4
Fungsi Pengurus

  • Pelindung : melindungi dan mengawasi MGMP
  • Pembina : membina MGMP
  • Ketua  : bertanggungjawab atas semua kegiatan MGMP
  • Sekretaris  : bertanggungjawab atas surat menyurat dan dokumentasi
  • Bendahara : bertanggung jawab atas penggunaan dana
  • Ketua bidang perencanaan dan pelaksanaan program    : bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja MGMP
  • Ketua bidang pengembangan  organisasi, adminisarana dan prasarana     : bertanggungjawab atas pengembangan organisasi, administrasi, sarana dan prasarana
  • Ketua bidang humas dan  kerja sama   : bertanggungjawab atas hubungan dan kerjasama dengan pihak lain

 

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 5
Masa Kepengurusan

  1. Periode jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dicalonkan kembali pada pemilihan periode berikutnya.
  2. Apabila ada pengurus yang kehilangan hak anggota atau terjadi penyelewengan kerja pengurus, dapat dilakukan pembentukan pengurus baru dengan mengadakan sidang istimewa.

Pasal 6
Pemilihan Pengurus

  1. Pengurus dibentuk oleh formatur yang dipilih atau melalui pemilihan secara langsung oleh anggota pada Sidang Anggota
  2. Pengurus adalah anggota yang aktif dalam setiap kegiatan MGMP
  3. Anggota yang telah menjabat pengurus pada periode sebelumnya, dapat dicalonkan kembali mejadi pengurus pada periode berikutnya


Pasal 7
Hak dan Kewajiban Pengurus

Hak pengurus MGMP

  1. Ketua atas nama pengurus berhak mewakili secara sah di luar organisasi untuk  mewakili sesuatu hal demi kemajuan organisasi.
  2. Bilamana Ketua berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka ketua dapat menunjuk pengurus/anggota yang lain untuk mewakilinya

Kewajiban pengurus MGMP

  1. Pengurus berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari di dalam organisasi dan menjalankan keputusan-keputusan Rapat Anggota MGMP.
  2. Pengurus berkewajiban untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik dan penuh tanggung jawab.

BAB  IV
KEANGGOTAAN

 Pasal 8
Syarat Keanggotaan

  1. Anggota MGMP bahasa Jepang karesidenan Kedu terdiri dari guru-guru PNS dan Non-PNS yang mengajar mata pelajaran bahasa Jepang di karesidenan Kedu di Sekolah Negeri maupun di Sekolah Swasta di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
  2. Anggota MGMP bahasa Jepang karesidenan Kedu harus mengisi kartu anggota MGMP bahasa Jepang karesidenan Kedu, yang pada akhirnya akan memperoleh kartu anggota.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban Anggota

Hak anggota adalah:

  1. Anggota berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diusahakan oleh organisasi.
  2. Anggota berhak mendapat bimbingan untuk meningkatkan profesionalismenya.
  3. Anggota berhak dipilih dan memilih pengurus untuk menjalankan organisasi.
  4. Seluruh anggota berhak mengajukan usulan untuk kemajuan organisasi.

Kewajiban anggota adalah:

  1. Membantu terlaksananya tujuan organisasi.
  2. Mematuhi aturan dan putusan organisasi.
  3. Menjaga martabat dan kehormatan profesi.
  4. Menghadiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan di MGMP sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
  5. Membayar iuran sesuai dengan kesepakatan anggota MGMP
  6. Mengiplementasikan hasil kegiatan di MGMP di sekolah masing-masing
  7. Berperan aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh MGMP.

 

Pasal 10
Kehilangan hak anggota

Anggota akan kehilangan keanggotaannya, apabila :

  1. Meninggal dunia.
  2. Tidak menjadi guru MGMP bahasa Jepang Karesidenan Kedu
  3. Menyelewengkan fungsinya sebagai anggota atau diberhentikan oleh pengurus karena sesuatu hal yang merugikan organisasi.
  4. Mengundurkan diri

BAB V
KEGIATAN

Pasal 11
Jenis Kegiatan

Untuk mencapai tujuan pada pasal 4 di atas, kegiatan organisasi profesi ini adalah: 

A.  Kegiatan Rutin:

  1. Diskusi permasalahan pembelajaran.
  2. Penyusunan dan pengembangan silabus, program semester, dan rencana program pembelajaran.
  3. Analisis kurikulum
  4. Pelatihan terkait dengan penguasaan materi yang mendukung tugas mengajar.
  5. Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

B.  Kegiatan Pengembangan:

  1. Penelitian, (Penelitian Tindakan Kelas/Studi Kasus)
  2. Penulisan Karya Ilmiah.
  3. Seminar, lokakarya, kolokium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel.
  4. Penerbitan jurnal dan buletin MGMP.
  5. Penyusunan dan pengembangan website MGMP.
  6. Lesson study
  7. Profesional Learning Community
  8. Global Gateaway
  9. Penyusunan LKS

 

BAB VI
PROGRAM KERJA

Pasal 12
Penyusunan Program Kerja

  1. Program kerja disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah, penyebab masalah tersebut dan alternatif pemecahan masalahnya.
  2. Setelah teridentifikasi, program kerja dijabarkan dalam program tahunan, program semester, dan program bulanan.
  3. Program kerja MGMP bahasa Jepang Karesidenan Kedu periode 2011-2014 adalah:

      A. Program Tahunan:

    • Tahun I      : Pembuatan perangkat pembelajaran, analisis soal, penyusunan soal UAS, pelatihan IT, pembuatan buletin MGMP
    • Tahun II    : Pengembangan bank soal, Lesson Study, analisis kurikulum, pembuatan buletin MGMP
    • Tahun III   : pelatihan IT, penyusunan LKS, pembuatan buletin MGMP

      B. Program Semester:

      Tahun I

  • Semester I   : pembuatan Silabus dan RPP, analisis soal, pembuatan buletin MGMP
  • Semester II  : penyusunan soal UAS, pelatihan IT, pembuatan buletin MGMP

      Tahun II

  • Semester I   : pengembangan bank soal, pembuatan buletin MGMP
  • Semester II  : Lesson Study, analisis kurikulum, pembuatan buletin MGMP

      Tahun III

  • Semester I   : penyusunan LKS, pembuatan buletin MGMP
  • Semester II  : pelatihan IT, penyusunan LKS, pembuatan buletin MGMP

      C. Program Bulanan:

            Tahun I

                Semester I

  • Juli               = Pembuatan silabus dan RPP
  • September = Analisis soal
  • November  = pembuatan buletin MGMP

          Semester II

  • Januari       = penyusunan soal UAS
  • Maret         = pelatihan IT
  • Mei            = pembuatan buletin MGMP

            Tahun II

                Semester 1

  • Juli             = pengembangan bank soal
  • September = pengembangan bank soal
  • November = pembuatan buletin MGMP

          Semester 2

  • Januari       = Lesson study
  • Maret         = Analisis kurikulum
  • Mei            = pembuatan buletin MGMP

            Tahun III

                Semester 1

  • Juli             = penyusunan LKS
  • September = penyusunan LKS
  • November = pembuatan buletin MGMP

          Semester 2

  • Januari       = Penyusunan LKS
  • Maret         = Pelatihan IT
  • Mei            = pembuatan buletin MGMP

BAB VI
SIDANG ANGGOTA MGMP DAN RAPAT–RAPAT

Pasal 13
Sidang Anggota

Sidang Anggota berfungsi untuk :

  1. Menilai laporan pertanggungjawabab Pengurus.
  2. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Menyusun Program Kerja
  4. Memilih Pengurus.
  5. Mengesahkan Tata Tertib.

Pasal 14
Sidang Istimewa Anggota MGMP

Sidang Istimewa Anggota MGMP dilaksanakan apabila:

  • Terjadi penyimpangan AD/ART.
  • Diusulkan oleh dua pertiga dari anggota MGMP Kota.

Kekuasaan dan wewenang Sidang Istimewa Anggota MGMP sama dengan Sidang Anggota MGMP.


Pasal 15
Rapat–rapat

Rapat–rapat dilaksanakan untuk :

  1. Mengevaluasi Program Kerja.
  2. Menjabarkan kembali Program Kerja.
  3. Melakukan konsolidasi organisasi.
  4. Mengeluarkan pokok – pokok pikiran untuk mensukseskan tujuan organisasi.
 

 Pasal 16
Tata Tertib Sidang dan Rapat

  1. Sidang Anggota MGMP diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
  2. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali.
  3. Pertemuan MGMP diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu semester.
  4. Rapat dianggap sah apabila dihadiri separuh jumlah anggota.
  5. Apabila quorum tidak tercapai untuk rapat yang kedua, maka atas dasar musyawarah anggota–anggota yang hadir rapat dianggap sah.
  6. Keputusan rapat dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
  7. Tata tertib dan rapat-rapat ditentukan oleh panitia pengarah dengan persetujuan peserta sidang/rapat.


BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17
Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan MGMP bahasa Jepang karesidenan Kedu berasal dari:

  1. Iuran Anggota
  2. Sponsor yang tidak mengikat dan sah
  3. Block Grant
  4. Produk MGMP

Pasal 18
Penggunaan Dana

MGMP hanya dapat digunakan untuk membiayai:

  • Program rutin
  • Program pengembangan

Pasal 19
Pertanggungjawaban Keuangan

  1. Setiap dana yang diperoleh maupun dikeluarkan harus disertai dengan bukti tertulis dan dicantumkan dalam laporan keuangan.
  2. Setiap kali rapat pertemuan disampaikan laporan keuangan.

 

BAB VIII
PENJAMINAN MUTU DAN PELAPORAN

Pasal 20
Pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Pelaporan

  1. Untuk menjamin mutu kegiatan MGMP perlu dilaksanakan penjaminan mutu yang akan melihat kesesuaian antara standar dengan pemenuhannya.
  2. Data untuk penjaminan mutu diperoleh dengan melakukan pemantauan dan evalusai.
  3. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.

    a. Evaluasi Mandiri

        Evaluasi mandiri satu kali dalam setahun dan dilakukan oleh anggota MGMP

    b. Pemantauan Internal      

Pengawas Sekolah, Tim UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Tim Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Tim LPMP, Tim P4TK, Tim Dinas Pendidikan Provinsi, dan Tim Ditjen PMPTK memantau pelaksanaan kegiatan MGMP.


    c. Pemantauan Eksternal
Kegiatan pemantauan eksternal dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.

4.  Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan kepada ketua MGMP, ketua MKKS, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.


BAB XI
LAMBANG DAN MAKNA

Pasal 21
Lambang

Lambang organisasi dan stempel untuk MGMP bahasa Jepang Karesidenan Kedu berbentuk  bunga sakura yang di dalamnya terdapat gambar candi Borobudur dan buku.

Pasal 22
Makna

Makna yang terkandung dalam lambang adalah:

  • Sakura melambangkan kejepangan
  • Borobudur melambangkan ikon karesidenan Kedu
  • Buku  melambangkan pengetahuan

 

BAB X
PENUTUP

Pasal 23
Penetapan

  1. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada pertemuan guru-guru Bahasa Jepang Karesidenan Kedu di Temanggung tanggal 29 Juli 2011
  2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

                                                                                                   Ditetapkan di : Temanggung              

                                                                                                   Tanggal          : 29 Juli 2011

 

 

MGMP BAHASA JEPANG

KARESIDENAN KEDU

PROVINSI JAWA TENGAH

 Ketua                                                                                        Sekretaris

  

Yuni Susanto                                                                            Kristina Titis


Mengetahui,

Ketua MKKS

 

 

 

...........................................................

NIP

 

 

Menyetujui,

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Temanggung

 

 

 

…………………………………….

NIP.

Comments