sekapur sirih‎ > ‎

Sejarah koperasi

Minggu, 2009 Juli 12

SEJARAH KOPERASI : HARI KOPERASI HARI LAHIRNYA DEKOPIIN

Reformasi Koperasi Bubarkan Wadah Tunggal , Rasionalkah?

Sejarah koperasi seringkali tidak banyak kita pahami. Hari ini 12 juli kita kembali memperingati hari Koperasi , yah hari raya bagi koperasi dan kesempatan untuk kembali diinggat. Tetapi taukah anda bahwa hari koperasi yang kita peringati setiap tanggal 12 juli sejatinya lebih tepat disebut sebagai hari DEKOPIN ?Pada posting tentang sejarah koperasi saya sampaikan bahwa pada tanggal 12 Juli 1947 pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. hasilnya adalah

a. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

b. Mengajukan berdirinya “Koperasi Desa” dalam rangka mengatur perekonomian pedesaan.

c. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi.

Bulan Juli 1953 diadakan kongres koperasi ke II di Bandung keputusannya.

a. Mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

b. SOKRI di ubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia.

Saya lebih suka menyebut hari koperasi adalah hari dekopin karena sejatinya Tanggal 12 Juli gerakan koperasi tidak memperingati apapun kecuali memperingati lahirnya SOKRI yang kemudian menjadi DEKOPIN. terlepas dari apa yang kita peringati saya lebih tertarik mencermati betapa ide wadah tunggal DEKOPIN sudah sejak lama menjadi perdebatan, alasanya koperasi haruslah demokratis dan wadah tunggal hanya cocok untuk pola otoriter. pada zaman orba yang sentralistik mungkin cocoklah tetapi ketika seluruh aspek di negeri ini mulai mereformasi diri sampai - sampai institusi militer yang sangat menjunjung sistem komando sekalipun mengedepankan ide reformasi, koperasi justru tidaka pernah mengucapkanya, koperasi jauh ketinggalan gerbong. mungkin ide membubarkan wadah tunggal layak kita fikirkan kembali terutam untuk kaum muda, salah satu alasan yang masuk akal menurut saya. sentralisasi koperasi melalui DEKOPIN hanya menyebabkan rebutan lahan basah dan tetntu juga APBN , seperti sekarang:) so siapa ikut:)

Tags : sejarah koperasi , makalah koperasi

Selasa, 2009 Juni 30

MAKALAH EKONOMI KOPERASI

Komuditas Politik Itu Bernama Koperasi


Indonesia Tidak lagi “nyaman” untuk koperasi. Perang kepentingan yang menjadi biang keladi kehancuran hampir semua sendi bangsa mewabah di gerakan sosial ekonomi yang paling dianggap “demokratis” ini. Tidak ada yang lebih buruk dari sebuah doktrin komunal tentang kepentingan kelompok yang terus mereduksi kekuatan gerakan koperasi. Sejarah membuktikan bahwa koperasi dengan segala manifestasinya tidak pernah lepas dari intervensi politik. Pendekatan kepada kekuasaan yang kemudian menggejala di hampir semua level birokrasi semakin memperlemah posisi tawar koperasi dalam proses sublimasi konsep ekonomi yang mengusung persamaan martabat dan hak manusia sebagai fundamen dasar gerakan arus bawah ini.

Demonologi koperasi sepertinya semakin kronis di tubuh koperasi menyusul ontran-ontran dalam wadah tunggal gerakan koperasi, Dekopin. Belum lagi peran gerakan pemuda koperasi yang dinilai kian melemah. Bukan hal yang aneh jika kemudian organisasi – organisasi yang mewadahi pemuda koperasi terkesan tidak mampu berbuat banyak, karena memang pemuda koperasi dianggap sebagai komuditas politik untuk kepentingan segelintir orang. Asumsi ini sama sekali bukan disebabkan oleh sentimen atau keberpihakan terhadap seseorang atau kelompok tapi didasarkan oleh fakta bahwa asset organisasi pemuda koperasi yang sedemikian banyak tidak dapat dinikmati oleh gerakan koperasi. Wajar jika angkatan muda tidak mampu berbuat banyak, karena memang perebutan kekuasaan terus berlanjut dalam kelembagaan-kelembagaan vital koperasi yang seharusnya menjadi motor penggerak gerbong – gerbong gerakan koperasi. Sebut saja kasus Dekopin yang tak kunjung selesai, Kopindo yang dililit hutang sampai hampir tidak mampu mengeluarkan biaya operasional untuk pengurus dan karyawanya atau FKKMI yang entah sampai kapan di bayang-bayangi kasus Dialog Budaya yang tidak begitu sukses di Yogyakarta. Siapa lagi? Hanya organisasi-orgainisasi regional seperti HKMY ( DIY), HKMS ( Jateng), dan AKMM (Jatim) yang sepertinya masih mampu mengawal arah perjuangannya meskipun dengan berbagai kendala.

Ironis memang, ditengah keterpurukan gerakan koperasi Indonesia para petualang politik masih saja mengobok-ngobok Dekopin yang menurut Pak Bus ( Bustanil arifin) adalah rohnya gerakan koperasi Indonesia. Virus korupsi dan pelanggaran pidana moral lainya di diagnosa sudah mencapai stadium akut di komponen vital koperasi.

Kenapa Dekopin sedemikian rapuh bahkan terkesan tidak berguna?. Kewenangan yang sentralistik gerakan koperasi yang dipegang Dekopin sebagai wadah tunggal koperasi menyebabkan organisasi yang di lahirkan pada konggres koperasi di Tasikmalaya itu sedemikian powerfull secara ekonomi dan politik. Muncullah para petualang politik yang tergoda untuk menggerogoti Dekopin secara idealisme dan finansial. Coba kita lihat apa yang dilakukan wadah tunggal kita tercinta saat Pasal 33 UUD 45 diamandemen dengan argumen yang sangat dangkal, kita semua tahu siapa dibalik semua ini? Kapitalisme global. Politikus-politikus, para wakil rakyat yang pro pasar dan berpikiran liberal dengan mudahnya menghapus mata rantai sejarah perjuangan bangsa dan harapan Indonesia dimasa datang hanya karena bisikan-bisikan destruktif penjahat-penjahat ekonomi. Fungsi advokasi Dekopin untuk dataran praktis sangat lemah. Regulasi-regulasi pemerintah yang pro pasar tidak mendapatkan perlawanan idealis yang semestinya, memang itu bukan hanya tanggung jawab Dekopin saja namun semestinya organisasi koperasi terbesar di Indonesia inilah yang menjadi detonatornya bersama pemuda koperasi.

Seiring dengan suburnya pemikiran-pemikiran pragmatis dan oportunis koperasi dan UKM semakin terpojok karena tidak punya tempat baik dalam wilayah politik maupun ekonomi, padahal fakta membuktikan sector KUKM jauh lebih mampu bertahan di tengah krisis di banding perusahaan skala besar. Kontraksi ekonomi nasional yang mencapai 12,6% pada tahun 1998 ternyata tidak terjadi pada wilayah sentra-sentra Industri kecil dan koperasi. Menghadapi musuh di depan mata seperti inipun Dekopin dan pemuda koperasi tidak melakukan gerakan yang berarti, diam seolah menunggu kehancuran sistem ekonomi yang pernah disebut sokoguru perekonomian Indonesia ini.

Belum lagi regulasi lain yang merugikan sector KUKM seperti penurunan pajak untuk gula dan beberapa produk lain yang sudah pasti akan mendesak pasar lokal.
Terakhir UU koperasi yang seyogyanya sudah dibahas pada tahun ini ternyata masuk kedalam urutan kategori tidak prioritas pada rencana pembahasan UU oleh MPR/DPR. Ini mengindikasikan jika UU Koperasi itu tidak akan di bahas tahun ini mungkin akan diwariskan kepada pemerintahan yang akan datang atau tidak sama sekali. Apa yang Dekopin lakukan dan gerakan koperasi susun? Nihil tidak ada. Dekopin sibuk dengan rebutan kekuasaanya dan kita hanya diam dengan kondisi yang serba carut-marut ini.

Belum lagi kasus DEKOPIN selesai meskipun sudah diadakan RAS versi pemerintah dengan Bapak Adi Sasono sebagai pemenangnya upaya-upaya rekonsiliasi gerakan pemuda banyak koperasi mengalami kendala. Indikasi upaya mempolitisasi gerakan pemuda koperasi menjadi trend, seperti ikut-ikutan seniornya, pemuda sibuk tarik-ulur kepentingan, ambil contoh RAT KOPINDO yang sangat kental nuansa politik, sampai diwarnai aksi WO dari beberapa delegasi dan menyisakan kubu-kubu sentral yang meskipun masih malu-malu tapi saling berupaya memperkuat posisi. Demikian juga Munas FKKMI di Unbraw Malang, 22-24 Desember 2005 lalu. Meskipun tidak seketat RAT KOPINDO karena skalanya berbeda namun embrio politisasi itu ternyata mulai muncul.

Selama pengaruh politik dan kepentingan pribadi masih bermain dalam gerakan koperasi selama itu juga sokoguru perekonomian hanya akan jadi slogan. Pembersihan menyeluruh harus sesegera mungkin dilakukan. Politikus oportunis yang menggunakan koperasi sebagai kendaraan politik sudah waktunya untuk tidak mendapat tempat. Intervensi pemerintah sedapat mungkin diminimalisir. Dengan langkah-langkah kongkrit ini koperasi dapat melakukan reformasi kelembagaan, idealisme sekaligus ekonomi. Kemajuan yang berarti akan dapat dicapai jika seluruh komponen terutama sektor ekonomi mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk perkembangan koperasi.


*) Aktivis dan konsultan koperasi

Rabu, 2009 Februari 25

PAJAK PENGHASILAN ATAU PPh

Pajak penghasilan atau PPh untuk Koperasi

Pajak penghasilan atau PPh sedang "in" saat ini. Sunset policy yang di luncurkan direktorat pajak untuk mendorong orang atau badan memilik NPWP masih terus diperpanjang. Menghitung Pajak penghasilan atau PPh dimulai dengan menghitung hitung dulu Penghasilan Kena Pajak. Rumus PPh: penghasilan dikurangi biaya-biaya. Kemudian terapkan tarif Pajak penghasilan Kena Pajak tersebut.

Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas:

1. Untuk WP orang pribadi


Rp. 0 s.d. Rp 25 juta, tarifnya 5%
Rp. 25 juta s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%
Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15%
Rp. 100 juta s.d. Rp 200 juta, tarifnya 25%
Rp. 200 juta ke atas, tarifnya 35%

2. Untuk WP berbentuk badan usaha
Rp. 0 s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%
Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15%
Rp. 100 juta ke atas, tarifnya 30%

Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas adalah tariff progresif. Artinya setiap lapisan Penghasilan Kena Pajak dikenakan sesuai tarifnya, tidak diakumulasi terlebih dahulu, baru dikenakan tarif. Sebelum dikenakan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dulu sampai ribuan ke bawah.

contoh :

1. Penghasilan Kena Pajak WP orang pribadi = Rp 300.000.950
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000

PPh nya adalah :
5% x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000
10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000
35% x Rp 100.000.000 = Rp 35.000.000
Total = Rp 71.250.000.

2. Penghasilan Kena Pajak WP badan = Rp 300.000.950.
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000

PPh nya adalah :
10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
30% x Rp 200.000.000 = Rp 60.000.000
Total = Rp 72.500.000.


Bagaimana dengan pajak koperasi? Menurut sudut pandang pajak koperasi adalah objek pajak hal ini sesuai dengan pengertian koperasi secara spesifik kedudukan koperasi di mata hukum pajak adalah sebagai berikut.

  • Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya.
  • Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi adalah objek pajak.
  • Modal koperasi terdiri dari :
    modal sendiri dan modal pinjaman

  • Anggota koperasi tidak dibedakan antara orang pribadi dan badan hukum dalam negeri.

Jika koperasi adalah badan usaha yang terkena pajak lantas penghasilaha apa saja yang menjadi objek Pajak penghasilan atau PPh

1. Bunga Simpanan Koperasi
Bunga simpanan koperasi merupakan imbalan yang diberikan koperasi kepada anggota berdasarkan simpanan wajib dan sukarela yang disetorkan kepada koperasi. Bunga simpanan koperasi yang akan diterima oleh anggota sesuai dengan Ad/ART Koperasi

  • Bunga simpanan koperasi yang diterima atau diperoleh anggota dipotong Pajak penghasilan atau PPh
    Pasal 23 final oleh koperasi sebesar 15% dari jumlah bunga yang diterima sepanjang jumlah bunga simpanan yang diterima atau diperoleh anggota lebih dari Rp 240.000,00 setiap bulannya.
  • Dalam hal bunga simpanan yang diterima anggota tidak melebihi Rp 240.000,00 dalam sebulan, dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 (Lihat
    2. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi
    • Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
    • SHU merupakan bagian laba yang diberikan kepada anggota atas simpanan pokoknya.
    • Pemberian SHU tidak dijanjikan di awal, tetapi tergantung pada laba yang diperoleh koperasi.
    • Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, SHU termasuk ke dalam pengertian dividen yang merupakan objek PPh sehingga harus dilaporkan dalam SPT Tahunnan penerima.
    • Namun, pembagian SHU tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 oleh pihak lain (Lihat pasal 23 ayat (4) huruf f Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000).

    Kewajiban Koperasi sebagai Pemotong Pajak

    1.

    Memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya bunga dan memberikan bukti pemotongan kepada anggota yang menerima bunga simpanan koperasi.

    2.

    Menyetorkan secara kolektif PPh selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya (menggunakan SSP dimana kolom nama dan NPWP SSP diisi dengan nama dan NPWP koperasi).

    3.

    Melaporkan ke KPP terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya (menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26).


    Penghasilan koperasi yang bukan objek pajak

    1.

    Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan (Lihat Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000).

    2.

    Harta hibahan yang diterima oleh koperasi sepanjang antara pemberi hibah dengan koperasi tersebut tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan syarat bahwa nilai aktiva (nilai kekayaan koperasi sebelum dikurangi dengan hutang) tidak termasuk tanah dan bangunan pada saat akan menerima hibah, tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. Dividen atas bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia (Lihat Pasal 4 ayat (3) huruf f



    4.

    Sisa hasil usaha yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

    5.

    Bunga simpanan yang tidak melebihi Rp 240.000,00 setiap bulannya (Lihat pasal 23 ayat (4) huruf g Jo

    Dari Berbagai Sumber

    Isi tulisan diatas saya ambil dari beberap sumber

  • Senin, 2009 Februari 09

    MENIMBANG KOMITMEN PESERTA PEMILU 2009 TERHADAP EKONOMI KOPERASI

    Peserta Pemilu 2009 mengusung misi Ekonomi Koperasi ,mungkinkah?
    PEMILU INDONESIA 2009 segera digelar daftar partai politik 2009 pun selesai diverifikasi. Perhelatan akbar 5 tahunan yang "konon" akan menetukan nasib bangsa yang kita sebut dengan pemilu akan digelar 9 April mendatang. 34 Partai peserta pemilu 2009 akan memperebutkan suara171.068.667 orang jumlah pemilih. Bursa capres 2009 pun semakin panas, kandidat2 "top level" yang seringkali unggul disetiap jajak pendapat agaknya sulit dibendung oleh capres alternatif, Namun bukan berarti tidak mungkin, fenomena obama setidaknya memberikan gambaran "keajaiban" capres alternatif Kemampuan obama memanfaatkan media dan membangun komunitas menjadi kunci keberhasilan salah satu presiden termuda negara adidaya tersebut. Dalam konteks yang sedikit berbeda obama miracle bukan tidak mungkin terjadi di indonesia, tentu dengan cara yang sedikit berbeda dengan sang "amak menteng" tersebut, penetrasi penggunaan media online di indonesia yang baru mencapai 30 jutaan tidak cukup besar untuk mendulang suara, secara jumlah memang cukup besar tetapi perbedaan background yang sedemikian heterogen menjadikan pengguna internet belum bisa disebut potensi suara masif, kalau toh bisa memerlukan edukasi yang sangat cukup sulit apalagi status "terpelajar" bagi pengguna internet menjadikan mereka lebih realistis untuk menentukan capres, memang bukan berarti tidak mungkin setidaknya capres yang piawai menggunakan media online akan memiliki basis komunikasi yang kuat. Proses kreatif ini telah dilakukan oleh beberapa capres alternatif seperti Bugiakso.
    Komunitas masif dengan background yang serupa bisa menjadi peluang pendulang suara yang cukup signifikan dalam pemilu 2009 . Peserta Pemilu 2009 akan lebih mudah mengusung platform politiknya sesuai basis tujuan komunitas.
    Pada posting sebelumnya saya pernah mengangkat tentang perkembangan koperasi indonesia dan jika kita berbicara tetang komunitas maka koperasi adalah komunitas yang sangat besar total Koperasi di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 Koperasi adalah jumlah yang tidak sedikit. pada tahun 2006 saja jumlah anggota koperasi mencapai 28.627.562 orang, 20 % dari jumlah penduduk indonesia, junlah yang tidak sedikit, dengan ambang batas 25% pencapain suara dalam pemilu untuk dapat mengusul capres dalam pemilu 2009 maka tidak sulit bagi capres alternatif untuk bersaing. Perhitungan diatas memang terlalu sederhana untuk sebuah pesta demokrasi sekelas pemilu 2009, tetapi bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan politik yang sangat besar tidak dapat dipungkiri.
    Ekonomi Koperasi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah politik indonesia, peran koperasi sebagai bagia dari masyarakat politik cukup segnifikan bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Persoalan sebebarnya justru bukan terletak pada seberapa besar kontribusi suara anggoata koperasi pada pemilu 2009 tetapi lebih kepada seberapa besar komitmen partai politik peserta pemilu 2009 menjadikan koperasi sebgai bagian penting dalam sistem ekonomi indonesia. Kebijakan pemerintah yang lebih condoh terhadap kepentingan kapitalis menjadikan 90 % pelaku bisnis kecil dan koperasi hanya menikmati 20% peluang ekonomi di negeri ini, sebuah ketimpangan yang luar biasa.
    Siapapun yang terpilih nantinya yang jelas dia harus berpihak kepada kepentingan rakyat. koperasi dapat menjadi solusi terhadap keterpurukan bangsa ini.


    Senin, 2008 November 10

    KOPERASI DI LUAR SANA

    Ekonomi Koperasi Raksasa Ekonomi Dunia

    Jangan bayangkan koperasi itu hanya toko kecil dengan manajemen koperasi
    nanggung disamping rumah kita yang beromzet jutaan sehari. Dari artikel koperasi dan makalah koperasi kita sering mendapatkan betapa peliknya masalah koperasi dan pembangunan koperasi Indonesia.sejarah koperasi mengajarkan kepada kita betapa Pengertian koperasi.Dibelahan dunia lain koperasi mampu memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian. Koperasi menguasai sector-sektor strategis dan turut menentukan kebijakan ekonomi. Saya akan menyampaikan data yang diperoleh dari ica tetang kontribusi koperasi internasional. Dari makalah koperasi ini setidakanya kita kembali bersemangat untuk memperjuangkan koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional

    • Di Asia 45.3 Juta orang adalah anggota dari credit union (koperasi simpan pinjam)( Source: Association of Asian Confederation of Credit Unions, Annual Report 2007/2008) (Sumber: Asosiasi Kredit Asia Konfederasi Serikat Pekerja, Laporan Tahunan 2007/2008)
    • Di Argentina, terdapat 11,357 asosiasi koperasi dengan lebih dari 9 juta anggota - 22% dari populasi Di Argentina ( Source: Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social (INAES), September 2007 ) (Sumber: Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Sosial (INAES), September 2007)
    • Di Belgia, terdapat 29.933 koperasi masyarakat pada tahun 2001.
    • Di Kanada, empat dari setiap sepuluh penduduk Kanada adalah anggota setidaknya satu koperasi. Di Quebec, sekitar 70% dari penduduk adalah anggota koperasi, sedangkan di Saskatchewan 56% adalah anggota. Sumber: Koperasi Sekretariat, Pemerintah Kanada.
    • Di Kolombia lebih dari 4 juta orang anggota koperasi atau 9,17% dari jumlah penduduk. ( Source: CONFECOOP. Sector Cooperativo Colombiano 2007 ) (Sumber: CONFECOOP. Cooperativo Sektor Colombiano 2007)
    • Di Costa Rica dihitung lebih dari 10% penduduk sebagai anggota koperasi.
    • Finlandia, S-Group memiliki keanggotaan 1468572 individu yang mewakili 62% dari rumah tangga Finlandia. ( Source: SOK Corporation Annual Report 2004 ) (Sumber: SOK Corporation Laporan Tahunan 2004)
    • Di Jerman, terdapat 20 juta orang yang menjadi anggota koperasi, 1 dari 4 orang penduduk.
    • Di Indonesia, 27,5% keluarga yang mewakili sekitar 80 juta orang adalah anggota koperasi. ( Source: Ministry of Co-operative & SMEs, Indonesia,2004 ) (Sumber: Kementerian Koperasi & UKM, Indonesia, 2004)
    • Di Jepang, 1 dari setiap 3 keluarga adalah anggota dari sebuah koperasi.
    • Di India, lebih dari 239 juta orang adalah anggota sebuah koperasi.
    • Di Malaysia, 5.9 juta orang atau 24% dari populasi total penduduk adalah anggota koperasi malaysia.( Source: Ministry of Entrepreneur and Co-operative Development, Department of Co-operative Development, Malaysia, December 2006
    • Di Selandia Baru, 40% dari penduduk dewasa adalah anggota koperasi ( Source: New Zealand Co-operative Association, 2007 )
    • Di Singapura, 50% penduduk (1,6 juta orang) adalah anggota dari sebuah koperasi.
    • Di Amerika Serikat, 4 di 10 individu adalah anggota koperasi (25%).
      Mau tahu bagaimana koperasi ikut memberikan kontribusi sangat signifikan terhap perekonomian? simak posting berikutnya:)

    Sabtu, 2008 Oktober 11

    Ide Dana Stabilisasi Koperasi Simpan Pinjam ( KSP / USP )

    Koperasi sebagai badan usaha harus mampu mengembangkan usaha dan
    kelembagaan, termasuk menciptakan profit, benefit dan efisiensi serta meningkatkan
    kesejahteraan anggota. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berperan serta untuk
    mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dalam tata perekonomian nasional yang
    disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, oleh
    karena itu pemberdayaan koperasi bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi seluruh
    masyarakat, khususnya para anggota koperasi (Nasution, 2002, Hendroyogi, 2000, Hendar
    dan Kusnadi, 1999).
    Koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya dan secara
    spesifik memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi, dimana didalamnya terkandung
    unsur-unsur moral dan etika. Nilai-nilai dasar koperasi merupakan aspek penting yang
    membedakan antara koperasi dan badan usaha ekonomi lainnya, karena dalam nilai
    koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak dimiliki oleh semua badan usaha
    ekonomi lainnya. Adapun rumusan nilai yang dianut adalah merupakan landasan untuk
    pengambilan keputusan, yang terdiri atas menolong diri sendiri, memiliki tanggung jawab
    pribadi, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan.
    Nilai-nilai yang terkandung dalam menolong diri sendiri (self-help) dan percaya pada
    diri sendiri (self-reliance) serta kebersamaan (cooperation) dalam lembaga koperasi akan
    melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi
    koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal itu dapat diraih,
    jika dan hanya jika para anggota koperasi mengoptimalkan peran sertanya, baik sebagai
    pemilik maupun sebagai pengguna jasa dalam koperasi yang bersangkutan (Nasution,
    2002).
    Kekuatan pokok koperasi terletak pada kepercayaan dan kebersamaan anggota,
    oleh karena itu partisipasi dan peran aktif anggota perlu diperkokoh dan
    ditumbuhkembangkan. Salah satu dari tujuh prinsip koperasi adalah keanggotaan
    bersifat sukarela dan terbuka, hal ini berarti sifat sukarela mengandung makna :
    (1) anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, (2) anggota koperasi dapat mengundurkan
    diri dari koperasinya serta (3) sifat terbuka mengandung makna keanggotaan tidak
    dilakukan pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa
    sumber permodalan koperasi terdiri dari : (1) modal sendiri berasal dari : (a) simpanan
    pokok, (b) simpanan wajib, (c) dana cadangan, dan (d) hibah, (2) modal pinjaman yang
    berasal dari : (a) anggota, (b) koperasi lainnya, (c) bank dan lembaga keuangan lainnya, (d)
    penerbit obligasi dan surat hutang lainnya, (e) sumber lain yang sah.
    Sesuai pasal 17 ayat (1) pada PP Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
    Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dapat
    menghimpun modal dari : (a) anggota, (b) koperasi lainnya atau anggota, (c) bank dan
    lembaga keuangan lainnya, (d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, (e)
    sumber lain yang sah. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dapat
    menghimpun simpanan koperasi berjangka dalam tabungan koperasi oleh anggota dan
    calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
    Mengingat status anggota bebas keluar masuk koperasi (voluntry), unsur
    kepercayaan, keamanan, kepastian dan manfaat menjadi faktor penentu bagi anggota.
    Jika anggota tidak percaya pada koperasi (terjadi rush), otomatis hak-haknya harus
    dikembalikan misalnya simpanan wajib dan simpanan lainnya (simpanan sukarela),
    termasuk dana pinjaman dari anggota dan modal koperasi akan berkurang dan lebih
    bermasalah jika koperasinya tidak mampu mengembalikan haknya anggota. Masalah
    simpanan anggota di koperasi menarik untuk didiskusikan secara mendalam, sedangkan
    simpanan bagi nasabah/masyarakat yang menyimpan di bank dalam bentuk giro, tabungan
    dan deposito ada jaminan, jelas keamanannya, yaitu dijamin oleh Lembaga Penjamin
    Simpanan (LPS) yang nilainya maksimal Rp. 100 juta.
    Jika simpanan anggota di koperasi ada jaminan kepastian dan keamanan seperti
    halnya LPS tersebut, maka diharapkan tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi
    akan lebih meningkat dan akan lebih cepat dalam memobilisasi dana anggota, dalam hal ini
    fungsi bank dan KSP/USP dalam memobilisasi dana anggota ada kesamaan yaitu
    sebagai lembaga intermediary dan bergerak dalam bisnis uang.
    Di masa mendatang pembangunan koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
    Pinjam) akan bergeser, yang selama ini terkenal sebagai lembaga yang mengharapkan
    modal dari bantuan Pemerintah (ketergantungan tinggi), maka perlu digeser menjadi
    lembaga yang mampu menggali sumber dana dari anggota koperasi sehingga perlu
    dilakukan kajian tentang pola penjaminan dana simpanan anggota dalam koperasi
    (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi).
    Sebagai contoh seperti kasus di Lampung, ada salah satu anggota koperasi mantan
    Bupati menempatkan dana di Kopdit Primer sebanyak Rp. 100 juta, tetapi pada suatu
    waktu anggota tersebut membutuhkan dana yang disimpan untuk ditarik padahal dana
    tersebut telah diputarkan ke anggota sehingga kopdit yang bersangkutan kesulitan
    memenuhi permintaan dimaksud. Untuk menutupi dana likuiditasnya koperasi tersebut
    meminta bantuan kopdit sekundernya, dan untuk menjaga ketersediaan dana pada kopdit
    primernya, maka kopdit sekundernya dapat menanggulangi kekurangannya untuk
    dibayarkan ke anggota kopdit primernya. Dalam kasus ini akhirnya tidak ada ketepatan
    waktu dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Seandainya koperasi sekunder
    tersebut tidak dapat memberikan bantuan pinjaman, maka anggota yang bersangkutan
    akan kecewa terhadap koperasi dan dapat berdampak luas.

    Sumber
    Smecda

    Minggu, 2008 Agustus 24

    manajemen koperasi: seri makalah koperasi dan pengertian koperasi

    Konsep manajemen berbasis anggota (Tri Matra, Eka warna)

    Peta Organisasi Koperasi
    Sebelum masuk lebih jauh kedalam konsep-konsep koperasi, sangat dianjurkan anda mencermati peta organisasi koperasi sebagai berikut.




    Silahkan anda perhatikan, mungkin agak rumit tetapi kita bisa menjabarkanya seperti ini.

    Pertama koperasi ada kerena ada anggota atau sekelompok orang yang mempenyai tujuan yang sama secar ekonomi.
    Kedua tujuan adanya koperasi adalah mensejahterakan anggota terutama dalam konteks ekonomi dan spiritual. Prof SES menyebutnya sebagai sosialis religius.
    Ketiga untuk mensejahterakan anggota koperasi harus mempunyai usaha yang tentu harus sesuai dengen kebutuhan anggotanya yang dikelola sesuai pronsip dan nilai koperasi.
    Keempat dalam usaha koperasi perencana adalah anggota (disusun oleh pengurus dan disahkan RAT) pengelola koperasi adalah anggota (pengurus dan karyawan) yang akan mendapatkan keuntungan materi berupa gaji atau pendapatan dan pengawasan dilakukan oleh anggota yang juga akan mendapatkan pendapatan berupa insentif untuk pengawas.(
    Kelima dalam usaha koperasi ada suplayer yang seharusnya juga berasal dari anggota sehingga anggota mendapatkan keuntungan langsung dan koperasi dapat memperoleh harga lebih murah. Anggota juga berberan dalam pengumpulan modal sehingga permodalan koperasi akan terjamin dan dari modal yang merupakan simpanan anggota maka anggota mendapatkan uang jasa. Kemudian anggota sebagai pelanggan, koperasi seharusnya dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk memberikan harga senurah mungkin sehingga anggota mendapatkan keuntungan berupa direct revenue (pengembalian langsung) sampai pada tahap ini proses mensejahterakan anggota telah berjalan, bahkan sebagian besar proses mensejahterakan anggota justru dimulai pada tahap proses usaha ini. Inilah alasanya kenapa prinsip koperasi ketiga berbunyi Member Economic Participation (ICA,1995) sedangkan SHU bukan bagian yang paling significan dalam konteks mensejahterakan anggota, kenapa karena jumlah SHU terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah anggota koperasi ( Kita perdalam dibagian lain)

    Keenam. Keuntungan yang diperoleh koperasi lagi-lagi diperuntukan untuk anggota dalam bentuk pelatihan untuk memahmkan idiologi koperasi dan praktek-prakte real agar anggota paham bagiamana memperoleh kesejahteraan dalam koperasi.( Education, Training and Information)

    Selanjutnya keuntungan koperasi juga harus dialokasikan untuk gerakan. Dalam konteks ini, salah jika ada yang berpendapat bahwa gerakan tidak memberikan kontribusi terhadap usaha (kita bahas lebih detail di stahge berikutnya)

    Manajemen Koperasi: sejarah Koperasi

    KOPERASI DI INDONESIA
    Oleh Masad Masrur
    Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa ?Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan?. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi. Tafsiran itu sering pula dikemukakan oleh Mohammad Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. Pada Penjelasan konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas Demokrasi Ekonomi, di mana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai Koperasi.Dalam wacana sistem ekonomi dunia, Koperasi disebut juga sebagai the third way, atau ?jalan ketiga?, istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai ?jalan tengah? antara kapitalisme dan sosialisme.Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan Koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. R. Aria Wiriatmadja atau Tirto Adisuryo, yang kemudian dibantu pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah. Seorang pejabat pemerintah Belanda, yang kemudian menjadi sarjana ekonomi, Booke, juga menaruh perhatian terhadap Koperasi. Atas dasar tesisnya, tentang dualisme sosial budaya masyarakat Indonesia antara sektor modern dan sektor tradisional, ia berkesimpulan bahwa sistem usaha Koperasi lebih cocok bagi kaum pribumi daripada bentuk badan-badan usaha kapitalis. Pandangan ini agaknya disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga pemerintah kolonial itu mengadopsi kebijakan pembinaan Koperasi.Meski Koperasi tersebut berkembang pesat hingga tahun 1933-an, pemerintah Kolonial Belanda khawatir Koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, namun Koperasi menjamur kembali hingga pada masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan. Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.Bung Hatta meneruskan tradisi pemikiran ekonomi sebelumnya. Ketertarikannya kepada sistem Koperasi agaknya adalah karena pengaruh kunjungannya ke negara-negara Skandinavia, khususnya Denmark, pada akhir tahun 1930-an. Walaupun ia sering mengaitkan Koperasi dengan nilai dan lembaga tradisional gotong-royong, namun persepsinya tentang Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang di Eropa Barat. Ia pernah juga membedakan antara ?Koperasi sosial? yang berdasarkan asas gotong royong, dengan ?Koperasi ekonomi? yang berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif.Bagi Bung Hatta, Koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu Koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota Koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan Koperasi. Dengan cara itulah sistem Koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau Koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri.Dewasa ini, di dunia ada dua macam model Koperasi. Pertama, adalah Koperasi yang dibina oleh pemerintah dalam kerangka sistem sosialis. Kedua, adalah Koperasi yang dibiarkan berkembang di pasar oleh masyarakat sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Jika badan usaha milik negara merupakan usaha skala besar, maka Koperasi mewadahi usaha-usaha kecil, walaupun jika telah bergabung dalam Koperasi menjadi badan usaha skala besar juga. Di negara-negara kapitalis, baik di Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia, Koperasi juga menjadi wadah usaha kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Di Jepang, Koperasi telah menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian.Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya tiga macam Koperasi. Pertama, adalah Koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, adalah Koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, adalah Koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan Koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil.Menurut Bung Hatta, tujuan Koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa Koperasi itu identik dengan usaha skala kecil. Koperasi bisa pula membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang bisa dikumpulkan dari anggotanya, baik anggota Koperasi primer maupun anggota Koperasi sekunder. Contohnya adalah industri tekstil yang dibangun oleh GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) dan berbagai Koperasi batik primer.Karena kedudukannya yang cukup kuat dalam konstitusi, maka tidak sebuah pemerintahpun berani meninggalkan kebijakan dan program pembinaan Koperasi. Semua partai politik, dari dulu hingga kini, dari Masyumi hingga PKI, mencantumkan Koperasi sebagai program utama. Hanya saja kantor menteri negara dan departemen Koperasi baru lahir di masa Orde Baru pada akhir dasarwarsa 1970-an. Karena itu, gagasan sekarang untuk menghapuskan departemen Koperasi dan pembinaan usaha kecil dan menengah, bukan hal yang mengejutkan, karena sebelum Orde Baru tidak dikenal kantor menteri negara atau departemen Koperasi. Bahkan, kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Bung Hatta sendiri pun tidak ada departemen atau menteri negara yang khusus membina Koperasi.
    Pasang-surut Koperasi di IndonesiaKoperasi di Indonesia dalam perkembangannya mengalami pasang dan surut. Sebuah pertanyaan sederhana namun membutuhkan jawaban njelimet, terlontar dari seorang peserta. ?Mengapa jarang dijumpai ada Koperasi yang bertumbuh menjadi usaha besar yang menggurita, layaknya pelaku ekonomi lain, yakni swasta (konglomerat) dan BUMN? Mengapa gerakan ini hanya berkutat dari persoalan yang satu ke persoalan lain, dan cenderung stagnan alias berjalan di tempat? Mengapa Koperasi sulit berkembang di tengah ?habitat? alamnya di Indonesia?? Inilah sederet pertanyaan yang perlu dijadikan bahan perenungan.Padahal, upaya pemerintah untuk ?memberdayakan? Koperasi seolah tidak pernah habis. Bahkan, bila dinilai, mungkin amat memanjakan. Berbagai paket program bantuan dari pemerintah seperti kredit program: KKop, Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke Koperasi, skim program KUK dari bank dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan kredit komersial dari perbankan, juga ?paket program? dari Permodalan Nasional Madani (PNM), terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi kerakyatan ini. Tak hanya bantuan program, ada institusi khusus yang menangani di luar Dekopin, yaitu Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil Menengah), yang seharusnya memacu gerakan ini untuk terus maju. Namun, kenyataannya, Koperasi masih saja melekat dengan stigma ekonomi marjinal, pelaku bisnis yang perlu dikasihani, pelaku bisnis ?pupuk bawang?, pelaku bisnis tak profesional.Masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari substansi Koperasi yang berhubungan dengan semangat. Dalam konteks ini adalah semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Jadi, bila Koperasi dianggap kecil, tidak berperan, dan merupakan kumpulan serba lemah, itu terjadi karena adanya pola pikir yang menciptakan demikian.Singkatnya, Koperasi adalah untuk yang kecil-kecil, sementara yang menengah bahkan besar, untuk kalangan swasta dan BUMN. Di sinilah terjadinya penciptaan paradigma yang salah. Hal ini mungkin terjadi akibat gerakan Koperasi terlalu sarat berbagai embel-embel, sehingga ia seperti orang kerdil yang menggendong sekarung beras di pundaknya. Koperasi adalah ?badan usaha?, juga ?perkumpulan orang? termasuk yang ?berwatak sosial?. Definisi yang melekat jadi memberatkan, yakni ?organisasi sosial yang berbisnis? atau ?lembaga ekonomi yang mengemban fungsi sosial.?Berbagai istilah apa pun yang melekat, sama saja, semua memberatkan gerakan Koperasi dalam menjalankan visi dan misi bisnisnya. Mengapa tidak disebut badan usaha misalnya, sama dengan pelaku ekonomi-bisnis lainnya, yakni kalangan swasta dan BUMN, sehingga ketiganya memiliki kedudukan dan potensi sejajar. Padahal, persaingan yang terjadi di lapangan demikian ketat, tak hanya sekadar pembelian embel-embel. Hanya kompetisi ketat semacam itulah yang membuat mereka bisa menjadi pengusaha besar yang tangguh dan profesional. Para pemain ini akan disaring secara alami, mana yang efisien dalam menjalankan bisnis dan mereka yang akan tetap eksis.Koperasi yang selama ini diidentikkan dengan hal-hal yang kecil, pinggiran dan akhirnya menyebabkan fungsinya tidak berjalan optimal. Memang pertumbuhan Koperasi cukup fantastis, di mana di akhir tahun 1999 hanya berjumlah 52.000-an, maka di akhir tahun 2000 sudah mencapai hampir 90.000-an dan di tahun 2007 ini terdapat -------- Koperasi di Indonesia. Namun, dari jumlah yang demikian besar itu, kontribusinya bagi pertumbuhan mesin ekonomi belum terlalu signifikan. Koperasi masih cenderung menempati ekonomi pinggiran (pemasok dan produksi), lebih dari itu, sudah dikuasai swasta dan BUMN. Karena itu, tidak aneh bila kontribusi Koperasi terhadap GDP (gross domestic product) baru sekitar satu sampai dua persen, itu adalah akibat frame of mind yang salah.Di Indonesia, beberapa Koperasi sebenarnya sudah bisa dikatakan memiliki unit usaha besar dan beragam serta tumbuh menjadi raksasa bisnis berskala besar. Beberapa Koperasi telah tumbuh menjadi konglomerat ekonomi Indonesia, yang tentunya tidak kalah jika dibandingkan dengan perusahaan swasta atau BUMN yang sudah menggurita, namun kini banyak yang sakit. Omzet mereka mencapai milyaran rupiah setiap bulan. Konglomerat yang dimaksud di sini memiliki pengertian: Koperasi yang bersangkutan sudah merambah dan menangani berbagai bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan merangsek ke berbagai bidang usaha-bisnis komersial.

    Jumat, 2008 Agustus 22

    Manejemen koperasi : Makalah Koperasi 2

    Bagaimana cara koperasi mensejahterakan anggota. Oke sekali lagi kita ambil contoh kasus kopma UGM. Kopma mensejahterakan anggotanya seharusnya dengan beberapa cara, seperti yang anda lihat pada peta organisasi koperasi.
    Kopma UGM mensejahterakan anggota dengan cara
    Menjadikan anggota sebagai suplayer
    Kita berhitung. Di Swalayan Yang sangat mungkin di suplay oleh anggota adalah souvenir dan sebagian kelontong. Tahun 2003. Omzet souvenir Kopma Rp.310.240.425 dengan HPP Rp. 244. juta jika supleyer mengambil asumsi keuntungan optimis 10% ( Rata-rata sampai 20%) maka dalam setahun peluang pendapatan dari souvenir adalh Rp.20 Juta. Dari barang kelontong Total 1,3 M, katakan 20% (Rp. 260 jt) adalah produk snack, roti dll yang bidsa di suplay oleh anggota maka dari kelontong potensi pendapatan adalah Rp.26 juta.
    menjadikan anggota sebagai pengelola dan karyawan. Tahun 2003 saja kopma mengeluarkan biaya untuk gaji dan insentif sebesar Rp. 471.665.570 sampai dengan tahun 2007 angka ini terus naik mencapai hampir 600 juta karena terjadi kenaikan UMP beberapa kali.
    memberikan direct revenue kepada anggota saat belanja.Jika margin kopma diturunkan sekitar 1 % untuk diberikan diskon kepada anggota maka dari Rp. 8 Milyar Omzer kopma anggota akan mendapatkan direct revenue sebesar Rp. 80 juta
    Pembagian SHU tahun 2003 Rp. 24 juta
    Marketing anggota (kita bahas lebih lanjut)
    ada beberapa peluang lain (kita bisa eksplorasi lebih jauh)

    Anda bisa lihat dengan perhitungan sederhana saja peluang untuk mensejahterakan anggota kopma dalam 1 tahun bernilai Lebih besar dari Rp. 600 Juta. Untuk konteks kopma yang notabene anggotanya sebagian besar mahasiswa yang ukuran kesejahteraan mereka bukan penghasilan harian, tetapi nilai tambah keilmuan angka 600 juta dalam 1 tahun dapat mensejahterakan hampir lebih dari 500 orang anggota kopma. Padahal dalam masih bayak peluang-peluang lain yang masih dipat dioptimalkan.

    Rabu, 2008 Agustus 20

    Seri Manajemen Koperasi : Makalah koperasi

    Koperasi, Tri Matra Eka Warna (Bag 1)
    By: Goes Bud

    Konsep koperasi adalah konsep unik yang menjadikan 3 pilar utama bangunan ekonomi menjadi sebuah kekuatan tunggal. Profil koperasi sangat berbeda dengan model-model ekonomi kapitalistik yang semata-mata mengutamakan keuntungan. Karena kontur dan profil yang berbeda itulah maka sentuhan manajemen koperasi (yang saya sebut sebagai manajemen berbasis anggota) juga harus berbeda dan tidak bisa dikelola persis seperti pola-pola penghembangan kapitalistik. Profil ini seharusnya dipahami oleh setiap aktivis koperasi, karerna pada kenyataanya begitu banyak koperasi di Indonesia yang dikelola “ala” kapitalis dan manculah kapitalisasi koperasi salah satu indicator yang bisa kita lihat adalah menjadikan SHU sebagai tolak ukur utama dlam menentukan kualitas sebuah koperasi. Kesalahan paradigma inilah yang kemudian menjadikan koperasi Indonesia tidak bias berkembang dengan baik. Fakta membuktikan betapa peran koperasi dalam perolonomian bangsa masih sangat kecil. Di Indonesia koperasi tidak bias berkembang dengan cukup baik kenapa seperti itu? Kita akan membahasnya pada bagian lain. Kondisi yang kontras terjadi di Negara-negara maju. Di Jepang misalnya koperasi bahkan mampu bersaing dengan peritel besar seperti carefour, hipermart dll kenapa? Karena koperasi konsumen jepang menggunakan konsep menejemen berbasis anggota tidak sekedar berbasis pelanggan.


    Konsep manajemen berbasis anggota (Tri Matra, Eka warna)

    Berfikir Logis tentang manajemen koperasi.
    Apakah anda juga pernah berfikir bahwa koperasi, kopma UGM terutama bisa berkembang jika di manage dengan filosofi dasar seperti mirota atau carefour? Coba buang pikiran anda jauh-jauh,pola fikir inilah yang menyebabkan banyaknya praktek kapitalisasi koperasi. Sekali lagi koperasi mempunyai profil yang berbeda dengan kapitalis sehingga sentuhanya juga harus berbeda. Sudah menjadi SunnatuLLah kiranya jika sesuatu yang berbeda harus diperlakukan berbeda jika diperlakukan sama tentu malah akan merusaknya.

    Sudah di sampaikan didepan salah satu praktek kapitalisasi adalah meletakan SHU sebagai tujuan utama berkoperasi, artinya koperasi dianggap baik jika SHU tinggi, jadi segala upaya dikerahkan untuk mencapai SHU setinggi-tingginya. Apa tidak boleh SHU tinggi, tentu saja bisa, yang salah kemudian adalah jika cara untuk mencapai SHU tinggi itu adalah menafikan atau mengesampingkan mensejahterakan anggota yang sesunggungnya melalui proses usaha. Dalam hal ini koperasi sama saja dengan PT yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dlam bentuk deviden, semakin besar deviden PT dianggap semakin bagus. Mari kita sedikit berlogika tentang hal ini dengan studi kasus di Kopma UGM. Koperasi Konsumen dengan Omzet 10 Milyar pertahun

    Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggota. Dalam konteks ekonomi yang sesungguhnya sebuah keluarga atau individu dikatakan pra sejahtera apabila memperoleh pengahasilan Lebih dari 1 US Dollar atau bolehlah kita naikan saja menjadi Rp. 10.000,- perhari atau sekitar RP 250.000,-/bulan. Ini artinya untuk menjadi pra sejahtera saja 1 orang membutuhkan Rp. 3.000.000,- setahun. Jika anggota Koperasi 1000 orang maka koperasi harus menghasilkan Rp. 3 Milyar setahun. Jika keberhasilan koperasi untuk mensejahterakan anggota dinilai dari SHU berapa banyak koperasi dengan SHU 3 milyar? Tidak banyak,Untuk mencapai SHU sebesar itu (diasumsikan SHU 10% dari Omzet, kenyataanya rata-rata hanya sekitar 2% dari omzet) di Indonesia maka koperasi harus beromzet minimal Rp 300 milyar setahun ini omzet perusahaan berskala nasional di negri ini hanya beberapa gelintir kopersi yang mampu mencapai omzet sebesar itu. Ini juga artinya koperasi akan sangat sulit mensejahterakan anggotanya berpu berpuluh-pulah tahun untuk mencapainya, wajar jika orang tidak tertarik berkoperasi. Lain halnya dengan kapitalis. Sebuah perusahaan yang berbasis capital pemiliknya biasanya perorangan artinya keuntungan perusahaan hanya akan dinikmati sendiri. Jika sebuah usaha hanya beromzet Rp. 500 jt/ pertahun dengan kuntungan usaha rata-rata 10 % atau atau Rp.50 juta /tahun atau Rp 4 Juta perbulan ini orang sudah sangat masuk kategori sejahtera bukan prasejahtera lagi. Coba bandingkan Koperasi dengan 1000 anggota (Koperasi dianggap besar bila mempunyai anggota lebih dari 5000 orang) saja harus beromzet 300 milyar untuk membuat anggotanya masuk kategori pra sejahtera sedangkan kapitalis hanya membutuhkan omzet 500 juta untuk membuat seseorang memperoleh pendapatan 16 kali dari anggota koperasi. Kalo begini siapa yang mau berkoprasi? Artinya jika Pemahaman kesejahteraan koperasi hanya mengejar SHU seperti halnya kapitalis yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, maka koperasi tidak logis untuk mampu mensejahterakan anggota (mari kita diskusikan). Bersambung......
    Comments