Rekonsiliasi Data Askes

diposkan pada tanggal 30 Sep 2009 02.05 oleh adil rusli

Rekonsiliasi... Akhir-akhir ini menjadi sebuah kata yang populer. Sinyalemen itu disampaikan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Bandung karena banyaknya kegiatan yang berhubungan dengan rekonsiliasi di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bandung. Lihat saja kegiatan rekonsiliasi yang berlangsung itu: Rekonsiliasi PBB/BPHTB, Rekonsiliasi IWP Taspen, Rekonsiliasi LKPP, Rekonsiliasi Belanja, dan paling baru Rekonsiliasi IWPP Askes.

Acara rekonsiliasi data Iuran Wajib PNS Pusat (IWPP) diselenggarakan oleh Kanwil XII DJPBN Bandung dan PT Askes (Persero) Regional V pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2009 yang lalu berlangsung di Grand Hotel Universal. Rekonsiliasi data iuran wajib PNS Pusat diperlukan dalam rangka updating dan akurasi data realisasi penerimaan premi iuran wajib pegawai negeri sipil pusat untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan sosial yang  dikelola oleh PT Askes.

 
 
 
 

Pertemuan itu selain dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi, pemahaman dan pendalaman materi mengenai pelaksanaan Penerimaan Iuran Wajib PNS Pusat sesuai dengan PMK No.606/PMK.06/2006 tentang bukti potong IW PNS Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2006  4 Agustus 2006 tentang Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga, juga dimaksudkan untuk mempererat pola kemitrakerjaan yang selama ini sudah terjalin. Berdasarkan hal tersebut, Kanwil XII DJPBN Bandung, yang menerima laporan-laporan Kas Posisi  dari KPPN-KPPN, mencocokan data PFK pada LKP dengan LAK pada Bidang Aklap, serta menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi setoran/potongan PFK dan selanjutnya menyampaikan ke Kantor Pusat Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara diperlukan kecepatan dan keakurasian dari KPPN-KPPN   untuk memotong iuran wajib PNS Pusat melalui SPM-LS  dimana bukti potong IWP merupakan dokumen sumber pencatatan potongan iuran askes sebagai Iuran Wajib Peserta PNS Pusat di PT.Askes  sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kedepannya dalam rangka pemotongan iuran wajib PNS Pusat dapat dibuatkan Aplikasi mengenai potongan iuran wajib PNS Pusat.

 

 
 
 

Hadir pada acara tersebut, selain Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bandung dan Bidang Pembinaan Perbendaharaan, para Kepala KPPN, dan Kepala Kantor Regional V PT Askes juga dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Kepala Divisi Keuangan PT Askes. Pada akhir pertemuan disepakati bahwa kegiatan rekonsiliasi ini akan dilakukan secara berkala setiap 3-4 bulan sekali.

Comments