DPC PKB KARAWANG

MENGIRIM SURAT

facebook

KAWASAKI

YAMAHA

TOYOTA

Twitter

Blogspot

TAHUN JAMAK

Menanggapi prokonta tentang kebijakan Bupati Karawang yang akan membuat kebijakan pembangunan infrastruktur secara sekaligus (PERDA Tahun Jamak) dalam tahun 2012, saya perlu menjelaskan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan hanya boleh diajukan satu pertanyaan. Kebijakan ini untuk siapa kebijakan dimaksud ? Kalau jawabannya kebijakan tersebut ditujukan untuk rakyat, maka tidak boleh ditolak karena tujuan penyelenggaraan negara itu sepenuhnya untuk rakyat, sehingga tidak alasan seorangpun untuk menolak kebijakan bupati tersebut.

Pedoman Pemberian Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)

27 April 2010 . Anggy Trisnawan . 797 hits . back to home

sianggar.unnes.ac.id. Berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan mengenai kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan kontrak tahun jamak yang diatur dalam pasal 30 ayat (8), yang berbunyi sebagai berikut :

Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.

Namun demikian, baik dalam Keppres 80 tahun 2003 beserta aturan pelaksanannya maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, belum ada yang mengatur lebih lanjut mengenai persetujuan Menteri Keuangan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam mekanisme dan format pemberian persetujuan kontrak tahun jamak.

Oleh karena itu, sesuai arahan Dirjen Anggaran telah disusun Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pemberian persetujuan kontrak tahun jamak. PMK berkenaan telah disahkan pada tanggal 2 Maret 2010 dengan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyeras Contract) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan PMK tersebut diharapkan bisa menjadi pedoman dalam penyelesaian persetujuan kontrak tahun jamak oleh Menteri Keuangan bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. (Biheru/DSP). Sumber : http://www.anggaran.depkeu.go.id


Lebih Lengkap baca Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Th 2011