Sejarah Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk tahun 1964. Sebelumnya Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah keresidenan di bawah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah. Provinsi yang beribukota di Palu ini terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 13/1964.

 

Seperti di daerah lain di Indonesia, penduduk asli Sulawesi Tengah merupakan percampuran antara bangsa Wedoid dan negroid. Penduduk asli ini kemudian berkembang menjadi suku baru menyusul datangnya bangsa Proto-Melayu tahun 3000 SM dan Deutro-Melayu tahun 300 SM. Keberadaan para penghuni pertama Sulawesi Tengah ini diketahui dari peninggalan sejarah berupa peralatan dari kebudayaan Dongsong (perunggu) dari zaman Megalitikum.

 

Perkembangan selanjutnya banyak kaum migran yang datang dan menetap di wilayah Sulawesi Tengah. Penduduk baru ini dalam kehidupan kesehariannya bercampur dengan penduduk lama sehingga menghasilkan percampuran kebudayaan antara penghuni lama dan baru. Akhirnya, suku-suku bangsa di Sulawesi Tengah dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu, Palu Toraja, Koro Toraja, dan Poso Toraja.

 

Pada abad ke 13, di Sulawesi Tengah sudah berdiri beberapa kerajaan seperti Kerajaan Banawa, Kerajaan Tawaeli, Kerajaan Sigi, Kerajaan Bangga, dan Kerajaan Banggai. Pengaruh Islam ke kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah mulai terasa pada abad ke 16. Penyebaran Islam di Sulawesi Tengah ini merupakan hasil dari ekspansi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Pengaruh yang mula-mula datang adalah dari Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo.

 

Pengaruh Sulawesi Selatan begitu kuat terhadap Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Tengah, bahkan sampai pada tata pemerintahan. Struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah akhirnya terbagi dua, yaitu, yang berbentuk Pitunggota dan lainnya berbentuk Patanggota.

 

Pitunggota adalah suatu lembaga legislatif yang terdiri dari tujuh anggota dan diketuai oleh seorang Baligau. Struktur pemerintahan ini mengikuti susunan pemerintahan ala Bone dan terdapat di Kerajaan Banawa dan Kerajaan Sigi. Struktur lainnya, yaitu, Patanggota, merupakan pemerintahan ala Wajo dan dianut oleh Kerajaan Palu dan Kerajaan Tawaeli. Patanggota Tawaeli terdiri dari Mupabomba, Lambara, Mpanau, dan Baiya.

 

Pangaruh lainnya adalah datang dari Mandar. Kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini adalah cikal bakalnya berasal dari Mandar. Pengaruh Mandar lainnya adalag dengan dipakainya istilah raja. Sebelum pengaruh ini masuk, di Teluk Tomini hanya dikenal gelar Olongian atau tuan-tuan tanah yang secara otonom menguasai wilayahnya masing-masing.  Selain pengaruh Mandar, kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini juga dipengaruhi  Gorontalo dan Ternate. Hal ini terlihat dalam struktur pemerintahannya yang sedikit banyak mengikuti struktur pemerintahan di Gorontalo dan Ternate tersebut. Struktur pemerintahan tersebut terdiri dari Olongian (kepala negara), Jogugu (perdana menteri), Kapitan Laut (Menteri Pertahanan), Walaapulu (menteri keuangan), Ukum (menteri perhubungan), dan Madinu (menteri penerangan).

 

Dengan meluasnya pengaruh Sulawesi Selatan, menyebar pula agama Islam. Daerah-daerah yang diwarnai Islam pertama kali adalah daerah pesisir. Pada pertengahan abad ke 16, dua kerajaan, yaitu Buol dan Luwuk telah menerima ajaran Islam. Sejak tahun 1540, Buol telah berbentuk kesultanan dan dipimpin oleh seorang sultan bernama Eato Mohammad Tahir.

 

Mulai abad ke 17, wilayah Sulawesi Tengah mulai masuk dalam kekuasaan kolonial Belanda. Dengan dalih untuk mengamankan armada kapalnya dari serangan bajak laut, VOC membangun benteng di Parigi dan Lambunu. Pada abad ke 18, meningkatkan tekanannya pada raja-raja di Sulawesi Tengah. Mereka memanggil raja-raja Sulawesi Tengah untuk datang ke Manado dan Gorontalo untuk mengucapkan sumpah setia kepada VOC. Dengan begitu, VOC berarti telah menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah tersebut.

 

Permulaan abad ke 20, dengan diikat suatu perjanjian bernama lang contract dan korte verklaring, Belanda telah sepenuhnya menguasai Sulawesi Tengah, terhadap kerajaan yang membangkang, Belanda menumpasnya dengan kekerasan senjata. Pada permulaan abad ke 20 pula mulai muncul pergerakan-pergerakan yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Selain pergerakan lokal, masuk pula pergerakan-pergerakan yang berpusat di Jawa. Organisasi yang pertama mendirikan cabang di Sulawesi Tengah adalah Syarikat Islam (SI), didirikan di Buol Toli-Toli tahun 1916. Organisasi lainnya yang berkembang di wilayah ini adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang cabangnya didirikan di Buol tahun 1928. organisasi lainnya yang membuka cabang di Sulawesi Tengah adalah Muhammadiyah dan PSII.

 

Perlawanan rakyat mencapai puncaknya tanggal 25 Januari 1942. Para pejuang yang dipimpin oleh I.D. Awuy menangkap para tokoh kolonial seperti Controleur Toli-Toli De Hoof, Bestuur Asisten Residen Matata Daeng Masese, dan Controleur Buol de Vries. Dengan tertangkapnya tokoh-tokoh kolonial itu, praktis kekuasaan Belanda telah diakhiri. Tanggal 1 Februari 1942, sang merah putih telah dikibarkan untuk pertama kalinya di angkasa Toli-Toli. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama karena seminggu kemudian pasukan Belanda kembali datang dan melakukan gempuran.

 

Meskipun telah melakukan gempuran, Belanda tidak sempat berkuasa kembali di Sulawesi Tengah karena pada waktu itu, Jepang mendarat di wilayah itu, tepatnya di Luwuk tanggal 15 Mei 1942. dalam waktu singkat Jepang berhasil menguasai wilayah Sulawesi Tengah. Di era Jepang, kehidupan rakyat semakin tertekan dan sengsara seluruh kegiatan rakyat hanya ditujukan untuk mendukung peperangan Jepang. Keadaan ini berlangsung sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada awal kemerdekaan, Sulawesi tengah merupakan bagian dari provinsi Sulawesi. Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pasca kemerdekaan adalah saatnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Rongrongan terus datang dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Belanda menerapkan politik pecah-belah dimana Indonesia dijadikan negara serikat. Namun akhirnya bangsa Indonesia dapat melewati rongrongan itu dan ada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

 

Sejak saat itu, Sulawesi kembali menjadi salah satu provinsi di Republik Indonesia dan berlangsung hingga terjadi pemekaran tahun 1960. Pada tahun tersebut Sulawesi dibagi dua menjadi Sulawesi Selatan-Tenggara yang beribukota di Makassar dan Sulawesi Utara-Tengah yang beribukota di Manado. Pada tahun 1964, Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dimekarkan menjadi provinsi Sulawesi Utara yang beribukota di Manado dan Sulawesi Tenagh yang beribukota di Palu. 

Sejarah NAD

Aceh yang menjadi salah satu provinsi di Indonesia mulai tanggal 7 Desember 1956, sangat kental dengan warna Islam. Aceh merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerima syiar agama Islam. Pada abad 9 Masehi, di Aceh telah berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu, Kerajaan Peureulak. Kerajaan ini sempat diserang oleh Sriwijaya pada tahun 986. Namun Sriwijaya kemudian menarik pasukannya pada tahun 1006 karena karena kerajaannya mendapat seranag dari Pulau Jawa.

 

Di abad 13 telah berdiri kerajaan Islam Pase dengan rajanya bernama Sultan Malek Saleh. Sultan Pase ini kemudian mengawini putri Sultan Peureulak. Selanjutnya kedua kerajaan tersebut bersatu dalam nama kerajaan baru, yaitu, Kerajaan Samudera Pasai. Sultan Malek Saleh menjadi raja pertama di kerajaan tersebut.

 

Aceh memasuki era perjuangan melawan kolonialisme ketika Portugis menaklukan Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1521, Portugis menyerang dan menaklukan Pasai. Namun kemudian pada tahun 1523, pertahanan Portugis di Pasai dihancurkan oleh kerajaan yang berkedudukan di daerah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh sekarang, yaitu, Kerajaan Aceh.

 

Pada tanggal 28 Maret 1873, Belanda melancarkan perang terhadap Aceh. Dalam peperangan tersebut pemimpin pasukan Belanda, Jenderal Kohler, tewas setelah sebelumnya dengan bantuan penunjuk jalan bangsa Cina Kho Tjian Gie, dapat menguasai Mesjid Raya. Setelah menguasai Mesjid tersebut, Jenderal Kohler terkena tembakan pasukan Aceh. Belanda akhirnya mundur ke Penang.

Perang mempertahankan wilayah kerajaan dari serbuan para imperialis terus dikobarkan rakyat Aceh. Mulai sekitar 1876 sampai 1903, Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien memimpin perang Aceh. Perang Aceh merupakan perang kolonial dengan biaya paling besar bagi Belanda. Sedikitnya empat orang jenderal tewas dalam peperangan tersebut, yaitu, Jenderal Kohler, Jenderl Pel, Jenderal Demmeni, dan Jenderal De Moulin.

Memasuki awal abad 20, perjuangan kemerdekaan mulai dilakukan dengan jalan politik, disamping tetap dilakukan perjuangan bersenjata. Para pemuka Aceh ketika itu, baik hulubalang  ataupun para ulama mulai terbawa arus Kebangkitan Nasional.Gerakan Syarikat Islam  yang didirikan Haji Oemar Said Tjokroaminoto di Surabaya tahun 1912 dengan cepat berkembang di Aceh. Setelah kegiatan Syarikat Islam dilarang oleh Belanda, para ulama Aceh membentuk organisasi perjuangan baru yang bernama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Sejak saat itu, perjuangan rakyat Aceh, termasuk yang terkait dengan pergerakan politik nasional dikoordinasikan melalui PUSA. Begitu pula saat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang, PUSA adalah pihak yang pertama kali memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang.

Berita Prolamasi Kemerdekaan RI sampai ke Aceh tanggal 21 Agustus 1945. Tokoh-tokoh Aceh, termasuk residen daerah Aceh ketika itu, Teuku Nyak Arief, langsung melakukan perundingan dengan pihak Jepang untuk pelaksanaan penyerahan kekuasaan. Setelah mendapat jaminan keselamatan, tentara Jepang bersedia bekerjasama untuk serah terima kekuasaan tersebut. Selanjutnya rakyat Aceh membentuk berbagai perangkat pemerintahan daerah, termasuk pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang diketuai Tuanku Mahmud.

Di era perjuangan mempertahankan kemerdekaan, rakyat Aceh tercatat sebagai pendukung pemerintahan Republik Indonesia yang baru terbentuk. Salah satu buktinya adalah sumbangan mereka berupa pesawat Dakota. Pesawat sumbangan rakyat Aceh yang diberi nama RI-001 Seulawah ini merupakan pesawat pertama yang dimiliki RI.

Aceh juga memberi perannya yang penting bagi usaha mempertahankan eksistensi pemerintah RI. Pada saat Belanda menyerang ibukota RI yang ketika itu bertempat di Yogyakarta dan menawan presiden Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta, Mr. Syafruddin  Prawiranegara yang ketika itu sedang berada di Bukittinggi ditugaskan membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI). Kedudukan PDRI kemudian dipindah ke Banda Aceh, yang ketika itu bernama Kutaraja. Tidak hanya pemerintahan yang dipindah ke Aceh, militer pun sempat bermarkas di Aceh, yaitu angkatan laut dan angkatan udara. Dari Aceh pula disiarkan pesan-pesan PDRI ke perwakilan RI di luar negeri. Pesan dari siaran tersebut sampai ke perwakilan RI di PBB. Pendek kata Aceh telah memberikan perannya yang penting dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang ketika itu baru saja diraih. Maka tidak salah apabila presiden Soekarno pernah menyebut Aceh sebagai "Daerah Modal".

Pada tahun 1961, ketika presiden Soekarno mengeluarkan amnesti nasional, seluruh pemberontak di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh kembali kepangkuan RI. Keadaan semakin kondusif setelah berlangsung musyawarah kerukunan Rakyat Aceh yang kesimpulannya antara lain semua pihak bersepakat mengakhiri segala bentuk perbedaan dan pertentangan baik antara sesama masyarakat Aceh maupun dengan pemerintah pusat. Setelah peristiwa tersebut, Aceh menjadi relatif tenang dan pemerintah dapat melakukan  pembangunan.

 

Tahun 1974 merupakan awal dari perubahan wajah daerah Aceh dari daerah pertanian menjadi daerah penghasil gas alam cair  terbesar di dunia. Pasalnya adalah di kawasan Arun Aceh Utara, ditemukan sumber gas alam. Penemuan itu ditindaklanjuti dengan pembangunan pabrik pengolahan gas alam ini. Pada tahun 1978, pabrik gas alam cair yang bernama PT Arun NGL ini, melakukan ekspor perdananya. Mulai saat itu, Aceh menjadi penghasil gas alam cair terkemuka didunia dan salah satu penyumbang devisa terbesar untuk negara.

 

Pada akhir tahuan 1976 di Aceh mulai tumbuh benih-benih kehendak memisahkan diri. Dengan digerakkan oleh seorang tokoh setempat, yaitu, Hasan Tiro, berdiri Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan itu sempat mati suri, namun kemudian muncul kembali tahun 1989 dengan digerakan oleh tokoh yang sama, yaitu Hasan Tiro dengan kekuatan cenderung membesar. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, benih-benih ini memisahkan diri ini dapat diselesaikan dengan jalan damai. Saat ini rakyat Aceh relatif dapat merasakan kedamaian dan keadilan

Sejarah Jambi

    Provinsi Jambi dibentuk tanggal 2 Juli 1958 bersamaan waktunya dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Sebelumnya Jambi merupakan salah satu daerah keresidenan di wilayah Provinsi Sumatera Tengah. Sementara di awal kemerdekaan, hanya ada satu provinsi di Sumatera, yaitu, provinsi Sumatera dan jambi adalah salah satu keresidenan di provinsi yang sangat luas itu. 

     

    Pada akhir abad ke 19 di wilayah Jambi terdapat kerajaan atau kesultanan Jambi. Tahun 1855, Kesultanan Jambi diperintah oleh Sultan Thaha Saifuddin. Pada saat Belanda mulai menduduki Kesultanan Jambi, tepatnya tahun 1858, Sultan Thaha menyingkir dari keraton dan melakukan perang gerilya. Dia gugur dalam perang melawan penjajah tahun 1904.

     

    Setelah gugurnya Sultan Thaha, Belanda menguasai wilayah Jambi sepenuhnya. Tahun 1906, Belanda mulai membentuk administrasi pemerintahan di Jambi. Hal ini berarti bahwa Jambi yang sebelumnya ditangani oleh Keresidenan Palembang, menjadi keresidenan sendiri. Sebagai residen Jambi yang pertama adalah O.L. Helfrich, sebelumnya dia menjabat sebagai Asisten Residen Palembang.

     

    Susunan pemerintahan pada zaman Belanda masih memperhatikan susunan adat seperti di zaman kesultanan, namun disertai dengan beberapa penyesuaian, disesuaikan dengan politik jajahannya. Singkatnya, pemerintahan Jambi di era penjajahan Belanda berturut-turut dari level teratas sampai terbawah adalah Residen-Kontrolir-Demang-Asisten Demang-Kepala Adat/Pasirah-Penghulu/kepala dusun-Rakyat.  

     

    Rakyat Jambi tidak sepenuhnya mengakui pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini terbukti dengan adanya perlawanan, yaitu, perang Sarikat Abang yang terjadi pada tahun 1916. Perlawanan ini dapat dihentikan Belanda dan tokoh-tokoh perlawanannya disidangkan dalam suatu pengadilan yang dinamakan Pengadilan Rapat Besar Istimewa. Tokoh-tokoh perlawanan tersebut kemudian dibuang ke Digul, Ternate, dan Nusa Kambangan.

     

    Setelah peristiwa pembangkangan tersebut, Belanda semakin memperketat ruang gerak rakyat dengan mengadakan pembatasan-pembatasan berbagai kegiatan perkumpulan dan organisasi politik. Akibatnya, semua perkumpulan dan organiasi politik vakum dan akhirnya mati. Jambi, akhirnya menjadi daerah yang kosong dari organisasi politik.

     

    Larangan Belanda tersebut ternyata tidak hanya pada organisasi politik, melainkan melebar pada dunia pendidikan. Belanda melarang rakyat Jambi untuk bersekolah atau mendirikan sekolah. Setelah beberapa tokoh memperjuangkan pendirian sekolah, seperti yang dilakukan oleh H. Nawawi, H.M. Chatib A.T. Hanafiah, akhirnya ada juga beberapa sekolah yang berdiri, namun dengan pengawasan yang sangat ketat.

     

    Karena ada pengaruh dari Jawa, tahun 1939 lahir beberapa partai politik di Jambi. Adanya partai politik ini membuka mata masyarakat Jambi bahwa mereka harus berjuang mencapai kemerdekaan. Kesadaran ini juga muncul karena, melalui partai-partai ini, mereka mengetahui bahwa di Eropa sedang terjadi peperangan sehingga terdapat ruang bagi rakyat di negeri jajahan untuk bangkit.

     

    Harapan untuk merdeka dan hidup sejahtera semakin besar  ketika Jepang mendarat di Jambi. Rakyat tertipu dengan propaganda "Sang Saudara Tua" yang mengatakan bahwa mereka akan memberi kemakmuran. Namun janji Jepang tersebut ternyata tidak dilakukan. Alih-alih mensejahterakan rakyat Jambi, Jepang menerapkan pemerintahan yang kejam. Bahan pangan yang dimiliki rakyat dirampas, dan sebagian rakyat dijadikan romusha. Kegiatan politik rakyat dilarang, bahkan dalam kegiatan sehari-hari pun selalu dimata-matai oleh tentara Jepang. Keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945.

     

    Di awal kemerdekaan, Jambi yang waktu itu berbentuk keresidenan, tidak pernah tenang. Kondisi ini disebabkan oleh adanya berbagai rongrongan keamanan, yaitu, dari Belanda yang berkeinginan menjajah kembali. Tanggal 28 Desember 1948, Belanda membombardir Jambi. Residen dan staf pemerintahan menyingkir ke dusun Rantaumajo.

     

    Sementara itu para pejuang melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Dalam peperangan itu, banyak pejuang Jambi yang gugur dan ditawan. Peperangan itu berakhir dengan dicapainya kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Belanda kemudian membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berisikan banyak negara bagian. Namun bentuk negara serikat ini tidak lama karena rakyat Indonesia tidak setuju dengan bentuk negara serikat dan berkeinginan untuk kembali kebentuk kesatuan. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia kembali berdiri.

     

    Setelah Jambi menjadi provinsi, terpisah dari provinsi lama, yaitu, provinsi Sumatera Tengah, rakyat dan pemerintah Jambi mulai menata administrasi pemerintahannya. Gubernur pertama Jambi dijabat oleh M. Juuf Singedikane. Namun Jambi tidak bias langsung melakukan pembangunan karena adanya beberapa pemberontakan, yaitu, PRRI dan PKI. Baru setelah G30S/PKI dapat ditumpas, Jambi mulai dapat melakukan pembangunan.

     

    Kemajuan pembangunan mulai terlihat pada masa pemerintahan gubernur RM Noer Atmadibrata yang memerintah dari tahun 1968 sampai 1974. Selanjutnya Jambi terus melakukan pembangunan seiring dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat. Lancarnya pembangunan ini terkait erat dengan terjaminnya keamanan sehingga membuat iklim dunia usaha semakin kondusif.    

    Subpages (1): Resources
    Comments