Elit Lokal "Bajak" Pilkada di Papua





JAKARTA [PAPOS]- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, elit politik lokal 'membajak' pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Pandeglang, Banten dan Kota Jayapura, pada 2010 lalu.

"Pelaksanaan pilkada di dua daerah tersebut belum berjalan secara demokratis. Pilkada justru menjadi ajang elit lokal untuk membajak proses demokratisasi melalui barbagai praktek korupsi," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Ade Irawan saat memaparkan hasil riset evaluasi pelaksanaan Pilkada Pandeglang dan Jayapura 2010, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pandeglang yang diikuti enam pasangan calon diwarnai sengketa di Mahkamah Konstitusi karena ditemukan kecurangan sistematis, masif dan terstruktur. Dalam dua kali pemilihan pasangan incumbent Erwan Kurtubi dan Heriyani memperoleh suara terbanyak.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan tahun 2011 itu, kata dia, para elit lokal menggunakan berbagai cara untuk memenangkan persaingan, termasuk menggunakan anggaran negara baik APBD maupun APBN serta memobilisasi birokrasi yang dilakukan oleh pasangan incumbent.

"Mobilisasi birokrasi yang dilakukan incumbent dalam pilkada di Pandeglang sebagai 'mesin' pendukung, dengan memobilisasi lurah dan camat," kata Ade seraya mengatakan pilkada di Pandeglang juga diwarnai beli suara.

Berbagai kecurangan yang ada dalam penyelenggaraan pilkada juga disebabkan oleh tidak independen dan buruknya kinerja panitia pengawas pemilu (panwaslu). "Pasangan calon mempengaruhi penyelenggara seperti KPU dan Panwaslu dengan menempatkan orang-orangnya atau menyuap, sehingga pilkada tidak netral," jelasnya.

Di tempat yang sama, Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi, mengatakan permasalahan yang terjadi dalam Pilkada Pandeglang tak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pilkada di Jayapura.Ia menyebutkan, empat dari tujuh pasangan calon berlatarbelakang birokrat, sehingga mendorong mobilisasi birokrasi berjalan masif.

Dana kampanye dalam Pilkada di Jayapura selain didukung dari pengusaha pendukung salah satu calon, pasangan calon itu juga mendapatkan dukungan dana dari pengusaha miras di Papua.

Netralitas penyelenggara pilkada di Jayapura juga bermasalah, dimana KPU Jayapura dinilai tidak netral, bahkan Ketua KPU dan Panwaslu pilkada Jayapura 2010 menjadi tersangka suap untuk meloloskan pasangan incumbent.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki pilkada dalam mewujudkan demokratisasi di daerah, ICW merekomendasikan untuk menutup ruang membajak "state resources" dengan mendoronng cuti panjang bagi incumbent, adanya moratorium program bantuan hibah dan bantuan sosial di daerah, adanya sanksi bagi pasangan calon yang menerima sumbangan dana kampanye.

Selain itu, mendorong penegakan hukum korupsi untuk mencegah praktek korupsi politik dalam pilkada, yakni penyalahgunaan kekuasaan dana fasilitas negara, dan meningkatkan edukasi politik kepada pemilih agar mereka tidak selalu menjadi objek dalam pilkada. "Mendukung langkah Kemendagri untuk mengatur tentang 'mahar politik dan aspek governance lainnya dalam proses pencalonan kandidat kepala daerah," katanya.[bel/ant]

Comments