Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen - Setiap konsumen memiliki hak untuk menghabiskan uangnya pada apa yang mereka inginkan dan Konsumen membuat keputusan tentang mana apa produk yang akan dibeli. Sangat penting diinformasikan untuk menjadi  Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen sehingga produk apa  yang Anda beli tepat guna dan membuat uang Anda dipergunakan sesuai kebutuhan. Anda harus menjadi konsumen cerdas  ketika berbelanja serta membuat keputusan ekonomis dan cerdas agar menjadi konsumen cerdas yang paham.

Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Konsumen harus selalu waspada saat membeli produk melalui internet terutama ketika mereka berhubungan dengan kesehatan. Banyak produk yang bertujuan untuk mengambil keuntungan semata tanpa mempertimbangkan keselamatan bagi konsumen. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Direktorat PBBJ) Kementerian Perdagangan sesuai dengan fungsi peran dan tanggung jawab untuk memonitor pengoperasian barang dan / atau jasa, terutama yang beredar di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arah pengembangan kebijakan perdagangan dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan mewujudkan pengembangan institusi yang efektif yang berdagang di bidang perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

Agar masyarakat menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen pemerintah menunjuk Direktorat PBBJ unit teknis dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen otoritas kompeten untuk melaksanakan tugas melindungi perilaku konsumen perusahaan tidak bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang. 8, 1999. Melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat PBBJ bahwa konsumen harus dilindungi dari konsumsi negatif kelebihan barang dan / atau jasa dari barang dan jasa yang tidak memenuhi aspek keamanan keselamatan, kesehatan dan moral yang bahaya.

PBBJ melakukan fungsi seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen dan kewajiban untuk memperoleh barang dan / atau jasa di pasar, serta meningkatnya kesadaran perusahaan harus jujur​​, tangguh, dan bertanggung jawab sesuai dengan haknya dan kewajiban. Area pemantauan Direktorat PBBJ adalah hasil barang tambang, berbagai industri, pertanian, kimia, kehutanan, jasa dan manajemen monitoring dan investigasi dan sirkulasi kerjasama barang dan jasa.

Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Agar Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen maka Pemerintah terus mengoptimalkan penegakan hukum meningkat dan perlindungan konsumen di bidang metrologi legal di negara ini. Akhirnya, pada awal Januari 2013 Menteri Perdagangan Gita Wirjawan bersama-sama dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Sutarman dan disaksikan Wakil Menteri Pertanian rusman Heriawan menandatangani nota kesepahaman berkaitan dengan hal itu.

Mari mengatakan bahwa kerja sama ini akan meningkatkan integritas operasional dalam penanganan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal yang dilakukan oleh Perlindungan Konsumen Sipil (Pegawai PPNS-PK), seorang peneliti PNS Metrologi Legal (PPNS-MET), yang peneliti didukung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Pada kesempatan ini, MoU juga ditandatangani antara Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nus Nuzulia Ishak pengolahan CEO dan pemasaran produk-produk pertanian, yang juga terkemuka pertanian karantina lembaga Banun harpin dan Kepala Badan Nasional Pangan dan Obat Beruntung S. Slamet di pengawasan kerjasama non-makanan untuk produk, makanan olahan dan makanan segar.

Ditjen SPK Nus Nuzulia Ishak menegaskan bahwa kerjasama ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan barang beredar termasuk produk non-makanan, makanan olahan dan makanan segar khusus untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kerjasama ini juga dapat menjadi wadah untuk mengelola sirkulasi pertukaran informasi pada produk non-makanan, pasar makanan olahan dan segar. Dan, tentu saja, meningkatkan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah. Objek pelacakan untuk produk non-pangan, antara lain, meliputi standar, label, petunjuk penggunaan (manual) dan kartu / garansi di Indonesia garansi, sementara makanan segar dan makanan olahan termasuk aspek keamanan, mutu, dan gizi dan pelabelan.

Memorandum Kesapahaman, maka penegakan hukum dapat dilakukan secara intensif untuk meminimalkan keberadaan barang yang tidak sesuai dengan hukum. Penambahan bertujuan untuk perlindungan konsumen, serta memastikan pasar domestik, serta mendukung terciptanya kepastian hukum dalam rangka untuk menarik investasi di Indonesia.


Saya harap artikel ini telah membantu agar masyarakat menjadi  Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen. Sebagai penutup, ingat jangan mudah terpancing dengan reklame dari media dan konsumen berpikir cerdas dalam membelanjakan uang agar tidak ada penyesalan.

Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Comments