BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan adalah kondisi Pegawai yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas, keputusan, dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Bentuk Situasi Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam:

1. 1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian

   2. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan;

   3. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untukkepentingan pribadi/golongan;

   4. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;

   5. Situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki

   6. hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

   7. Situasi yang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;

   8. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

   9. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;

   10. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;

   11. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;

   12. Situasi dimana seseorang bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya;

   13. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;

   14. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon Penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

   15. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Badan POM dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.

Jenis Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam:

1. 1. Proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi; 

   2. Proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi/ permohonan keterangan;

   3. Proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;

   4. Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;

   5. Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;

   6. Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;

   7. Proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;

   8. Menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

   9. Menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

   10. Melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau

   11. Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dapat berupa pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagai berikut:

1. 1. 1. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;

      2. Perencana, yaitu pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu;

      3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini auditor Inspektorat Badan POM;

      4. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan

      5. setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi Badan POM yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;

      6. Pengawas, yaitu pejabat yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, verifikasi, sertifikasi, pengujian dan kegiatan pengawasan lainnya;

      7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu pejabat yang melakukan fungsi penyidikan;

      8. Pejabat dan staf yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara;

      9. Ketua, Anggota dan Pejabat yang terlibat dalam kegiatan pengadaan Barang dan Jasa.