DAMPAK POLITIK, BUDAYA, SOSIAL, EKONOMI, DAN

PENDIDIKAN PADA MASA PENJAJAHAN BANGSA EROPA

Dampak Kolonialisme di Bidang Politik

Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Dengan demikian, dalam bidang politik penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah istana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan semakin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lungguh, upeti atau hasil bumi; semakin berkurang dan bahkan hilang, sebab kedudukannya telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda. 

Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan Politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1. Penerapan sistem indirect rule (sistem pemerintahan tidak langsung) yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional, seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC.

2. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda.

3. Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya.

4. Bupati menjadi alat kekuasaaan pemerintahan kolonial. Mereka menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang diberi gaji. Padahal menurut adat penguasa tradisional tersebut mendapat upeti dari rakyat.

5. Semakin merosotnya dan bergantungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing. Bahkan sebagian diambil alih atau di bawah kekuasaan kolonial.

Dampak Kolonialisme di bidang politik adalah sebagai berikut :

1. Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, padaha menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerinth kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian.

2. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perfektuf.

3. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, contohnya tentang pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Yang mengakibatkan peranan elite kerajaan berkurang dalam politik, dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh.

4. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. 

5. Kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda 

6. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlanica di akhir abad 19 menuju awal abad 20.Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perfektuf

7. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politica yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi tiga macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia-Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918.