Jakarta, (8/3) - Korupsi dan penyalahgunaan jabatan telah mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan negara dan pemiskinan dari generasi ke generasi. Perempuan terus menghadapi ketimpangan gender dan ketimpangan ekonomi, dan diharuskan membayar pajak barang konsumsi sehingga semakin membebani kehidupan diri mereka dan keluarganya. Menurut rilisan pers BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2022 meningkat menjadi 26,36 juta jiwa. Persentase perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada Maret 2022, persentase perempuan adalah 9,68%, sementara laki-laki 9,40%. Kemiskinan ini disebabkan oleh PHK, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, dan ketidakadilan pajak.

Saat ini utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 7.733,99 triliun (per Desember 2022). Pembayaran bunga utang pemerintah meningkat sebesar Rp 441,4 triliun atau naik 9,3 persen berdasarkan outlook APBN tahun 2022. Pemerintah kemudian menaikkan pajak untuk membayar utang. Tahun 2023, pemerintah berambisi menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.021,2 triliun atau 80% dari total target pendapatan negara sebesar Rp 2.463,0 triliun.

Penarikan pajak untuk mengisi kas negara memperlihatkan ketidakadilan bagi masyarakat. Di satu pihak perusahaan diringankan dari tarif ekspor dan impor, tax holiday, insentif, dan lainnya; sementara itu pajak dari masyarakat ditekan naik melalui kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  di mana semua bahan konsumsi dikenakan pajak. Ada beberapa komoditas dikecualikan misalnya bahan makanan tepung dan susu yang tidak/belum diproses. Tetapi pengecualian ini pada gilirannya lebih menguntungkan perusahaan, terutama industri pangan. PPN menyebabkan perempuan menghadapi harga-harga bahan makanan yang semakin mahal. 

“Misalnya, PPN mengecualikan tepung, yang pada gilirannya lebih menguntungkan industri makanan dan bukannya konsumen individual. Hasil produksi dari industri makanan yang dijual ke publik kemudian dibeli oleh perempuan dengan membayar PPN. Contoh lain, kalau perempuan mau membeli susu tanpa kena PPN, berarti perempuan harus membeli langsung dari pemerah susu sapi. Jika perempuan membeli susu di toko, berarti dia akan terkena PPN,” keluh Risma Umar dari Aksi! for gender, social and ecological justice.

Namun, nyatanya banyak sumber pendapatan negara hilang akibat korupsi, pencucian uang, penyuapan, penghindaran dan penggelapan pajak, penyelundupan, serta berbagai jenis penyalahgunaan jabatan. Belum lagi ada peluang untuk melakukan rekayasa pajak, yaitu menghindari pajak dengan cara seperti misalnya, pengusaha menggaji dirinya dengan jumlah yang kecil dan segala kebutuhannya dikeluarkan lewat pengeluaran perusahaan sebagai biaya operasional.

Untuk mendapatkan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU ini mengubah dua hal tentang PPh 21, yaitu (1) menurunnya objek pajak dengan gaji Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta dari 15% menjadi 5%, dan (2)  meningkatnya pajak orang kaya Rp 5 miliar dari 30% menjadi 35%. UU ini merugikan perempuan. Apabila seorang perempuan menikah dan memilih membayar pajak sendiri, maka dia akan membayar pajak lebih mahal. Namun, apabila perempuan memilih bergabung dalam pajak keluarga atas nama suaminya, maka dia tidak menjadi subjek pajak melainkan suaminya. Dengan demikian perempuan tidak dianggap berpenghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) miliknya, ditiadakan.

Per 1 April 2022, pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Penerimaan pendapatan negara dari PPN dan PPnBM meningkat dari proyeksi di APBN sebesar Rp 3 triliun. Namun, kenaikan PPn ini semakin memberatkan situasi ekonomi perempuan. Beberapa komoditas kebutuhan perempuan dan anak-anak (seperti pembalut, popok bayi, dll) tidak mendapatkan pengecualian pajak. Padahal, kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi perempuan yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pada kebutuhan perempuan dan anak.

“Kami orang miskin bayar pajak lebih banyak. Coba lihat, kalau orang kaya beli shampoo langsung satu botol besar. Kalau kami sanggupnya beli shampoo sachet. Berarti beli harus berkali-kali, berarti kami bayar pajaknya berkali-kali juga,” tegas Muhayati, seorang pekerja rumahan yang menjadi korban gusuran Waduk Pluit.

Di tengah kondisi kemiskinan seperti ini, kami menjadi muak melihat perilaku dan gaya hidup pegawai pajak yang arogan dan tidak sensitif terhadap kemiskinan dengan menumpuk kekayaan, serta tidak malu-malu memamerkan properti, tas mewah, kendaraan mewah (seperti motor gede, mobil Rubicon, hingga jet pribadi) di media sosial.

“Ini tentu membuat rakyat muak dengan segala hal yang terkait pajak. Kembali ke tahun 2010-2011 ada Gayus Tambunan yang memiliki harta fantastis sebesar Rp 100 Miliar, padahal hanya bergaji Rp 12,1 juta per bulan –dengan berbagai skandal, mulai dari penggelapan pajak dan pemalsuan paspor. Belum lepas dari ingatan bagaimana Gayus memperlakukan pajak, kini muncul kasus Rafael Alun Trisambodo dengan harta sebanyak Rp 56 miliar (dan diperkirakan melebihi Rp100 miliar) yang diduga merupakan hasil pencucian uang. Sementara itu, masih banyak kasus-kasus korupsi yang juga tersebar oleh aparat negara yang memperparah kondisi masyarakat. Sesungguhnya, kasus Gayus hingga Rafael hanyalah pemicu atas kemuakan rakyat pada perilaku aparat pajak dan penyelenggara negara lainnya yang tidak bisa dipercaya sejak lama,” tegas Marhaini Nasution dari Aksi! for gender, social and ecological justice.

Negara tidak adil terhadap rakyat miskin dan perempuan dalam menjalankan politik perpajakan, dan di lain pihak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan uang pajak yang berasal dari keringat rakyat untuk kepentingan pribadi.

Di tengah keprihatinan ini, perempuan menuntut keadilan pajak, yaitu:

1. Gunakan uang hasil pajak untuk perempuan dan masyarakat miskin, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial,  dan kesejahteraan sosial lainnya. 

2. Tidak menggunakan uang hasil pajak untuk proyek-proyek yang justru menggusur rakyat dan menghilangkan mata pencaharian sehingga terus memiskinkan mereka. 

3. Mengusut tuntas para pelaku korupsi, penggelapan dana pajak, penghindaran pajak, pencucian uang, penyuapan, penyelundupan dan berbagai jenis penyalahgunaan jabatan, serta menghukum para pelaku tersebut seberat-beratnya. 

4. Pemerintah tidak mengambil utang baru karena biaya utang membebani APBN dan merampas jatah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan. 

5. Pajak barang mewah dinaikkan dan diperketat pelaksanaannya, sementara PPN untuk konsumsi bahan dasar dan kebutuhan perempuan ditiadakan. 

6. Pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek pajak meskipun perempuan bergabung dalam NPWP keluarga, tetap mengakui perempuan sebagai subjek pajak berpenghasilan maupun Tanggung Jawab Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Kinanti Munggareni

Information & Communication Officer

Aksi! for gender, social and ecological justice

Email: kinanti.munggareni@aksiforjustice.org

Telp/Chat: +62 857-15878-394